Cerita Sukses PLB Ala Opung Darmin

SUARAMEDANNEWS.com, Medan – Dari sekian banyak paket deregulasi yang sudah diluncurkan di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, paket kebijakan ekonomi jilid II yang memuat pusat logistik berikat (PLB) menjadi satu-satunya paket yang memberi stimulus positif kepada pelaku usaha.

darmin-nasution-opung-darmin

Kesimpulan bernada promosi itu diutarakan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Darmin Nasution saat membuka Indonesia Transport Supply Chain and Logistics (ITSCL) 2016 dan Jakarta International Logistics Summit and Expo (JILSE) 2016 di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Rabu (19/10).

 

Kesimpulan Darmin itu merujuk beroperasinya 11 pusat logistik berikat (PLB) tahap pertama yang tersebar di seluruh Indonesia. Sejauh ini, PLB cukup mendukung distribusi logistik yang murah dan efisien. Sejak paket diluncurkan pada tahun lalu, pemerintah sudah meresmikan 28 unit PLB setelah 17 PLB tahap II diresmikan pada ajang ITSCL 2016 dan JILSE 2016. Rencananya, bakal ada 10 calon PLB yang akan diizinkan pengoperasiannya oleh pemerintah pada akhir tahun ini.

 

PLB merupakan kebijakan yang memberi pengaruh signifikan terhadap efisiensi harga barang akhir. “Kami yakin, PLB juga akan membantu masalah security. Bahkan kalau PLB menimbun migas misalnya, itu bisa diperhitungkan sebagai cadangan strategi nasional, sehingga tidak mengherankan jika kemudian begitu banyak peminat bisnis ini,” katanya.

 

Darmin bercerita Presiden Joko Widodo adalah orang yang sangat peduli terhadap masalah logistik. Apalagi, Logistic Performance Index (LPI) Bank Dunia (World Bank) menempatkan Indonesia pada posisi 63 dari 160 negara yang disurvei. Selain itu, biaya logistik Indonesia masih mencapai 24% dari produk domestik bruto (PDB). Persentase ini lebih mahal ketimbang di Malaysia dan Thailand yang hanya sekitar 16% dari PDB.

 

Darmin yakin angka waktu inap barang di pelabuhan atau dwelling time yang masih berada pada kisaran 3,5 hari bisa merosot tajam menjadi sekitar 1,2 hari jika PLB bisa beroperasi secara optimal dengan dukungan banyak pelaku usaha.

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai posisi Indonesia pada urutan 63 dalam LPI 2016 bisa menjadi bahan masukan kepada pemerintah untuk segera berbenah. “Hasil survei ini berguna bagi kami mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan khususnya pada sektor kepabeanan dan perizinan,” tuturnya.

 

Menkeu mengingatkan arah kebijakan sektor logistik adalah mengembangkan pusat logistik di wilayah terdepan Indonesia dengan menciptakan hub logistik nasional dan regional di Asia Pasifik.

 

Oleh karena itu, pemerintah pun menggen jot pembangunan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan sentra ekonomi. Dengan adanya PLB, Menkeu optimistis efisiensi harga pada produk yang dikelola di Indonesia bisa kompetitif di pasar global.

 

Iman Sjafei, Presiden Direktur PT Cipta Krida Bahari (CKB), membenarkan dampak positif PLB terhadap industri alat berat serta minyak dan gas. CKB kini mengelola PLB di Cakung, Jakarta yang mengkhususkan diri sebagai pendukung industri pertambangan dan migas.

 

Dia menilai kesuksesan paket kebijakan ekonomi jilid II bisa diukur dengan banyaknya peminat bisnis PLB. “Karena konsep awalnya, prosesnya melibatkan semua pihak. Karena banyak kementerian yang terlibat saling mendukung dan berbicara tetapi sejauh ini stimulusnya bagus dan berjalan lancar sejak Maret,” paparnya.

 

Iman menceritakan pengalamannya sebagai pengelola PLB tahap I yang mendapatkan banyak peminat. Hal itu tercermin dari proses perizinan yang semakin ringkas, biaya semakin efisien karena pemilik barang tidak perlu mengeluarkan biaya seperti tarif penumpukan, atau biaya storage.

 

“Klien kami saja mengaku bisa mengefisienkan sekitar US$4 juta per tahun dengan memakai PLB,” tuturnya.

 

 

 

Berdampak Positif

 

Dampak positif lain yang baru dirasakan CKB yaitu PT Dowell Anadrill Schlumberger sebagai Pengusaha Dalam PLB (PD PLB) CKB yang berlokasi di Cakung, Jakarta. Pada masa mendatang, dia akan serius untuk mengembangkan bisnis PLB yang diakuinya dalam kurun waktu enam bulan bisa mendongkrak pendapatan CKB sebesar 5%.

 

Keuntungan yang sama juga dialami oleh Astra Port Logistic Centre (APLC) Eastkal yang memperluas PLB ke Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara.

 

Nantinya, PLB Eastkal itu akan di kembang kan oleh PT United Tractors Tbk. Saat ini, PT United Tractor Tbk menjadi PD PLB dari Eastkal sejak mengalami penghematan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lokal.

 

Selain itu, lead time menjadi lebih pendek dan lokasi cenderung lebih dekat dengan konsumen. Jangan heran PT United Tractors Tbk berhasil menghemat Rp2,8 miliar sampai dengan Rp3,7 miliar.

 

Widiyanto, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pusat Logistik Berikat (PPLBI), menilai suksesnya kebijakan PLB dibandingkan dengan paket kebijakan lain adalah mekanisme yang sangat terbuka sesuai kebutuhan pengusaha.

 

Kondisi tersebut mendorong penyedia fasilitas PLB sangat fleksibel untuk mengikuti kebutuhan klien, sehingga dengan mudah tercipta relasi bisnis antara penyedia jasa dan pemilik barang.

 

Menurutnya, kunci kesuksesan PLB karena paket itu menggunakan skema permintaan pengusaha, bukan pemerintah. “Saat ini saja misalnya Agility Logistics saja sudah mengoperasikan PLB untuk produk-produk Unilever, lalu tekstil di Bandung, sekarang kami mau menambah untuk pakan ternak di Karawang,” kata Widiyanto.

 

Berkat PLB dari Agility, Unilever bisa mereduksi biaya logistiknya 40%-70% bergantung dari jenis produknya.

 

Oleh karena itu, dia tidak heran jika total perusahaan PLB yang sudah mengajukan diri mencapai 28 perusahaan, berkembang lebih cepat ketimbang program ekonomi pemerintah lainnya yang cenderung stagnan seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

 

Widiyanto tidak menampik jika masih ada beberapa kecacatan dalam pengoperasian PLB. Bisnis mencatat satu PLB untuk industri usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang belum memiliki status hukum jelas.

 

Awalnya, Khrisna Logistics, salah satu PLB sektor UMKM, belum bisa beroperasi karena menunggu revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 177/PMK.04/2013 tentang Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Untuk Industri UMKM.

 

Widyanto beralasan Khrisna Logistics belum memiliki klien atau PD PLB karena terbentur masalah prosedur keuangan. Alasannya, sangat banyak calon klien UMKM yang kekurangan modal untuk memulai bisnisnya.

 

PLB lantas diminta menyediakan tidak hanya modal gudang tetapi juga bisa menyediakan modal uang (nonfisik) bagi pelaku usaha. Dia menilai aturan untuk peminjaman modal bagi UMKM harus disetujui oleh pihak perbankan dan supervisi Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

 

“Sekarang aktivitas bisnisnya hanya seperti gudang biasa, padahal peminatnya banyak sekali tetapi aturannya belum jelas,” imbuhnya.

 

Untuk menampung aspirasi itu, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan pihaknya menyiapkan peraturan menteri keuangan (PMK) untuk mendukung UMKM di Indonesia. Regulasi baru itu akan diterbitkan pada akhir bulan ini. “Akhir bulan ini PMK-nya, kemudian disusul dengan Perdirjen-nya,” ujarnya.

 

Dalam regulasi ini, UMKM yang berorientasi komoditas ekspor akan dibantu pengadaan bahan baku impor melalui PLB.

 

Heru beralasan UMKM yang membutuhkan bahan baku impor selama ini memiliki pengetahuan terbatas tentang modal, pemasok, administrasi dan pola perdagangan internasional. Oleh karena itu, pemerintah akan membantu melalui PLB.

 

Dia menambahkan UMKM bisa mengambil bahan baku impor dari PLB dengan pajak dan bea masuk yang ditangguhkan. Setelah bahan baku diolah menjadi bahan jadi, imbuhnya, UMKM harus memasok barangnya sebagai komoditas ekspor ke PLB. Bea ekspornya akan dibebaskan dengan catatan produk UMKM tersebut harus masuk PLB atau diekspor langsung secara mandiri. “Kenapa ekspor melalui PLB karena UMKM tidak punya marketing. Cukup taruh di PLB, nanti PLB yang mengekspor,” paparnya.

 

Heru juga menceritakan kehadiran PLB bisa meningkatkan penerimaan perpajakan dengan asumsi rata-rata satu perusahaan pengelola PLB bisa memberikan kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp11 miliar.

 

“Saat ini sudah ada empat supplier besar yang siap memindahkan barangnya dari luar negeri ke PLB yang sudah ada misalnya ada dari Idemitsu sebagai produsen oli kemudian, Atlas Copco, Cargill, dan Fonterra,” ujarnya.

 

Kesuksesan PLB ternyata juga memperoleh apresiasi dari Senior Trade Specialist Trade and Competitiveness World Bank Henry Sandee. Menurutnya, langkah pemerintah memfasilitasi pendirian PLB adalah salah satu cara menekan biaya impor sekaligus meningkatkan daya saing.

 

“PLB penting sebaiknya dibuka secara luas, dengan kata lain jangan untuk produk tertentu saja,” paparnya.

 

Tidak hanya memberi apresiasi, Sandee juga menyarankan Pemerintah Indonesia mengkaji produk mana dapat menyerap banyak manfaat dari PLB. Dia menilai otomotif menjadi salah satu sektor yang membutuhkan PLB mengingat industri itu membutuhkan banyak biaya inventory.

 

“Kalau otomotif, stoknya tidak ada. Tidak bisa diselesaikan.” Jika pemerintah memperhatikan hal ini, dia yakin PLB akan memberikan manfaat yang banyak terhadap perekonomian Indonesia. (bc-RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *