Catatan Awal Tahun, Bekal untuk CAGUB, KPK SUPERVISI BIROKRASI TETAP KORUPSI

SUARAMEDANNEWS.com, Medan – Sejak tahun 2010 sampai dengan 2016 permasalahan korupsi di Sumatera Utara tetaplah sama, 98 % kasus korupsi di Sumut umumnya terjadi di lembaga eksekutif, diikuti dengan legislatif dan yudikatif. 60% (enam puluh persen) dari keseluruhan pelaku yang diajukan ke pengadilan tindak pidana korupsi adalah Aparatur Sipil Negara, 38% (tiga puluh delapan persen) dari pihak swasta, dan sisanya 2% (dua persen) adalah Pejabat Negara. Meskipun relasi erat antara Birokrat dan Korporat telah terindentifikasi sebagai aktor pelaku korupsi, tetap saja permasalahan korupsi tidak mudah untuk dapat diselesaikan. Bahkan serangkaian langkah Penegak Hukum di Sumatera Utara baik kordinasi, supervisi, dan OTT ternyata tidak menimbulkan ketakutan bagi pelaku korupsi yang “bermain” di Sumut. Tentunya menjadi pertanyaan dibenak semua orang mengapa perbaikan tata kelola birokrasi agar tidak korupsi di Sumut menjadi begitu sulit. Dan kenapa kinerja tim korsub pencegahan KPK di Provinsi Sumatera Utara disimpulkan banyak pihak belum memberikan dampak signifikan.

Berikut kami paparkan catatan SAHDAR terhadap permasalahan korupsi di tahun 2017, menjadi cacatan awal tahun dan pekerjaan rumah bagi siapapun kepala daerah yang nantinya akan terpilih dalam kontestasi pemilihan gubernur Sumatera Utara agar mengetahui tipologi masalah yang menghambat pembangunan eknomi dan pemerataan kesejahteraan, serta jalannya pemerintahan yang baik di Sumatera Utara. oleh karenanya penting untuk melakukan perbaikan pada spot yang telah kami munculkan dalam catatan ini.

Catatan ini disarikan dari hasil pemantauan di Pengadilan Tipikor Medan, Institusi Penegak Hukum, berita di Media Cetak dan Online, serta laporan yang SAHDAR terima dalam kurun waktu Desember 2016 hingga Desember 2017. Beberapa diantaranya yang cukup viral dan perlu perhatian highlights dari rekan rekan media adalah kasus Korupsi Proyek Rigid Beton di Sibolga, di mana Kejaksaan Tinggi Sumut sampai saat ini masih kesulitan untuk memeriksa Walikota Sibolga. dan kasus korupsi Ketua Kwartir Cabang Pramuka Asahan Amir Hakim senilai Rp 1.000.000.000,- (terbilang satu miliar rupiah) dari kasus ini menjadi sinyalemen bagi kita bahwa KPK masih dibutuhkan.

1. Jumlah Kasus Korupsi Sepanjang Tahun 2017.
Dari data yang terungkap ke publik, jumlah kasus ini bisa dikatakan cukup tinggi, karena sampai dengan Desember 2017 sudah terdapat 103 (seratus tiga) dugaan kasus korupsi yang tersebar secara merata di seluruh wilayah Sumatera Utara, namun belum semua dari jumlah dugaan kasus tersebut telah dilimpahkan ke Pegadilan. Di luar jumlah tersebut, terdapat 66 (enam puluh enam) kasus korupsi yang sudah disidangkan pada saat ini di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, beberapa kasus diantaranya, diketahui merupakan pengembangan dari kasus-kasus di tahun sebelumnya yang sudah ditindaklanjuti oleh APH.

Penting untuk disampaikan bahwa 103 (seratus tiga) dugaan kasus korupsi tersebut merupakan jumlah total dari kasus-kasus yang sudah muncul sejak 17 (tujuh belas) tahun lalu. Beberapa diantaranya terungkap ke publik, tetapi tetap ada pelaku atau pihak yang belum diadili, seperti halnya kasus, dana belanja rutin Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2001 – 2002, dana pengadaan komputer yayasan MAN 1 Pematang Siantar, dan Pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Djoelmi Binjai tahun 2012.

2. Efektifitas Penindakan Korupsi Sepanjang 2017
Beranjak dari data kasus yang telah ditindaklanjuti sepanjang tahun 2017, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sudah menyidangkan 129 Register perkara korupsi, dengan jumlah terdakwa sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) orang. Artinya dari 66 (enam puluh enam) kasus korupsi yang sudah ditindaklanjuti, telah berkembang menjadi sejumlah 129 (seratus dua puluh sembilan) register perkara.
Dari data di atas dapat diperhatikan grafik peningkatan jumlah perkara dan terdakwa yang disidangkan. Di tahun 2016 terdapat 64 (enam puluh empat) kasus dan di tahun 2017 menjadi 66 (enam puluh enam) kasus korupsi. Peningkatan jumlah kasus korupsi terus terjadi dari tahun ke tahun, kami mencatat sepanjang Pengadilan Tipikor berdiri, setiap tahunnya kasus korupsi terus bertambah secara teratur, dan belum terlihat akan tanda-tanda untuk berkurang.

Lebih lanjut, terkait data di atas, kami membagi menjadi dua kelompok register perkara dapat diperhatikan dan dibaca beberapa pola, — dari data persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi — yang menunjukan bahwa penindakan kasus korupsi oleh Penengak Hukum seperti di ‘jaga’, karena beberapa kasus tidak pernah kunjung selesai dalam satu kali pelimpahan berkas. Tak heran di tahun berikutnya, dari perkara yang sama, timbul satu persatu pelaku yang disidangkan ke meja hijau. Kondisi ini teridentifikasi sejak tahun 2011, ditemukan bahwa dari tahun ke tahun, perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meningkat relatif stabil mendekati angka yang sama, seperti jumlah nomor register dan jumlah terdakwa.

3. Model Korupsi di Tahun 2017
Berbeda dengan situasi nasional, di Sumatera Utara, kasus pengadaan barang dan jasa tetap menjadi permasalahan korupsi yang paling banyak terjadi sepanjang tahun 2017. Dimana Release laporan kinerja KPK tahun 2017 mengungkapkan bahwa trend kasus korupsi di level nasional telah berubah. Yang sebelumnya di tahun 2016 lebih banyak di dominasi oleh kasus pengadaan barang dan jasa, namun di tahun 2017, situasi tersebut telah bergeser menjadi kasus penyuapan. Dan selanjutnya diikuti dengan kasus TPPU.

Dalam kurun waktu 2016-2017 terdapat 39 (tiga puluh sembilan) kasus korupsi Pengadaan Barang dan Jasa yang sudah ditindaklanjuti dan disidangkan di pengadilan, diikuti dengan kasus suap, pungli dan gratifikasi sebanyak 23 (dua puluh tiga) kasus dan lainnya lima kasus. Situasi saat ini, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kondisi lima tahun terakhir, di mana berdasarkan hasil pemantauan SAHDAR yang dipublikasikan pada akhir tahun 2016, menunjukkan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa menjadi kasus korupsi paling eksis di Sumatera Utara sepanjang tahun 2010-2016.

Fakta ini sebenarnya harus menjadi koreksi terhadap sistem pengadaan elektronik yang sudah dibangun oleh pemerintah, karena sampai dengan saat ini tetap saja terdapat celah terjadinya praktik KKN dalam pengadaan barang dan jasa. Beberapa celah yang menjadi temuan kami terkait pengadaan adalah lemahnya pengawasan pada pelaksanaan pasca pengadaan, beberapa kasus korupsi yang disidangkan di pengadilan menunjukkan fakta bahwa meskipun sejak awal pengadaan sering kali di-design untuk tidak dikorupsi, namun tetap saja ada pengadaan yang akhirnya menjadi arena korupsi, karena tim pengawas tidak berkompeten atau sengaja tidak melakukan tugasnya dalam melaksanakan pengawasan.

4. Terungkapnya Praktik Pungli di Tahun 2017
Yang patut di apresiasi, selama satu tahun terakhir, penegak hukum sukses mengungkap kasus Pungutan Liar dengan jumlah yang cukup signifikan, karenanya patut diapresiasi kerja tim saber pungli Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Tetapi dari itu, tentunya menjadi per-tanda bahwa terdapat “penyakit akut” di birokrasi Pemerintahan di Sumatera Utara, meskipun berulang kali tertangkap tangan, tetapi aparatur sipil negara tidak jera, praktek tidak transparan, tidak akuntabel dan tidak bebas dari praktik korupsi masih terus terjadi.

Sepanjang tahun 2017, penindakan terhadap kasus suap, pungli dan gratifikasi sebenarnya tidak sebanding dengan nilai yang harus dikeluarkan untuk menghukum pelaku. Sebab sebab 58% (lima puluh delapan persen) kasus jenis ini berada di besaran kerugian Rp. 200.000,- (terbilang dua ratus ribu) sampai dengan Rp 15.000.000,- (terbilang lima belas juta rupiah). Karena itu, menjadi standing point di mana kasus pungli yang dibawa ke meja hijau hampir setengahnya merupakan kasus dengan tingkat kerugian yang rendah, antara Rp 200.000,- (terbilang dua ratus ribu rupiah) (Kasus Pungli di Dinas Perhubungan Serdang Bedagai) – Rp 15.000.000. (terbilang lima belas juta rupiah) Tetapi meskipun termasuk dalam petty corruption, hal ini tidak bisa dianggap sebagai hal yang lumrah, karena dilakukan oleh aparatur birokrasi dalam kurun waktu yang panjang dan terjadi kepada banyak orang.

Lebih lanjut, praktik pungli terjadi karena banyak faktor, salah satunya karena minim-nya informasi di dinas pemerintah, tidak adanya kejelasan mengenai pengurusan administrasi mengakibatkan banyak pihak merasa frustasi dan akhirnya mau tidak mau memilih jalan untuk memberikan suap kepada ASN yang berinteraksi langsung kepada mereka.

5. Profil Pelaku Korupsi Sepanjang 2017.
Di tahun ini, ASN merupakan terdakwa yang paling banyak ditindak terkait kasus korupsi. Catatan kami pelaku korupsi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara/PNS sebanyak 56% (lima puluh enam persen) dan di posisi kedua ada pihak Swasta sebesar 39% (tiga puluh sembilan persen), ketiga BUMN/BUMD empat persen dan Eks Pejabat Publik sebesar satu persen. Tercatat ASN yang terlibat dalam kasus sebagian besar didakwa melakukan penyalahgunaan wewenang/jabatan, melakukan pungli, menerima suap dan gratifikasi.

Kondisi ini sama seperti tahun 2016 lalu, di mana 64% (enam puluh empat persen) terdakwa yang disidangkan di Pengadilan merupakan ASN. Di posisi kedua, ada pihak swasta selaku rekanan dari proyek pemerintah yang terlibat dalam kasus tersebut.

6. Sektor Paling Banyak di Korupsi 2017.

Di tahun 2017, 39% (tiga puluh sembilan persen) kasus korupsi terjadi di sektor pembangunan infrastruktur yang ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan TRTB dengan jumlah total 17 (tujuh belas) kasus. Dilanjutkan dengan korupsi di sektor pendidikan oleh Dinas Pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dengan total jumlah 9 (sembilan) kasus, dan kesehatan dengan persentase sebanyak 16% (enam belas persen) dengan total 7 (tujuh) kasus. Dilanjutkan dengan kasus korupsi di sektor lain seperti Perhubungan 7% (tujuh persen), Pangan 7% (tujuh persen), Perizinan dan Penanaman Modal 5% (lima persen), Kelautan 4% (empat persen) dan Kebersihan 2 % (dua persen).

7. Daerah Dengan Kasus Korupsi Terbanyak 2017
Tingginya kasus korupsi yang terjadi di berbagai daerah di Sumut masih sama seperti tahun sebelumnya. Mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/Kota, kecamatan dan Desa yang terjadi secara merata. Menjadi catatan, tidak terlihat adanya indikasi penurunan kasus korupsi sejak tahun 2010. Dari 66 (enam puluh enam) kasus korupsi yang disidangkan di PN Medan tahun ini, secara merata setiap Kabupaten/Kota di Sumut tetap “menyumbang” satu sampai dua kasus korupsi.

Data yang dikumpulkan selama tahun 2017, menunjukan bahwa Pemerintah Kota Medan adalah Pemerintahan di mana daerahnya paling banyak terjadi kasus korupsi. Tercatat Medan dengan 9 (sembilan) kasus korupsi yang disidangkan di tahun ini, menjadi kota dengan kasus terbanyak diantara kota dan kabupaten se-Sumatera Utara. Jenis kasus yang terjadi diantaranya adalah kasus Pungli, Suap dan Gratifikasi oleh aparatur birokrasi seperti kasus Penggandaan Voucher di Dinas Kebersihan, dan kasus pengadaan Barang dan Jasa infrastruktur berupa bangunan atau jalan. Kondisi serupa juga diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dengan 6 (enam) kasus korupsi yang diantaranya didominasi oleh kasus Pungli Suap dan Gratifikasi serta kasus Anggaran Dana Desa. Dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan 5 (lima) kasus korupsi dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak empat korupsi.

8. Nilai Kerugian Akibat Korupsi sepanjang Tahun 2017.
Berdasarkan kasus yang disidangkan sepanjang tahun 2017, Secara keseluruhan Sumatera Utara menderita kerugian yang tidak sedikit, secara rill kerugian akibat 66 (enam puluh enam) kasus korupsi sepanjang tahun 2017 saja mencapai angka Rp. 85.091.138.376,- (terbilang delapan puluh lima miliar, sembilan puluh satu juta, seratus tiga puluh delapan ribu, tiga ratus tujuh puluh enam rupiah). Sedangkan potensi kerugian yang muncul dari perhitungan secara keseluruhan kasus yang telah terekspose namun belum dilimpahkan ke pengadilan mencapai angka sebesar. Rp. 202.933.913.370.. (terbilang dua ratus dua miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

Penutup
Dari uraian panjang di atas, kiranya dapat menjadi perhatian serius bagi kepala daerah terpilih nantinya terhadap kasus korupsi di Sektor Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Perizinan, sebab sektor tersebut secara terus menerus menjadi arena korupsi. Selain itu penting kiranya untuk membangun gerakan tidak korupsi pada tatanan birokrasi sehingga aparatur sipil negara sumut tidak menjadi langganan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Medan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close