Rapat Paripurna DPRD Kota Medan

DPRD Medan Sahkan Perda Kepling, Anggota Partai Politik Tidak Boleh Menjabat

SUARAMEDANNEWS.comMEDAN – DPRD Medan bersama Walikota Medan hari ini melaksanakan rapat paripurna penandatanganan serta pengambilan keputusan tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan di Kota Medan, Selasa (30/5/2017).

Penyusunan Ranperda Kepling ini sudah memakan waktu selama 2 tahun, dimulai sejak 2015, akhirnya disahkan sebagai Perda Kota Medan tentang pembentukan lingkungan, pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan (Kepling) melalui rapat paripurna di gedung dewan.

Rapat paripurna yang dipimpin Henry Jhon Hutagalung Ketua DPRD Medan, dan dihadiri oleh Iswanda Ramli Wakil Ketua, Ihwan Ritonga, Walikota Medan, Drs H T Dzulmi Eldin S MSi bersama Wakil Walikota, Ir Akhyar Nasution MSi Dzulmi Eldin, Sekda Medan Syaiful Bahri dan SKPD jajaran Pemko Medan

Rapat paripurna penandatanganan serta pengambilan keputusan mensahkan sebanyak 28 Pasal dan XIV Bab bertujuan sebagai pedoman memberikan kepastian hukum terhadap kinerja tugas dan fungsi Kepling.

Perda ini juga mengatur jumlah penduduk dan luas wilayah. Seperti Pasal 9 disebutkan pembentukan satu lingkungan wajib memiliki jumlah penduduk 150 KK. Sedangkan Pasal 10 ditetapkan pembentukan satu lingkungan memiliki luas wilayah minimal 1 Ha.

Pasal 14 yang mengatur syarat calon Kepling telah ditetapkan, tidak berstatus Pegawai ASN, tenaga honor, tenaga harian lepas dan karyawan BUMN/BUMD. Bahkan tidak sedang menjadi anggota partai politik dan tidak sedang menduduki jabatan politik. Sedangkan pendidikan minimal SLTA sederajat dan usia minimal 23 tahun dan makaimal 55 tahun pada saat pencalonan.

Mekanisme pengangkatan calon Kepling diusulkan Lurah kepada Camat selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan dengan tembusan kepada Walikota. Sedangkan pemberhentian Kepling dapat dilakukan Camat atas usulan Lurah dan masyarakat setempat.

Pasal 22 yang mengatur tentang pengangkatan dan masa bakti Kepling 3 tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 27 terkait ketentuan mengenai pembentukan lingkungan sebagaimana dalam BAB IV yakni pemekaran dan penggabungan lingkungan diberikan waktu 4 tahun untuk dilakukan penataan lingkungannya. Dan Pasal 28 menyebutkan Perda ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Terkait hal ini, anggota pansus Perda Kepling Andi Lumbangaol minta Pemko Medan segera mempersiapkan Peraturan Walikota (Perwal). Sehingga agenda pemerintahan menyangkut Perda dapat diberlakukan. Dengan disahkannnya Perda Kpling ini diyakini dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu Walikota Medan Drs Dzulmi Eldin menyampaikan Perda Kepling akan segera diajukan ke Gubernur dan selanjutnya ke Depdagri untuk mendapatkan persetujuan dan registrasi.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *