AMIR : Pemerintah, DPR, KPU, dan Bawaslu Harus Bertanggung Jawab Apabila Penyebaran Covid-19 Semakin Meluas

Suaramedannews.com – Permintaan dan tuntuan berbagai elemen masyarakat kepada Pemerintah untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 semakin banyak,  dikarenakan setiap tahapan yang dilaksanakan berpotensi menjadi klaster penyebaran virus corona di daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 di bulan Desember mendatang.

“Jika pemerintah, KPU dan DPR tidak dapat memastikan protokol kesehatan bisa dipenuhi secara ketat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, kami Aliansi Masyarakat Islam Rahmatan Lilalamin mendesak agar tahapan Pilkada 2020 ditunda terlebih dahulu, karena kita harus mendukung penuh dalam memutus mata rantai penyebaran covid-19,” tegas Ibnu Hajar SE Sekretaris AMIR (Aliansi Masyarakat Islam Rahmatan Lilalamin), Minggu (20/9/2020).

Presiden Joko Widodo mengingatkan dan menegaskan agar semua pihak mewaspadai potensi munculnya klaster baru dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di dalam penyebaran Covid-19.

Oleh karena itu ridho sebagai juru bicara Aliansi Masyarakat Islam Rahmatan Lilalamin menyampaikan, “bahwasemua pihak harus mendukung kebijakan Presiden Jokowi agar semua pihak menerapkan protokol kesehatan dalam menjalankan kehidupan baru “New Normal”, dan meminta Polri untuk turut mengawasi penerapan protokol kesehatan selama pelaksanaan tahapan Pilkada 2020, apabila tetap harus dijalankan, dan harus menindak tegas masyarakat, simpatisan, calon Kepala Daerah yang melanggar protokol kesehatan”.

Akan tetapi Mencermati penanggulangan penyebaran dan memutus mata rantai covid-19 yang semakin luas, maka dari itu tahapan pilkada serentak 2020 bisa menjadi klaster baru dalam penyebaran covid-19, Terlebih lagi, masih banyaknya masyarakat, simpatisan pendukung calon dalam pilkada serentak 2020 masih banyak yang mengabaikan protokol kesehatan.

Akibat ketidakpatuhan masyarakat, simpatisan, bakal calon kepala daerah, dan penyelenggara pemilu dalam penerapan protokol kesehatan inilah yang akan menambah daftar baru orang yang positif covid-19.

Pemerintah, DPR, KPU, dan Bawaslu harus bertanggung jawab apabila penyebaran Covid-19 semakin meluas, jika pelaksanaan pilkada serentak tidak ditunda dan tetap dilaksankan, tegas Ridho juru bicara Aliansi Masyarakat Islam Rahmatan Lilalamin.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *