HMI Cabang Medan Minta Ketua Pansus Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis DPRD Medan Mundur Teratur, MUI Kota Medan Tak Keberatan

SUARAMEDANNEWS.com, Medan – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan meminta Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis DPRD Medan, Hendrik Sitompul mundur dari jabatannya.

Hal ini dikarenakan berdasarkan penilaian HMI Cabang Medan, persoalan halal dan haram itu adalah persoalan yang kaitannya erat dengan kepentingan umat Islam. HMI Cabang Medan juga mempertanyakan sejauh mana pemahaman Hendrik Sitompul tentang esensi dari makna halal yang sebenarnya.

“Banyaknya penolakan Ketua Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis DPRD Medan yang terjadi baik di media cetak, media online maupun di media sosial. Sudah selayaknya Bapak Hendrik Sitompul mundur secara teratur dari jabatannya sebelum hal ini menjadi bias di kalangan masyarakat,” beber Ketua HMI Cabang Medan Periode 2015-2016, Mustafa Habib kepada suaramedannews.com, Selasa (1/11/2016).

Menurut Habib, HMI Cabang Medan juga sangat menyayangkan sikap anggota DPRD Medan menjadikan Bapak Hendrik Sitompul menjadi Ketua Pansus Ranperda Halal dan Higienis DPRD Kota Medan.

“Inilah bentuk kelemahan para anggota DPRD Medan yang tidak melihat aspek-aspek yang ada. Dan kita menilai bahwa anggota DPRD Medan yang berlatarbelakang Islam memiliki kemampuan yang lemah dalam berpolitik maupun mengambil keputusan dalam mengambil sebuah kebijakan,” tegas Habib.

Disamping itu, HMI Cabang Medan menilai adanya kepentingan-kepentingan pribadi maupun golongan terhadap para pengusaha produk makanan yang ada di Kota Medan. Hal tersebut dikhawatirkan terhadap legalitas produk halal.

“Oleh karena itu, HMI Cabang Medan meminta kepada Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan yang berlatarbelakang Islam untuk memboikot Pansus Ranperda Produk Halal dan Higienis DPRD Kota Medan sampai saudara Hendrik Sitompul mundur dari jabatannya,” tegasnya.

Terakhir HMI Cabang Medan mengingatkan jangan sampai ada konflik baru yang terjadi di Kota Medan kedepannya dikarenakan permasalahan ini di biarkan.

“Jangan sampai umat Muslim di kota Medan menjadi marah. Bisa-bisa pun isu pada 4 November nanti, salah satu poinnya mempertanyakan posisi Hendrik Sitompul sebagai Ketua Pansus Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis DPRD Medan,” pungkasnya.

Pengetahuan Hendrik tentang Halal Dipertanyakan

Sebelumnya diberitakan, terpilihnya Hendrik Halomoan Sitompul sebagai Ketua Pansus Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis DPRD Kota Medan menjadi tanda tanya bagi Anggota Pansus itu sendiri.

Salah satunya muncul dari Komisi B DPRD Kota Medan, Rajuddin Sagala yang mempertanyakan pengetahuan Hendrik Halomoan Sitompul tentang Definisi Halal. Soalnya, Hendrik Halomoan Sitompul merupakan non Muslim yang belum tentu memahami Esensi Halal sebenarnya.

“Sangat kita sayangkanlah. Soalnya, dia tidak paham Al-Quran dan Hadist. Soalnya, definisi halal itu berasal dari Al-Quran dan Hadist,” paparnya usai mengikuti Rapat Pemilihan Ketua Pansus tersebut seperti yang dilansir sumutdaily.com, Kamis (27/10/2016).

Rajuddin menambahkan Ranperda Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat, khususnya umat Islam di Kota Medan. Jangan sampai, Ranperda yang dihasilkan nanti malah memunculkan kontraversi di tengah-tengah umat.

“Inikan untuk kepentingan Islam. Harus kerja keraslah kita supaya ini bisa teradopsi,” ungkapnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan, M Nasir menilai Pansus Ranperda Pengawasan Produk Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis tersebut tidak berjalan maksimal. Mengingat, ketua Pansusnya bukan berasal dari orang yang tidak memahami betul tentang definisi halal.

“Saya menyakini, Pansus ini tidak berjalan maksimal, karena ketuanya tidak paham Al-Quran dan Hadist. Ditakutkan tidak mengetahui esensi halal,” paparnya.

M Nasir pun meminta agar seluruh anggota Pansus mengawal pembahasan Ranperda Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis agar tidak melenceng.

“Saya minta supaya ini dikawal dan saya minta supaya anggota Pansus yang Islam peduli dengan pembahasan Ranperda ini,” pungkasnya.

Anggota Fraksi PAN, Ahmad Arief pun menyayangkan terpilihnya Hendrik Halomoan Sitompul sebagai Ketua Pansus Ranperda Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis.

Dikhawatirkan, keputusan ketua pansus itu akan menjadi permasalahan di belakang hari, karena produk hukum yang akan dibahas ini sangat berkaitan dengan produk halal.

“Produk hukum inikan salah satunya membahas soal kehalalan. Kita takutkan, terjadi permasalahan di belakang hari, karena ketua Pansusnya dikhawatirkan tidak memahami definisi halal sebenarnya,” beber Arief.

Dipilih Melalui Voting, MUI Kota Medan Tak Keberatan

Diketahui, Pemilihan Ketua Pansus Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis DPRD Medan tidak seperti Pemilihan Ketua Pansus lainnya yang langsung ditunjuk atas persetujuan anggota Pansus lainnya. Kali ini, pemilihan Ketua Pansus Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis dipilih melalui voting.

Ada tiga kandidat yang terpilih sebagai calon ketua Pansus diantaranya Hendrik Halomoan Sitompul dari Fraksi Demokrat, Rajuddin Sagala dari Fraksi PKS dan Zulkifli Lubis dari Fraksi PPP. Namun akhirnya, Zulkifli Lubis memilih mundur.

Dalam pemilihan tersebut, Hendrik Halomoan Sitompul meraih 11 suara dan Rajuddin Sagala 8 suara. Ketua Pansus Pengawasan Serta Jaminan Produk Halal dan Higienis, Hendrik Halomoan Sitompul mengaku heran, mengapa dia bisa diusulkan menjadi ketua Pansus tersebut.

Namun, Hendrik mengungkapkan akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengakomodir seluruh aspirasi anggota Pansus dan akan berkordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membahas definisi halal tersebut.

“Kalau masalah halal kan bisa kita kordinasikan dengan MUI. Apa yang dibilang MUI, itulah yang kita jalankan,” paparnya.

Namun, ada masalah yang penting lainnya dalam pembahasan Ranperda tersebut. Hendrik menambahkan masalah higienis juga menjadi masalah yang penting untuk dibahas. Karena, itu menyangkut masalah produksi makanan dan minuman yang akan dikonsumsi masyarakat Kota Medan.

“Masalah higienis itu cakupannya luas ada masalah komposisi makanan, masa berlakunya dan kesehatannya. Intinya, jangan sampailah kita salah memutuskan. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat. Kalau salah putuskan bisa berdampak lain,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua MUI Kota Medan, Prof Mohammad Hatta tidak keberatan dengan terpilihnya Hendrik Halomoan Sitompul menjadi Ketua Pansus Ranperda Pengawasan serta Jaminan Produk Halal dan Higienis DPRD Medan.

“Sebagai Perda produk DPRD Kota Medan yang akan dibahas bersama oleh anggota lainnya, sebenarnya tak masalah siapapun yang jadi ketua pansusnya. Mudah-mudahan dapat diproses sesegera mungkin,” tandasnya. (FAS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close