Gubsu Sahkan UMP Sumut Tahun 2017 Naik 8,25 Persen

SUARAMEDANNEWS.com, Medan UMP tahun 2017  sudah ditetapkan dan dijalankan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, perusahaan harus berpedoman pada ump yang sudah ditetapkan ini, dan “Saya berharap apa yang sudah menjadi kesepakatan antara serikat kerja dan pengusaha ini bisa dipatuhi, demi menjaga kondusifitas. Ini sudah disepakati dewan pengupahan daerah, mudah-mudahan bisa diterima semua pihak,”  kata Gubernur Sumatera Utara H Tengku Erry Nuradi kepada wartawan di kantor Gubsu, Senin (31/10).

Surat Keputusan Gubsu tetang  UMP 2017 ditetapkan tanggal 28 Oktober 2016 tersebut menjadi acuan dalam penetapan Upah Minimum Kabupaten/kota tahun 2017 sebesar Rp 1.961.354,69.

Seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara berpedoman dan beracuan pada UMP tahun 2017 sebagai penyusunan UMK yang harus sudah ditetapkan paling lama tanggal 22 November 2016. Kepada para pengusaha , Erry juga mengingatkan untuk menidaklanjutinya dengan mentaati hasil ketetapan UMP maupun UMK yang berlaku ini. Jika dibanding tahun lalu, UMP Sumatera Utara naik 8,25% dari angka UMP 2016 sebesar Rp 1.811.875.

Perhitungan  UMR hanya memperhatikan dua komponen saja, yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi. “Setelah dua komponen ini dirumuskan dan hasilnya ditambahkan dengan UMR tahun lalu. Ternyata hasilnya lebih baik dari pada menggunakan 50 KHL yang sudah diterapkan hampir lebih dari 20 tahun. Dengan dua indikator itu, UMR naik 8-10% setiap tahun,  sedangkan menggunakan komponen KHL kenaikannya hanya berkisar 5% saja,” kata Erry.

UMP tahun 2017 berdasarkan ketentuan yang berlaku didasarkan pada nilai UMP 2016 sebesar Rp. 1.811.875, ditambah dengan tingkat inflasi nasional year on year bulan September 2015 sampai dengan bulan September 2016 dari Bank Indonesia sebesar 3,07% dan persentase Pertumbuhan Domestik Bruto Nasional Kwartal III dan IV Tahun 2015 serta Kwartal I dan II tahun 2016 dari Badan Pusat Statistik sebesar 5,18%.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bukit Tambunan menjelaskan Nilai UMP Sumut tahun 2017 tersebut hanya berlaku bagi pekerja lajang untuk masa kerja 0-1 tahun. Dia mengatakan , bagi pengusaha yang mampu membayar pekerja dengan masa kerja 0-1 tahun di atas nilai UMP tersebut, agar  melakukan perundingan bipartite dan mengaturnya dalam materi perjanjian kerja. “Bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun, pengusaha wajib memberlakukan ketentuan tentang struktur dan skala upah dalam pembayaran upahnya,” ujar Bukit Tambunan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *