Dewan Pengurus Wilayah Gebu Minang Sumut Akan Gelar Diskusi Terbatas Dinamika Ekonomi Dan Pembangunan Di Sumut

Suaramedannews.com:Medan

Dewan Pengurus Wilayah Gerakan Ekonomi dan Budaya Minang Sumatera Utara, senin 18 Januari 2021 melaksanakan Diskusi Terbatas dengan topik “Dinamika Ekonomi dan Pembangunan di Sumatera Utara” kegiatan ini dilaksanakan di Medan Club jalan RA Kartini Medan dengan mematuhi protokol kesehatan. Peserta diskusi dibatasi hanya dihadiri sebanyak 35 -sampai 40 orang.

Diskusi terbatas ini akan menampilkan sejumlah narasumber, yakni Wakil ketua DPRD Sumut ,H Rahmadsyah Sibarani SH ,dan Syarifuddin Siba,SH.,M.Hum (Ketua Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Usaha Taman dan Rekreasi Indonesia Ketua Harian Percepatan Pembangunan Pantai Timur Sumatera Utara, Isfan F Fachrudin SE.,MSP (Dirut PT Dhirga Surya dan Wakil Ketua Kadin Sumut), DR Parlindungan Purba SH.,MM (Ketua Apindo Sumut).Ketua Gebu Minang Sumut Putrama Alkhairi menjelaskan, bahwa diskusi terbatas ini untuk menghimpun pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan kepemerintah provinsi Sumatera Utara dan pihak-pihak terkait untuk percepatan pembangunan dan keseimbangan pembangunan di Sumut serta dinamika perekonomian yang perlu kebijakan pembangunan yang antisipatif ditengah dinamika perekonomian yang dihadang sejumlah masalah akibat dampak covid 19 yang begitu masif.“Sebagaimana diketahui bahwa ada 4 kawasan di Sumut yang harus disinergikan dan diseimbangkan pola percepatan pembangunanya yakni kawasan Pantai Timur, kawasan pantai Barat, Kepulauan Nias, dan Dataran Tinggi,”Ucap Putrama Alkhairi.

DR.Parlindungan Purba SH MM, Ketua APINDO Sumut, mengatakan,Gebu Minang.
Kemungkinan sudah memulai, kenapa masyarakat minang ini terkenal dengan wirausaha dulu kita liat hampir semua restoran makanan/masakan minang tuh enak,” dan ini adalah suatu potensi yang sebenarnya bisa di tingkatkan dengan daring
Secara macro , kita melihat tadi bahwa Pemerintah bersama DPR dan DPD membahas ada 33 RUU dan ini akan berdampak kepada perekonomian dengan RUU pencipta akan terbuka lapangan kerja,”ungkap Parlindungan.

Plt kadis Koperasi Dr Haikal Amal menyampaikan
” Dicantumkannya sistem kemitraan antara perusahaan besar dengan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dinilai akan berdampak positif. Sebab, dengan cara ini UMKM akan bisa mengembangkan diri dan bersaing sistem kemitraan menjadi salah satu upaya pemerintah untuk semakin memperkuat UMKM.

“UKM dan UMKM adalah salah satu kekuatan ekonomi riil Indonesia. Sehingga rasanya wajar saja kalau, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sangat memperhatikan sektor yang satu ini. Apalagi sumbangsih UKM dan UMKM sangat tinggi terhadap perekonomian masyarakat,” tuturnya,

“Dijelaskan Dr Haikal Amal yang menjadi pekerjaan rumah saat ini adalah membuat UKM dan UMKM bisa sejajar dengan perusahaan modern.

“Pemerintah harus memikirkan bagaimana caranya membuat inovasi yang dapat menaikkan kelas UKM dan UMK. Sebab, UKM dan UMKM harus sejajar dengan perusahaan besar dan modern,” tuturnya.
PLT Koperasi Sumut, ini menilai UKM dan UMKM harus membenahi pengolahan, manajemen, dan packaging agar mampu bersaing di kelas yang lebih tinggi.

Menurutnya, masalah UKM dan UMKM di Tanah Air selama ini masih berkisar antara permodalan, kualitas, packaging serta manajemen yang masih dikelola dengan konvensional.

“Makanya dengan adanya rencana kemitraan ini, kita berharap UKM dan UMKM bisa lebih mengembangkan diri,” ujarnya.
Dr Haikal Amal, menilai strategi kemitraan ini diambil untuk mendorong UKM dan UMKM agar bisa masuk dalam rantai produksi global, global value chain agar menjadi usaha yang lebih besar.

“Kita pun akan mendorong agar rencana kemitraan ini mampu membuat UKM dan UMKM mengembangkan kualitas produk, pengembangan tata kelola dengan peningkatan nilai kontrak kerja. Sehingga peran UKM dan UMKM akan semakin maksimal,” ucap Haikal.(Junaidi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *