JAP Indonesia : “Pemecatan Ahmad Doli Kurnia, Cerminkan Ketakutan Setya Novanto”

SUARAMEDANNEWS.com, Jakarta – Kordinator Jaringan Advokat Publik Indonesia,  Irwandi Lubis berpendapat pemecatan Ahmad Doli Kurnia dari keanggotaan Partai Golkar lantaran mengkritik kepemimpinan Setya Novanto yang saat ini selaku tersangka kasus dugaan Korupsi EKTP di KPK merupakan langkah yang kontra produktif terhadap issue pemberantasan korupsi, khusus di internal Partai Politik.

 

“Dengan tidak bermaksud untuk mencampuri urusan internal partai Golkar, JAP melihat ada dimensi penegakan Hukum kasus Korupsi dalam masalah ini, khusus nya terkait dengan Setya Novanto yang telah menjadi Tersangka oleh KPK”.

 

Bertitik tolak dari hal tersebut, JAP menilai pemecatan Ahmad Doli Kurnia dilatar belakangi dan mencerminkan ketakutan Setya Novanto, atas kritik yang disampaikan oleh Ahmad Doli Kurnia. Disamping itu, JAP menyatakan Ahmad Doli Kurnia patut mendapat apresiasi dan pembelaan secara hukum, karena langkah dan semangat nya dalam rangka menyuarakan perjuangan antikorupsi dan pembersihan partai politik dari oknum-oknum yang terlibat kasus korupsi.

 

JAP dalam memberikan pembelaan di ranah publik kepada Ahmad Doli Kurnia,  terkait dengan persoalan ini dilandasi sikap dan perjuangan dalam melawan korupsi dan pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, serta hak-hak sipil dan politik yang diatur di dalam konstitusi dan UU No 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (Covenan On Civil And Political Right/ICCPR).

 

Untuk itu tidak ada jalan lain, pemecatan Ahmad Doli Kurnia ini harus di uji secara hukum baik di Internal partai Golkar melalui Mahkamah Partai Golkar maupun di ranah Peradilan Umum, apakah ada Perbuatan Melawan Hukum yang melanggar mekanisme pemberhentian sesuai dengan peraturan Organisasi yang seharus nya dijalankan.

 

Disamping itu, hal yang tidak kalah penting dan mendesak adalah JAP mendorong Lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menerapkan Zero Tolerance dalam proses penegakan Hukum  di KPK, jangan ada diskriminasi Penegakan Hukum agar kepercayaan Publik semakin baik kepada KPK, maka KPK harus segera melakukan upaya paksa, dalam hal ini penahanan terhadap Setya Novanto yang patut diduga beberapa kali mangkir dari pemanggilan KPK.

 

 

Jakarta 12 Setember 2017

Kordinator JAP Indonesia

AHMAD IRWANDI LUBIS, SH

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *