CORONA DAN ANJLOKNYA RUPIAH

Suaramedannews.com – Sejarah Kelam Rupiah terus merosot terulang kembali dan bahkan lebih parah, hal ini dapat diketahui US$1 setara dengan Rp 14.150 pada masa krisis moneter pada juli 1998 lalu. Mengejutkan dini hari  pukul 03.24 Rupiah Tembus Rp.  16.004,50 per US$1 Ini menunjukkan Indonesia mengalami keterpurukan drastis ekonomi paling merosot,  Indonesia memang saat ini belum mampu menunjukkan taringnya sebagai Perekonomiannya, dilihat sebelum effect corona 3 bulan  sebelumnya  pertumbuhan perekonomian menunjukkan grafik dari hanya 3-4 % saja. Dilihat dari effect pandemi global corona di Indonesia membuat Indonesia  teruss tak mampu berbuat banyak dalam memperbaiki ekonomi saat ini. Pemerintah  Indonesia harus dapat menormalisasikan keadaan ekonomi kita saat ini,  ini bisa berimbas pada kepemimpinan Jokowi yang memberikan penilaian yang tidak baik. Ini Effect dampak juga dari strategi dari AS yang mencabut Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju,  sehingga Indonesia semakin terpuruk. Indonesia dinilai sudah menjadi negara maju oleh Amerika Serikat. Hal ini seiring dengan dicoretnya Indonesia dari daftar negara berkembang dan dinyatakan sebagai negara maju dalam perdagangan internasional oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (United States Trade Representative/USTR).

Perubahan status Indonesia menjadi negara maju dianggap hanya akal-akalan Amerika Serikat (AS). Perubahan status itu diyakini menjadi upaya AS untuk membenahi neraca perdagangannya yang banyak defisit termasuk dengan Indonesia. Indonesia memang secara total kita defisit, tapi sama AS neraca perdagangan kita surplus terus, mereka ini mau kurangi defisitnya,

Perang Ekonomi dan Perang Wabah Corona ini menjadikan PR Indonesia yang harus  segera di selesaikan,  agar mengambil kebijakan yang sangat strategis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia dengan AS surplus US$ 8,5 miliar sepanjang tahun 2019. Perubahan status sebagai negara maju juga tidak hanya terjadi pada Indonesia. USTR menjadikan China, Brasil, India, dan Afrika Selatan jadi negara maju.

pemerintah harus menolak perubahan status tersebut. Pasalnya, banyak dampak pada perdagangan Indonesia ke depannya. Pemerintah memerlukan beberapa strategi untuk menolak perubahan status itu. Salah satunya adalah bekerja sama dengan negara yang dicoret sebagai negara berkembang untuk memprotes lewat persidangan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Penilaian AS yang menjadikan Indonesia sebagai negara maju kurang tepat meski Indonesia negara G20 yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi setelah China dan India. Penilaian untuk pangsa pasar ekspor Indonesia yang di atas 0,5% memang benar. Sebab saat ini posisinya sudah berada di level 0,9%. Namun untuk pertumbuhan ekonomi, di level 5%, angka tersebut bagi Indonesia sebenarnya masih sangat kecil. Jika diurutkan, peringkat Indonesia ada di urutan 120 dari 200 negara. Bahkan berdasarkan indikator World Bank, pendapatan per kapita Indonesia yang sebesar US$ 3.840 itu termasuk kategori kelas menengah-bawah.

Khusus untuk pangsa ekspor, kontribusinya terhadap PDB Indonesia masih kecil yaitu sekitar 20-25% meski pangsa ekspornya sudah di atas 0,5%. Berbeda dengan Vietnam yang kontribusi ekspor terhadap PDB mencapai 105%.  Indonesia masih kategori low middle income, penduduknya mayoritas di pertanian, pertanian masih mendominasi angkatan kerja sekitar 30 juta, sedangkan negara maju ada di industri dan jasa,

Kalau kita berhadapan dengan negara maju itu perlu amunisi yang banyak dan kuat. Apa saja? Tentu adalah argumentasi yang berlandaskan kajian-kajian atau data-data dan fakta di lapangan yang menunjukkan kita masih negara berkembang, dan pemerintah atau badan usaha milik pemerintah tidak memberikan subsidi kepada industri, kepada pengusaha, kepada eksportir. Sehingga ini bisa meloloskan kita dari pengenaan bea masuk anti subsidi tersebut.

