Dir Amnesty Internasional Indonesia : Ancaman Terhadap Ustad Abdul Somad Termasuk Persekusi

SUARAMEDANNEWS.com – Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengungkapkan persekusi merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). “Bentuk pelanggaran HAM berat, bagian kejahatan melawan kemanusiaan,” kata dia seperti dikutip (Harian Tempo) kemarin.

 

Usman mengingatkan, persekusi termasuk kejahatan kemanusiaan yang secara tegas melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada Pasal 9 Undang-Undang Pengadilan HAM, kejahatan kemanusiaan adalah bagian dari serangan sistematis berupa pembunuhan, pengusiran, penyiksaan, hingga penganiayaan terhadap penduduk sipil.

 

Ancaman yang menimpa penceramah Abdul Somad, ujar Usman, bisa termasuk dalam persekusi. Sebab, hal itu sudah bermuatan pengusiran oleh sebuah kelompok mayoritas kepada individu. “Hukum sudah diambil ke tangan masyarakat,” kata dia.

 

Pada Kamis pekan lalu, Ustad Abdul Somad sempat mendapat tindakan persekusi dari ormas Komponen Rakyat Bali (KRB). Ia dijadwalkan mengisi tausiah pada Jumat malam lalu di Masjid An-Nur di Jalan Diponegoro, Denpasar. Namun, sebelum akhirnya berceramah, dia mendapat penolakan dari KRB karena dianggap tidak cinta NKRI. Sejumlah orang KRB berunjuk rasa di halaman Hotel Aston Denpasar, tempat dia menginap.

 

Sejumlah lembaga juga mengecam segala bentuk tindakan persekusi yang masih terus dilakukan di Indonesia.

 

Sementara itu, saat dihubungi secara terpisah di Jakarta, Koordinator Jaringan Advokat Publik Indonesia, Irwandi Lubis mengatakan “bahwa tindakan persekusi itu tidak bisa dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun, pengusiran dan pengancaman terhadap ustad Abdul Somad di Bali, melanggar hukum dan eigen richting (main hakim dan hukum sendiri)”, ungkap Irwandi.

 

Lebih jauh Irwandi menyatakan “setiap warga negara di protect dan dilindungi oleh Undang-Undang Negara, tak terkecuali Ustad Abdul Somad selaku warga Negara, juga dilindungi oleh Kovenan Internasional yang telah kita ratifikasi menjadi Hukum Nasional kita, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (Covenan On Civil And Political Right/ICCPR), dalam menjalankan Hak nya selaku warga negara ustad somad wajib dilindungi”, tutup Irwandi mengakhiri.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *