Sunarji Harahap, M.M Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan PENGAMAT EKONOMI SYARIAH

INDONESIA GLOBAL PLAYER EKONOMI SYARIAH

SUARAMEDANNEWS.COM – Dimulainya MEA  tertanda bahwa pasar persaingan untuk produk kita tidak lagi sebatas 240 juta  jiwa penduduk Indonesia, tetapi 615 juta jiwa penduduk ASEAN yang  terdiri atas 10 negara.  dan Terbentuknya Komite Ekonomi Syariah yang didukung pemerintah Diawal tahun 2016 diharapkan menjadi momen penting bagi Indonesia dalam membangkitkan perekonomian bangsa ini yang masih jauh dari harapan rakyat, kita melihat makin banyaknya pengangguran terjadi , pengusaha bangkrut dikarenakan daya beli  masyarakat yang  jauh sesuai dengan harapan, dan anjlok nya nilai tukar rupiah, serta utang Indonesia yang terus menumpuk, menjadikan ekonomi syariah menjadi alternative dalam menjawab semua problema bangsa saat ini, dimana peran pemerintah saat ini sangat penting dalam mendukung setiap program pengembangan ekonomi syariah khususnya adanya perdagangan bebas se kawasan ASEAN ini yang telah di buka ceremony nya pada 31 desember 2015 dan diterapkan nya  mulai tahun 2016. Hal ini menandakan kita harus siap bersaing dengan memanfaatkan peluang ini. Ada 5 Arus perdagangan bebas ini meliputi Arus barang, Jasa, Tenaga Kerja Terampil,Modal, dan Investasi.

Ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang lebih tahan terhadap krisis. Bahkan setelah kegagalan sistem ekonomi kapitalis, ekonomi syariah dipandang sebagai sebuah alternatif dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dunia. Dalam rangka menghadapi MEA, terdapat berbagai “produk” ekonomi syariah yang dapat dijadikan sebagai solusi, salah satunya Perbankan Syariah. Untuk mewujudkan  Momentum ini,  sudah saatnya  kita berbenah dan melakukan tindakan-tindakan efektif dan terarah yang didukung oleh berbagai pihak. Dari sisi funding (pendanaan), perbankan syariah di tahun 2016 memiliki prospek yang semakin cerah, sehingga ekspansi pembiayaan semakin besar dan profitabilitas akan semakin meningkat. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, sudah selayaknya Indonesia menjadi pelopor dan kiblat pengembangan industri keuangan syariah di dunia. Hal ini bukan merupakan ‘impian yang mustahil’ karena potensi dan peluang Indonesia untuk menjadi global player Ekonomi keuangan syariah sangat besar khususnya dalam menghadapi MEA, diantaranya :

(1) jumlah penduduk muslim yang besar menjadi potensi nasabah industri keuangan syariah;

(2) Bank syari’ah menawarkan alternatif jasa perbankan dengan sistem imbalan berupa bagi hasil ( profit and loss sharing principle ) yaitu sistem yang  menerapkan  prinsip keadilan pembagian keuntungan antara pihak bank maupun nasabah;

(3) peningkatan sovereign credit rating Indonesia menjadi investment grade yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik, termasuk industri keuangan syariah;

(4) memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan syariah ;

5), terbitnya fatwa DSN- MUI yang di dalamnya terdapat regulator (OJK dan BI), awal tahun 2016 ini akan mengeluarkan fatwa baru tentang Sertifikat Deposito Syariah (SDS) atau biasa dikenal dengan istilah Negotiable Certificate Deposit (NCD). Regulasi baru ini akan mencerahkan prospek funding perbankan syariah di Indonesia. Bank-bank syariah harus memanfaatkan peluang regulasi tersebut dengan sebaik-baiknya. Diharapkan penyaluran pembiayaan akan semakin meningkat dengan penerbitan SDS tersebut. Dana hasil penerbitan SDS / NCD dapat  dialokasikan bank syariah  untuk ekspansi pembiayaan  tahun 2016. Sangat disayangkan, jika perbankan syariah tidak memanfaatkan peluang tersebut.  Bank-bank konvensional seperti  Bank CIMB Niaga baru saja menerbitkan surat berharga jenis negotiable certificate deposit (NCD) pada 14 Desember 2015 senilai Rp930 miliar. Demikian pula  Bank Tabungan Negara (BTN)  di tahun 2016 nanti akan  meraih  dana segar dari instrumen NCD dengan nilai Rp 1 trliun sampai 1,5 triliun setiap penerbitan, yang berpotensi menerbitkannya sebanyak  3 tahap.  Bagi bank tersebut dana NCD digunakan untuk ekspansi kredit sekaligus refinancing NCD sebelumnya ;

6), sekuritisasi asset perbankan syariah sebagai realisasi  terbitnya POJK No 20/tahun 2015 tentang penerbitan EBA Syariah yang akan diimplementasikan pada tahun 2016. Sekuritisasi ini akan meningkatkan ketersediaan dana segar bagi bank-bank syariah sehingga perbankan syariah dapat melakukan ekspansi pembiayaan lebih luas atau bahkan bisa mengembangkan infrastruktur dan jaringan.  Keberadaan instrumen  EBA-SP (Efek Beragunan Aset Surat Partisipasi) sebagai ikutan dari proses sekuritisasi sangat membantu perbankan syariah memperoleh likuiditas pembiayaan perumahan melalui pasar modal dengan cara sekuritisasi aset perbankan berkualitas tinggi. Instrumen EBA-SP  syariah juga dapat menghindari maturity mismatch di perbankan syariah dengan dapat diaksesnya dana dari pasar modal yang bersifat jangka menengah dan panjang.

Salah satu kunci  kesuksesan KPR Syariah adalah sekuritisasi (tawriq) asset. Dalam konsep sekuritisasi asset ini,  bank syariah  mentransformasikan aset berisikonya (pembiayaan) ke dalam bentuk uang cash (uang segar)  yang kemudian dapat digunakan untuk ekspansi usaha dan dapat pula disalurkan kembali ke pihak yang memerlukan dana. Uang segar tersebut diperoleh dari sebuah lembaga penerbit EBA yang membeli asset produktif bank syariah.

7) Kementerian Keuangan  memasukkan  delapan bank syariah sebagai bank yang bisa mengelola rekening milik Kementerian Negara / Lembaga / Satuan Kerja berdasarkan Pengumuman Menteri Keuangan 23 Desember 2015. Kebijakan ini sudah lama diharapkan dan didambakan semua komponen masyarakat, Perguruan Tinggi, Ormas Islam,  dan stake holders ekonomi syariah lainnya. Semoga saja rasio penempatannya di bank-bank syariah di atas rasio share bank syariah nasional. Jika 10 % saja dana-dana tersebut ditempatkan di perbankan syariah, maka market share perbankan syariah akan meningkat secara signifikan. Dengan adanya keputusan tersebut, bank-bank syariah bisa masuk dalam pengelolaan dana pemerintah baik pusat maupun daerah, termasuk dana-dana BUMN dan BUMD. Dana-dana tersebut merupakan sumberdana yang sangat potensial bagi peningkatan market share perbankan syariah.

8) potensi dana haji yang cukup besar. Dana haji merupakan dana yang murah dan melimpah. Setiap tahun potensi dana haji berjumlah Rp 10 triliun. Pada tahun 2018 total dana haji akan menjadi Rp 100 triliun.  UU No. 34 tahun 2014, secara eksplisit juga mewajibkan keuangan haji dikelola di bank umum syariah atau unit usaha syariah.Meskipun dana haji demikian besar, bank syariah baru bisa meraih dana haji sebesar 19 %. Selainnya di bank konvensional dan sukuk. Karena itu potensi dana haji bank syariah masih sangat besar.  Selain dana haji bank syariah juga dapat meraup dana umrah yang jumlahnya sangat fantastis. Menurut catatan, jumlah jamaah umrah setiap tahun antara 600.000 sampai 800.000 orang dengan biaya rata-rata Rp 25 juta perorang. Dengan demikian potensi dana umrah lebih dari Rp 15 triliun setiap tahunnya.

 

Menjamurnya lembaga-lembaga keuangan Syariah merupakan sebuah bukti bahwa sistem ini memiliki ketahanan terhadap krisis, hal ini pun telah dibuktikan ketika Krisis Ekonomi 1988, disaat bank konvensional mengalami negative spread, namun bank Syariah tampil sebagai perbankan yang sehat dan tahan terhadap krisis dan memperlihatkan eksistensinya hingga sekarang.  Bukan hanya Islam yang mengharamkan riba, melainkan semua  agama, Yahudi, Yunani, dan Romawi pun mengharamkan sistem Riba. Melihat hal itu, masihkah kita ragu dengan ekonomi Syariah? Bahkan Inggris yang notabene bukan negara Muslim telah membuktikan pertumbuhan ekonominya dengan sistem ini. Perlu kita tegaskan bahwa Indonesia akan siap menghadapi MEA 2015, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami peningkatan dan ditopang dengan sistem Ekonomi Syariah, mengingat potensi pertumbuhan Ekonomi Syariah di Indonesia mendapat perhatian penuh dari Bank Indonesia, namun mengapa masyarakat seolah belum percaya akan kelebihan Ekonomi Syariah dengan Konvensional, hal itu terlihat dari perbandingan pangsa pasar keduanya Pertumbuhan Perbankan Syariah masih stagnan di angka 4-5 %. Walaupun Perbankan syariah berhasil tumbuh secara signifikan pada tahun lalu. Pertumbuhan aset mencapai 46,59%, jauh lebih tinggi dibanding pertumbuhan aset bank konvensional sebesar 12,04%.

Hal unik memang, dalam satu sisi Perbankan Syariah menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik daripada Perbankan Konvensional. Bank syariah di Indonesia lebih profitable dibanding dengan bank syariah di Malaysia maupun Kawasan Timur Tengah.  Tak heran jika banyak investor asing yang tertarik untuk mendirikan atau membeli bank syariah di Indonesia. Profitabilitas yang tinggi ini tentunya akan mempercepat akselerasi pertumbuhan aset bank syariah di Indonesia sehingga dapat mencapai skala ekonomi yang efisien dan dilihat dari sisi Net Operational Margin (NOM), beberapa bank syariah lebih unggul yang menjadi momentum bagi Ekonomi Syariah dalam era MEA saat ini.

Pengembangan bank syariah dalam upaya  pengembangan wirausaha yang ada dalam masyarakat adalah bantuan yang diberikan tanpa jaminan atau penjamin, target kelompok adalah masyarakat kecil miskin yang kurang mampu yang mempunyai potensi untuk mengembangkan usaha perekonomiannya serta ketentuan lain yang juga diterapkan adalah jika anggota meninggal dunia, mereka dibebaskan dari pembayaran kredit.

ketersedian SDM berkualitas. perkembangan industri keuangan dan perbankan syariah mendorong meningkatnya kebutuhan SDM berkualitas. BI (Bank Indonesia) pernah menyatakan untuk mengejar pangsa pasar perbankan syariah menjadi lima persen, BI kekurangan tenaga kerja sekitar 40 ribu. Oleh Karena itu perlu banyak banyak ahli ahli ekonomi islam yang mampu memberikan kemajuan dari perekonomian Indonesia dalam membangun peradaban . terobosan terobosan pemahaman dari banyaknya perguruan tinggi islam di Indonesia untuk membuat perluasan atau penambahan prodi baru yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan  masyarakat terkait dengan perkembangan ekonomi dan bisnis islam yang ada  Indonesia. Dilihat memang sudah adanya beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia diantaranya FEBI UIN SU Medan , sudah memiliki beberapa tambahan prodi baru yakni S-1 Akuntansi Syariah dan Asuransi Syariah. Mengingat banyaknya temuan temuan baru dilapangan permasalahan ekonomi sehingga dituntut adanya  penambahan prodi baru seperti Manajemen Syariah, Manajemen Keuangan Syariah, Manajamen Bisnis Syariah, dan Prodi Prodi lainnya , Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan semua pihak terutama dari Pemerintah Pusat, Kementerian Agama dalam  hal ini memberikan lampu hijau dalam menyelenggarakan prodi prodi yang dibutuhkan saat ini.

Pengembangan keuangan syariah di Indonesia yang lebih bersifat market driven dan dorongan bottom up dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih bertumpu pada sektor riil juga menjadi keunggulan tersendiri. Berbeda dengan perkembangan keuangan syariah di Iran, Arab Saudi, dan Malaysia sebagai salah Negara di kawasan ASEAN, di mana perkembangan ekonomi syariah lebih bertumpu pada sektor keuangan, bukan sektor riil, dan peranan pemerintah sangat dominan. Selain dalam bentuk dukungan regulasi, penempatan dana pemerintah dan perusahaan milik negara pada lembaga keuangan syariah membuat total asetnya meningkat signifikan, terlebih ketika negara-negara tersebut menikmati windfall profit dari kenaikan harga minyak dan komoditas. Keunggulan struktur pengembangan keuangan syariah di Indonesia lainnya adalah regulatory regime yang dinilai lebih baik dibanding dengan negara lain. Di Indonesia kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syariah bersifat terpusat oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merupakan institusi yang independen. Sementara di negara lain, fatwa dapat dikeluarkan oleh perorangan ulama sehingga peluang terjadinya perbedaan sangat besar. Di Malaysia, struktur organisasi lembaga fatwa ini berada di bawah Bank Negara Malaysia (BNM), tidak berdiri sendiri secara independen.

Hal yang paling pokok adalah bahwa industri perbankan syariah memiliki peluang yang besar karena terbukti tahan terhadap krisis. Bahkan setelah kegagalan sistem ekonomi kapitalis, sistem syariah dipandang sebagai sebuah alternatif dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi dunia. Menjamurnya lembaga-lembaga keuangan syariah merupakan sebuah bukti bahwa sistem ini memiliki ketahanan terhadap krisis. Hal ini pun telah dibuktikan ketika Krisis Ekonomi 1988, di saat bank konvensional mengalami negative spread, namun bank Syariah tampil sebagai perbankan yang sehat dan tahan terhadap krisis dan memperlihatkan eksistensinya hingga sekarang. Bank Indonesia pun memberikan perhatian yang serius dalam mendorong perkembangan perbankan syariah, dikarenakan keyakinan bahwa perbankan syariah akan membawa ‘maslahat’ bagi peningkatan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi syariah khususnya dalam produk perbankan syariah memberikan dampak yang lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi karena lebih dekat dengan sektor riil sebagaimana yang telah dikemukakan di atas. Kedua, tidak terdapat produk-produk yang bersifat spekulatif (gharar) sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari krisis keuangan global. Ketiga, sistem bagi hasil (profit-loss sharing) yang menjadi ruh perbankan syariah yang akan membawa manfaat yang lebih adil bagi semua pihak, khususnya didaerah terpencil / terpelosok belum dapat merasakan dampak dari ekonomi perbankan syariah tersebut. Oleh karena itu Ekonomi Perbankan Syariah tersebut harus mampu menjangkau daerah tersebut  dimana terdapat banyak nya praktik praktik dari sistem rentenir yang meresahkan masyarakat desa diakibatkan tinggi persentase bunga yang mencekik leher para peminjam dan dengan aturan ikatan yang tidak jelas.

 Perekonomian Indonesia akan bangkit apabila pemerintah mampu menerapkan terapan ekonomi syariah dalam memanfaatkan era perdagangan bebas se ASEAN dan ditopang oleh keterpaduan langkah dari para praktisi, akademisi maupun asosiasi agar pengembangan menjadi lebih efektif dan efisien secara berkelanjutan agar mampu bersaing dalam kancah persaingan global.

 

Penulis

Sunarji Harahap, M.M.

Dosen  Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close