Kalau 10 tahun lagi mungkin wajar kita dianggap negara maju. Tetapi itu dengan berbagai upaya, Salah satu hal yang harus dilakukan Indonesia untuk menjadi negara maju, yakni menaikkan pendapatan per kapita. Pendapatan nasional bruto (gross national income/GNI) negara maju sekitar US$ 12.375, sementara Indonesia baru menyentuh US$ 3.840 per kapita pada 2018. Utamanya tingkat kemiskinan. Penduduk dengan tingkat pengeluaran di bawah US$ 1,9 per hari mencapai 5,7% dari total penduduk Indonesia. Lalu, yang berpendapatan kurang dari US$ 3,2 per hari mencapai 27,3% pada 2017.

Tarif yang lebih tinggi membuat negara pengekspor mau tidak mau harus meningkatkan kualitas. Selain itu, perlu memperhatikan aspek kesehatan dan keamanan lingkungan. Jika Indonesia tidak memperbaiki posisi daya saing produk, maka ekspor Indonesia ke AS bakal menurun. Selain itu, Indonesia kemungkinan tak lagi mendapatkan insentif tarif preferensial umum atau Generalized System of Preferences (GSP). GSP merupakan program unilateral pemerintah AS berupa pembebasan tarif bea masuk kepada negara-negara berkembang. Bukan hanya AS, Indonesia tak akan mendapat GSP dari Australia, Belarus, Kanada, Uni Eropa, Islandia, Jepang, Kazakhstan, Selandia Baru, Norwegia, Federasi Rusia, Swiss, dan Turki. Hal ini karena Indonesia dianggap negara maju. Pemerintah juga tak akan lagi mendapatkan kemudahan dan fasilitas pinjaman lunak (soft loan) luar negeri, technical assistance dari negara maju, biaya keanggotaan badan dunia meningkat hingga perlakuan dunia yang berbeda. “Biaya sebagai negara maju itu sangat besar dan memberatkan keuangan negara maupun ekonomi domestik, Indonesia memang menargetkan menjadi negara maju pada 2045, dengan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita US$ 23,2 ribu atau Rp 324,9 juta. Dengan target ini, PDB nasional bisa mencapai US$ 7,4 triliun atau menempati peringkat lima terbesar di dunia.

WTO adalah sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan yang dibentuk pada tahun 1995. WTO yang beranggotangan 164 negara ini memberikan aturan dasar dalam perdagangan internasional, menjadi wadah perundingan konsesi dan komitmen dagang bagi para anggotanya. Mekanisme dalam WTO ini mengikat para anggotanya secara hukum.  Nah, apa saja dampak dari perubahan status tersebut ? Yang pertama, Indonesia berpotensi kehilangan fasilitas subsidi sebagaimana yang diatur dalam WTO termasuk kehilangan insentif GSP (Generalized System of Preferences). GSP adalah sistem tarif preferensial yang memberikan pengurangan tarif pada berbagai produk pada negara-negara berkembang. Dampak yang kedua yaitu, AS dapat dengan mudah menggelar investigasi terkait praktik perdagangan. More and more intervene.

Sebenarnya, apa standar sebuah negara disebut negara maju? Jika merujuk ke alasan USTR, Indonesia layak menjadi negara maju karena kontribusi ekspornya terhadap global sudah diatas 0.5% tepatnya sudah 0.9

Selain itu terdapat juga beberapa penyebab krisis moneter pada suatu negara, di antaranya: Kesenjangan produktifitas akibat lemahnya alokasi aset ataupun faktor produksi.

