Tolak Upaya Pemerintah Bungkam Pergerakan Mahasiswa, IMM Tapsel-PSP Desak Presiden Segera Cabut Surat Himbauan Ditjend Belmawa Kemenristekdikti

SUARAMEDANNEWS.com, Padangsidimpuan – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Tapanuli Selatan – Padang Sidimpuan (Tapsel-PSP) mendesak Presiden segera mencabut surat dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjend Belmawa) Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Nomor  350/B/SE/2016 tertanggal 2 November 2016 perihal ‘Himbauan terkait Unjuk Rasa 4 November 2016’ yang ditujukan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi seluruh Indonesia.

Pasalnya, surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Belmawa Kemenrisetdikti, Intan Ahmad itu dianggap sebagai upaya Pemerintah untuk membungkam pergerakan mahasiswa di Seluruh Indonesia.

“Sepakat dengan pernyataan sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).  Surat itu memang sangat jelas menggambarkan upaya nyata yang dilakukan Pemerintah untuk membungkam pergerakan mahasiswa seluruh di Indonesia,” kata Zulham Hidayah Pardede, Ketum PC IMM Tapsel-PSP melalui press rilisnya, Jumat (4/11).

Dengan beredarnya surat tersebut, PC IMM Tapsel-PSP merasa bahwa Pemerintah justru tidak menunjukkan sikap sebagai lembaga yang harusnya menjadi pengayom masyarakat juga mahasiswa.

“Surat itu jelas telah menciderai mahasiswa seluruh Indonesia, Pemerintah seharusnya berdiri di tengah dengan tidak berupaya membungkam suara mahasiswa di seluruh Indonesia,” tambah Zulham.

Zulham menegaskan bahwa upaya apapun yang dilakukan untuk mengkebiri suara mahasiswa saat ini tidak akan berhasil. Mahasiswa seluruh Indonesia sudah bersepakat untuk turun bersama menuntut agar penegakan hukum di Indonesia ini tidak tebang pilih.

“Indonesia adalah negara hukum, tidak ada yang kebal hukum di Indonesia ini, termasuk Ahok, terduga penista Agama,” tegasnya.

Zulham Hidayah Pardede juga mengintruksikan khususnya kepada kader IMM yang ada di Tapsel Padangsidimpuan agar seluruh kader berkumpul dan menyatu dengan mahasiswa se Kota Padangsidimpuan dalam aksi hari ini.

“Kita tidak sedang membantah surat PP Muhammadiyah Nomor 552/PER/I.0/A/2016. Karena aksi hari ini telah kita desain menjadi Aksi Bela Ummat dengan mengangkat beberapa persoalan daerah yang berkaitan dengan kerukunan ummat. Isu nasional tentang adanya dugaan penistaan agama hanya menjadi satu poin dari beberapa poin tuntutan hari ini,” pungkasnya. (RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close