Driver Gojek Gandeng LBH Jakarta, Karena Mediasi Di Polisi Tidak Memuaskan

SUARAMEDANNEWS.com, Jakarta – PT Gojek Indonesia dan driver Gojek sejak mediasi di Polda Metro Jaya sejak dua minggu lalu, seperti tidak membuahkan hasil. driver yang tergabung dalam Gojek99 Jabodetabek, menggandeng Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, untuk membantu mereformasikan sistem ojek online agar lebih manusiawi.

“Kami ingin mereformasi PT Gojek Indonesia, dan perusahaan ojek online lainnya agar bisa lebih manusiawi dan meminta seluruh elemen negara membantu terkait perubahan tarif ojek online lebih manusiawi,” kata Ketua Tim Bidang Hukum Gojek69 Coky di LBH Jakarta, Jumat (28/10/2016).

Menurut Coky sistem online sekarang sudah tidak manusiawi dengan alasan error dan tidak peduli dengan kerugian yang diterima driver. “Selalu merujuk sistem eror, tidak pernah coba mengganti kerugian kami sebagai driver,” sambung dia.

Coky menjelaskan kerugian dari sistem error bersumber dari tingkat performa yang berubah sendirinya. Sehingga mempengaruhi nilai bonus yang seharusnya bisa mencapai Rp 140 ribu per harinya.

“Ya karena sistem error ini, tingkat performa bisa drop secara langsung padahal kesalahan bukan di driver. Cancel keinginan customer pun menjadi pengaruh performa kami di aplikasi. Nilai bonus kita tidak turun dan angka Rp 140 ribu bonus perhari tidak bisa didapatkan,” jelas dia.

Ke depan, kata Coky, hasil dari LBH Jakarta hari ini bisa mendapat jalur ke instansi terkait, seperti DPR. “Audiensi ke Komisi III, apabila ditemukan hal-hal pelanggaran hukum pidana atau perdata maka akan menggugat secara hukum”.

LBH Jakarta sendiri menanggapi hal ini secara terbuka. Menurut Gading, perwakilan LBH Jakarta, terlihat adanya ketidaksepahaman dan tidak ada perundingan, serta keputusan sepihak.

“Padahal status antara PT Gojek Indonesia dan driver itu sendiri adalah mitra, namun dalam pengambilan keputusan tidak ada perundingan tidak ada musyawarah. Perjanjian antara keduanya malah menjadi pemaksaan bagi driver, melanggar perjanjian status kemitraan awal atau bisa disebut ilegal,” tandas Gading.

Sumber : (Liputan6)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close