DEMOKRASI SEBAGAI SISTEM BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA

Suaramedannews.com, Medan – Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos artinya rakyat” dan “kratos atau kratein artinya kekuasaan atau berkuasa”. Demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau rakyat berkuasa. Demokrasi yang dianut Indonesia berdasarkan pancasila. Demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-undang Dasar 1945 ialah demokrasi konstitusionil. Corak khas demokrasi Indonesia salah satunya terdapat pada pancasila sila ke-5 yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Demokrasi konstitusionil berbeda dengan demokrasi Marxisme-Leninisme. Demokrasi konstitusionil mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya atau negara hukum. Sedangkan komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasannya dan bersifat totaliter.

Asas demokrasi yang hampir sepenuhnya disepakati sebagai model terbaik bagi dasar penyelenggaraan negara ternyata memberikan implikasi yang berbeda di antara pemakai-pemakainya bagi peranan negara. Dalam hubungannya dengan implementasi ke dalam sistem pemerintahan, demokrasi melahirkan sistem yang bermacam-macam, yaitu:

  1. Sistem presidensial yang menyejajarkan antara parlemen dan presiden dengan memberi dua kedudukan kepada presiden yakni sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
  2. Sistem parlementer yang meletakkan pemerintah dipimpin oleh perdana menteri yang hanya berkedudukan sebagai kepala pemerintahan bukan kepala negara, sebab kepala negara bisa diduduki oleh raja atau presiden yang hanya menjadi simbol kedaulatan dan persatuan.
  3. Sistem referendum yang meletakkan pemerintah sebagai bagian dari parlemen. Di beberapa negara ada yang menggunakan sistem campuran antara prisedensil dan parlementer seperti Perancis dan Indonesia.

Demokrasi berarti pemerintahan atau kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Menurut Henry B. Mayo bahwa sistem politik demokratis ialah sistem yang menunjukkan bahwa kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.

Indonesia sebagai Negara yang menganut demokrasi dalam system pemerintahannya mengalami perjalanan yang cukup dinamis. Sejak Indonesia merdeka, Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian system demokrasi dengan ditandai perubahan konstitusinya. Sejak datangnya era reformasi demokrasi Indonesia mengalami keterbukaan yang ditandai dengan dicabutnya asas tunggal pancasila. Hal ini mengakibatkan munculnya asas-asas selain pancasila dalam organisasi politik. Keterbukaan ini juga ditandai oleh bermunculannya partai-partai politik yang selama ini dikekang oleh pemerintahan orde baru. Di satu sisi, keterbukaan ini berdampak positif bagi pencerdasan berdemokrasi warga Negara, dengan semakin besarnya kesempatan warga Negara untuk berpartisipasi dalam dunia politik dan pemerintahan. Namun di sisi lain hal ini menyebabkan kebingungan rakyat dalam memilih wakilnya di parlemen dan pemerintahan, yang akhirnya menyebabkan demokrasi bisa berjalan tanpa arah. Walau pun demikian, demokrasi saat ini masih menjadi salah satu system yang rasional dalam merepresentasikan aspirasi rakyat.

Perkembangan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi empat periode, yaitu:

  1. Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlementer memberi peluang untuk dominan partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama akan menjadi kondor.
  2. Periode 1959-1965, masa demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin luas.
  3. Periode 1966-1998 masa demokrasi pancasila era orde baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini ialah pancasila, UUD 1945, dan ketetapan MPRS/ MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Namun dalam perkembangannya peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktis demokrasi pada masa ini, nama pancasila digunakan sebagai legitimasi politis penguasa saat ini, sebab kenyatannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila.
  4. Periode 1999-sekarang, masa demokrasi pancasila era reformasi dengan berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memberi nafas baru. Jika esensi demokrasi adalah kekuasaan di tangan rakyat, maka praktik demokrasi tatkala pemilu memang demikian, namun setelah pemilu banyak kebijakan tidak mendasarkan pada kepentingan rakyat, melainkan ke arah pembagian kekuasaan antara presiden dan partai politik dalam DPR. Model demokrasi era refosmasi ini kurang mendasarkan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada era presidensial Sukarno, Indonesia sempat menganut demokrasi terpimpin 1956, Indonesia juga sempat menggunakan demokrasi Pancasila pada era presiden Suharto.

Setelah era Suharto, Indonesia kembali menjadi negara demokrasi yang benar-benar demokrasi. Pemilu demokrasi yang diselenggarakan tahun 199 dan pada tahun 2004, untuk pertama kali bangsa Indonesia menyelenggarakan pemilu presiden. Dan ini adalah sejarah baru dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, dan perkembangan demokrasi dan kebebasan berpendapat bagi warga negara ini akan terus berproses seiring dengan dinamika rakyat Indonesia dan system ketatanegaraan yang ada.

Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai  indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa Negara. Seperti diakui oleh Moh. Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara didunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamamental.; Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan Negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi.

Makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengandung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan Negara, karena kebijakan Negara tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian Negara yang menganut sistem demokrasi adalah Negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Dari sudut organisasi, demokrasi berarti pengorganisasian Negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan ditangan rakyat.

Kesimpulan-kesimpulan dari beberapa pendapat diatas adalah bahwa hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelenggaraan berada di tangan rakyat mengandung pengertian tiga hal, yaitu:

Pemerintahan dari rakyat (government of the people): Mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui (ligimate government) dimata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui (unligimate government). Pemerintahan yang diakui adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legimintasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya.

Pemerintahan oleh rakyat (government by the people): Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahanmenjalankan kekuasaan atas nama rakyat bukan atas dorongan sendiri.Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat ( sosial control) dapat dilakukansecara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung ( melalui DPR).

Pemerintahan untuk rakyat (government for the people): Mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung.

Pada hakikatnya, demokrasi tidaklah bisa menjamin kebebasan secara mutlak, perlu ada komitmen untuk membangun tradisi kebebasan, tradisi diantara semua warga yang diwujudkan dalam aturan serta penegakan hukum yang tegas, bahwa setiap orang bebas berbicara dan menyalurkan pendapatnya. Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi di pemerintahan Indonesia adalah pengakuan HAM, hakikat manusia, yaitu pada dasarnya warga negara mempunyai harkat dan martabat yang sama dalam hubungan social sesame warga negara.

Demi terjaminnya tegaknya system demokrasi dan tegaknya keadilan, serta HAM, maka keberadaan negara hukum, adalah mutlak. Konstitusi baru ideal jika ada jaminan kebebasan HAM, perumusan dan pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah, serta control yang kuat terhadap pelaksanaan kekuasan pemerintah itu sendiri. Sebuah negara dikatakan demokratis apabila negara tersebut terus berproses menuju ke masyarakat demokratis. Salah satu indikasi kuat kreteria negara demokratis adalah adanya pemilihan umum yang jujur dan adil. Seperti diakui oleh pengamat Internasional bahwa sejak tahun 1999 Indonesia sudah melaksanakan pemilu secara relatif adil dan jujur. Bahkan pada pemilu tahun 1955 pun diakui sebagai pemilu yang adil.

Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dalam suatu Negara memerlukan ideology yang terbuka, yaitu ideologi yang tidak dirumuskan “sekali dan untuk selamanya” (once and for all), tidak dengan ideology tertutup yaitu ideology yang konsepnya (presept) dirumuskan “ sekali dan untuk selamanya” sehingga cenderung ketinggalan zaman (obsolete, seperti terbukti dengan ideologykomunisme).

Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat itu guna mencapai permufaakatan yang juga jujur dan sehat. Permufakatan yang dicapi melalui ”engineering”, manipulasi atau merupakan permufakatan yang curang, cacat atau sakit, malah dapat disebut sebagai penghianatan pada nilai dan semangat musyawarah. Musyawarah yang benar dan baik hanya akan berlangsung jika masing- masing pribadi atau kelompok yang bersangkutan memiliki kesediaan psikologis untuk melihat kemungkinan orang lain benar dan diri sendiri salah, dan bahwa setiap orang pada dasarnya baik, berkecenderungan baik, dan beriktikad baik.

Pandangan hidup demokrasi terlaksana dalam abad kesadaran universal sekarang ini, maka nilai- nilai dan pengertian – pengertiannya harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan kita. Perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh memikirkan untuk membiasakan anak didik dan masyarakat umumnya siap menghadapi perbedaan dan pendapat dan tradisi pemilihan terbuka untuk mentukan pemimpin atau kebijakan. Jadi pendidikan demokrasi tidak saja dalam kajian konsep verbalistik , melainkan telah membumi dalam interaksi dan pergaulan sosial baik dikelas maupun diluar kelas.

Tumbuh dan berkembangnya demokrasi dalam suatu Negara memerlukan ideology yang terbuka, yaitu ideologi yang tidak dirumuskan “sekali dan untuk selamanya” (once and for all), tidak dengan ideology tertutup yaitu ideology yang konsepnya (presept) dirumuskan “ sekali dan untuk selamanya” sehingga cenderung ketinggalan zaman (obsolete, seperti terbukti dengan ideology komunisme).

Dalam konteks ini Pancasila-sebagai ideology Negara harus ditatap dan ditangkap sebagai ideology terbuka, yaitu lepas dari kata literalnya dalam pembukaan UUD 1945. Penjabaran dan perumusan presept-nya harus dibiarkan terus berkembang seiring dengan dinamika masyarakat dan pertumbuhan kualitatifnya, tanpa membatasi kewenangan penafsiran hanya pada suatu lembaga “resmi “ seperti di negeri- negeri komunis. Karena itu, ideology Negara-Pancasila-Indonesia dalam perjumpaannya dengan konsep dan sistem demokrasi terbuka terhadap kemungkinan proses –proses ‘coba dan salah’ ( trial and error), dengan kemungkinan secara terbuka pula untuk terus menerus melakukan koreksi dan perbaikan, justru titik kuat suatu ideology yang ada pada suatu Negara ketika berhadapan dengan demokrasi adalah ruang keterbukaan. Karena demokrasi dengan segala kekurangannya, ialah kemampuannya untuk mengoreksi dirinya sendiri melalui keterbukaannya itu. Jadi bila demokrasi ingin tumbuh dan berkembang dalam Negara Indonesia yang mempunyai ideology Pancasila mensyaratkan ideology tersebut sebagai ideology terbuka.

Sebagai negara demokrasi kebebasan berpendapat tidak harus menjadi sekedar bebas mengemukakan pendapat tetapi harus bertanggung jawab dan beretika dalam berpendapat. Menentukan parameter nilai etika dalam berpendapat yang ideal sangat sulit. Setiap upaya penentuan batas nilai etika berpendapat akan divonis sebagai pengebirian berpendapat. Bahkan undang undang baru seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diciptakan oleh para ahli hukum dan pendekar demokrasi saja dianggap mengkebiri kebebasan berpendapat.

Etika berpendapat tersebut tidak perlu harus sesuai dengan etika adat ketimuran atau etika kesopanan. Tetapi layaknya dalam berpendapat harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya tanpa harus men”justifikasi” fakta yang masih belum jelas. Artinya, dalam kebebasan berpendapat tidak boleh memutarkan balikkan fakta kebenaran yang ada. Bila hal ini terjadi akan merupakan fitnah dan pencemaran nama baik. Bila etika berpendapat hanya melanggar etika adat, budaya dan kesopanan tidak terlalu masalah karena sangsi yang didapat hanyalah sekedar sangsi sosial.

Kebebasan berpendapat/mengemukakan pendapat merupakan hak untuk setiap WNI yang dijamin oleh UUD 1945, bahkan hak kebebasan berpendapat menempati kedudukan yang paling tinggi dalam aas-asas demokrasi dan liberalisasi, hanya saja hak tersebut tetap ada koridor atau batasan hukumnya. Ada juga yang penyalurannya lewat lembaga perwakilan di DPR atau DPRD dan hak kebebasan berpendapat tidak boleh melanggar daripada hak-hak orang lain karna pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak kebebasan berpendapat yang posisinya sama.

Dalam menggunakan hak mengemukakan pendapat yang dianut negara kita, kita harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya, bahwa segala ide, pikiran atau pendapat, dapat dikemukakan secara bebas tanpa ada tekanan dari siapapun juga. Sedangkan bertanggung jawab artinya, bahwa ide, pikiran atau pendapat tersebut mesti dilandasi oleh akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku.

Penulis : Mulianta Sembiring

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close