Aliansi Aktivis Sumut Mengkritik Keras Atas Penangkapan 11 Tokoh Yang Diduga Makar Oleh Polda Metro Jaya

SUARAMEDANNEWS.com, Medan – Aliansi aktivis Sumatera Utara mengkritik keras atas penangkapan terhadap sebelas orang tokoh, yakni, Eko Suryo Santjojo, Adityawarman, Sri Bintang Pamungkas, Alvin Indra, Firza Huzein, Ahmad Dhani, Kivlan Zein, Rachmawati Soekarno Putri, Ratna Sarumpaet, Jamran, dan Rizal, yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya atas tuduhan makar, Medan (3/12/2016).

Sehingga hal ini menimbulkan keresahan dan kekhawatiran bagi masyarakat kedepannya untuk menyuarakan dan menyampaikan aspirasinya, kritikan terhadap Negara dan atau Pemerintah baik lisan maupun tulisan. Sebagaimana diketahui di era reformasi dan demokrasi saat ini masyarakat diberikan hak oleh konstitusi untuk menyampaikan pendapat, hal ini dijamin oleh Perundang undangan Republik Indonesia dan diperkuat oleh UU 58 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum, harusnya polisi dalam hal ini paham akan undang-undang yang menjamin penyampaian pendapat dimuka umum tersebut.

Pasal 1 angka 20 KUHAP yang berbunyi “Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan, dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang undang, ” apabila polisi mengacu pada KUHAP, harusnya berhati hati dalam melakukan upaya paksa penangkapan tersebut.

Kesebelas tersangka yang diciduk dan ditangkap tersebut kebanyakan di rumahnya masing masing dan dalam waktu yang singkat, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan besar, bukti apa yang dimiliki penyidik terhadap kesebelas orang tersangka yang dituduh makar?, harusnya kepolisian menjelaskan secara rinci penangkapan dan tuduhan makar tersebut.

Aliansi Aktivis Sumatera Utara (AASU) beranggapan bahwa tindak pidana makar sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 107 ayat 1 KUHP yang berbunyi, “Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintahan, diancam dengan penjara paling lama 15 tahun” seharusnya makar dalam rumusan delik dalam pasal ini dapat terpenuhi apabila memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 87 KUHP yang mana pasal tersebut menjelaskan secara tegas bahwa tindak pidana makar baru dianggap terjadi apabila telah dimulainya perbuatan perbuatan nyata makar yang dituduhkan. AASU belum melihat nyata perbuatan makar yang dituduhkan kepada kesebelas tokoh tersebut.

AASU menyatakan bahwa Polda Metro Jaya tidak mempunyai alasan yang cukup mendasar menurut hukum terhadap tuduhan makar dan penangkapan kesebelas tokoh tersebut, jika anggapan ini nantinya benar, maka ini akan menjadi preseden buruk terhadap lembaga penegak hukum khusunya kepolisian dan dapat mencederai nilai nilai penegakan hukum. Polisi dianggap lemah dalam mengidentifikasi sebuah peristiwa hukum yang berujung kepada kesimpulan yang sembrono dan tidak sesuai dengan hukum sehingga tujuan hukum yang berkeadilan tidak akan tercapai, malah berpotensi kekacauan.

Aktivis Sumatera Utara yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Sumatera Utara (Amsu), Badko HMI Sumut Septian Fujiansyah Chaniago, LBH Medan Aidil A Aditya Koto, DPD IMM Sumut Fadli Hamsi, Bem UISU Agung Mardani Saputra, Bem Unimed Chandra Fahmi Pratama, Bem Dharmawangsa Avib Septian, Bem UINSU Wildan Ansori Hasibuan, Eksponen Bem Kota Medan Abdul Siahaan, DPM UISU M. Rizky Setiawan. (Rel/Smn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close