Tidak seimbangnya struktur di dalam sektor produksi.  Kepercayaan masyarakat untuk menginvestasikan modal nya ke Indonesia, dan seiring gejolak corona tentunya invest mengalami penurunan,  dan ditambah utang pemerintah yg saat ini stok utang luar negeri yang besar sehingga kondisi ekonomi tidak stabil, Hal ini terjadi karena para menteri di bidang ekonomi maupun perbankan merasa terlalu percaya diri dengan syarat utang swasta.

Adanya kelemahan sistem perbankan di suatu negara dan  Belum efektifnya pemerintah utk menggenjot pembangunan ekonomi Indonesia dari sisi utang luar negeri tersebut dan memaksimalkan segala potensi yang dimiliki negara. Serta adanya Harga Minyak Dunia yang mengalami kenaikan

 

Lockdown menjadi perbincangan seiring pandemi virus corona. Belum lagi jumlah kasus positif Covid-19 melonjak 55 kasus di Indonesia, per hari Rabu (18/3/2020) sore. Sehari sebelumnya sejumlah 172 kasus menjadi 227 kasus.  19 meninggal. Langkah lockdown pun diyakini dapat menekan penyebaran atas virus corona.  Lockdown sendiri artinya negara mengunci akses masuk dan keluar masyarakatnya di dalam suatu daerah. Namun, sebetulnya ada dampak ngeri menanti Indonesia apabila lockdown dilakukan. Jika terjadi lockdown  akan memberikan hantaman keras bagi pekerja sektor informal. Tentunya banyak masyarakat kecil penjual makanan ringan akan menjadi yang pertama kehilangan pendapatan.

 

Lockdown itu untuk Indonesia dampak negatifnya jauh lebih besar dari negara lain karena banyak yang di sektor informal. Pedagang bakso nggak bisa jualan bakso. Berapa ribu masyarakat kita yang jualan bakso, yang jualan ketoprak, yang jualan pecel, yang jualan siomay, yang buka warung. Mereka akan kehilangan income. Berapa lama mereka bisa bertahan.

 

Perlu Kesiapan Pemerintah dalam hal Logistik dan Sumber Daya Manusia yang siap sebagai Relawan selama terjadi Lockdown, Kalau tidak Indonesia akan dihadapkan krisis ekonomi berkepanjangan yang menyebabkan pastinya inflasi nasional 4-6%.

 

Tekanan akibat pandemi COVID-19 di Indonesia diprediksi akan berlangsung hingga ke kuartal kedua dan diprediksi akan terjadi masa puncak penyebaran virus corona di bulan Mei 2020 di mana bersamaan dengan bulan puasa dan Idul Fitri.

 

Terdapat beberapa upaya dalam menormalisasi keadaan ekonomi agar rupiah menguat kembali diantaranya Pertama, Meningkatkan produktifitas aset dan faktor produksi,  Kedua,  meningkatkan produksi cadangan minyak , sehingga dapat menekan kenaikan harga minyak dunia yang berakibat berkurangnya tekanan terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia, dari sisi inflasi dan subsidi, ketiga,  Memberikan jaminan keamanan terhadap kestabilan sosial politik nasional, keempat menggerakkan roda perekomian masyarakat dengan maksimal dan kelima , memperbanyak transaksi memakai rupiah, keenam mencintai produk lokal, ketujuh segera tukar dollar ke rupiah.

Status covid -19 sebagai pandemi sendiri telah meningkat dari wabah, epidemi hingga pandemic. Organisasi kesehatan dunia WHO resmi menyatakan virus Corona COVID-19 sebagai pandemi. Hal ini ditetapkan usai terdapat lebih dari 118 ribu kasus terinfeksi Corona di lebih dari 110 negara. Ini tidak hanya krisis kesehatan masyarakat, ini krisis yang akan mempengaruhi setiap sektor. Pandemi bukanlah kata untuk digunakan dengan ringan atau sembrono. Ini adalah kata yang jika disalahgunakan, dapat menyebabkan ketakutan yang tidak masuk akal, atau penerimaan yang tidak dapat dibenarkan bahwa pertarungan telah berakhir, yang mengarah pada penderitaan dan kematian yang tidak perlu.

Sunarji Harahap, M.M.

PENGAMAT EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *