APK paslon Bupati Tapteng terpasang tanpa cap KPU Kabupaten Tapteng.

APK Bodong Tanpa Cap KPU Tapteng Menjamur, Panwaslih Diminta Bertindak

SUARAMEDANNEWS.com, TAPTENG – Alat Peraga Kampanye (APK) yang digunakan yakni spanduk dan umbul-umbul pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) yang tidak sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye, mulai menjamur di sejumlah tempat yang ada di Kabupaten Tapteng. Spanduk dan umbul-umbul paslon Bupati dan Wakil Bupati Tapteng itu terpajang hampir di sepanjang jalan lintas Sumatera.

Sebagian besar spanduk dan umbul-umbul berisi gambar paslon Bupati dan calon Wakil Bupati Tapteng berikut slogan, nomor urut dan motto yang menjadi misinya dipajang tanpa cap dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapteng. Sepintas memang tidak ada bedanya dengan Alat Peraga Kampanye (APK).

Padahal, sebagaimana diketahui Alat Peraga Kampanye (APK) diatur pembuatan dan pemasangannya berdasarkan UU Nomor 10 tahun 2016 dan Draf Perubahan PKPU Nomor 7 tahun 2015, pemasangan APK akan ditentukan seluruhnya dan menjadi kewenangan KPU. Tim pasangan calon Pilkada tidak diperbolehkan asal pasang APK.

“Jenis APK yang dipasang, berupa, baliho, spanduk dan umbul-umbul, dengan posisi pemasangan yang adil untuk semua pasangan calon harus melampirkan cap dari KPU setempat,” ujar Mangudut Hutagalung kepada wartawan, Kamis (29/12).

Pemerhati politik dan pembangunan ini menegaskan, jika ada Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang tanpa menyertakan logo KPU, dipastikan yang memasangnya bukan KPU, APK tersebut bisa dikatakan illegal alias bodong. Bahkan Mangudut menyampaikan pemasangan baliho illegal merupakan tindak pelanggaran Pilkada.

“Pemasangan APK telah diatur dalam UU Nomor 10 tahun 2016 dan Draf Perubahan PKPU Nomor 7 tahun 2015, yang merupakan gaweannya KPU. Apapun dalihnya, tim sukses dari pasangan calon tidak diperkenankan memasang APK,” tegas Mangudut.

Dengan banyaknya APK paslon Bupati dan Wakil Bupati illegal yang terpasang di sudut-sudut wilayah Kabupaten Tapteng, Mangudut meminta pihak Panwaslih segera bertindak sesuai dengan tugasnya. “Ini jelas pelanggaran Pilkada. Panwaslih harus segera menindaklanjutinya. Jangan sampai Panwaslih tidak menjalankan tugasnya, atau bisa-bisa Panwaslih dicurigai ada apa atau apa ada dengan masing-masing paslon,” pungkas Mangudut. (FAS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close