Kadis Pendidikan Kena Peringatan, Saat Satgas Saber Pungli Kota Medan Dibentuk

SUARAMEDANNEWS.com, Medan – Walikota Medan, Drs. H. T. Dzulmi Eldin S. M.Si memimpin rapat koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Medan di Heritage Grand Aston Hotel Medan, Senin (31/10/2016). Rapat ini digelar dalam rangka sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) No.87/2016 tentang Satgas Saber Pungli.

Rapat ini membahas pembentukan Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) di Kota Medan. Satgas Saber Pungli dibentuk untuk menghilangkan praktek pungli yang dilakukan oknum-oknum aparatur pemerintah. aparatur pemerintah harus  meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Drs. H. T. Dzulmi Eldin S. M.Si menjadi penanggung jawab Satgas Saber Pungli Kota Medan dibantu Ir. Akhyar Nasution M.Si Wakil Walikota Medan dan seluruh unsur FKPD Kota Medan. Satgas yang dibentuk juga melibatkan kelompok ahli dari unsur kampus-kampus, seperti USU, Unimed dan UIN. serta Aparatur Kepolisian Wakapolresta Medan dan Wakapolresta Belawan menjadi Ketua Pelaksana.

Sudah dua kali surat edaran dibuat kepada seluruh jajarannya agar tidak melakukan pungli dan melakukan pelayanan yang baik kepada masyarakat. “Kita ingin kedepannya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat”, kata Eldin.

Kepala Dinas Pendidikan Marasutan Siregar di Ingatkan, bahwa jangan ada lagi pungli di Dinas Pendidikan. Yang disoroti Eldin antara lain adanya pemberian hadiah berupa kado maupun uang kepada guru pada saat kenaikan kelas. “Saya minta hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi,” tegas Eldin.

Kemudian dalam pembentukan Satgas Saber Pungli,  Kapolrestabes Medan, Kombes Mardiaz Kusin Dwihananto SIK M.Hum menyampaikan bahwa Sumatera Utara menjadi sorotan terkait pungli.

“Perlakuan terhadap pelaku pungli sama dengan pelaku tindakan korupsi,” jelas Kapolresta. Dilingkungan Polresta Medan, Mardiaz mengatakan akan menutup ruamg terjadinya pungli, terutama dalam pengurusan SIM maupun SKCK. Biaya pengurusan SIM dan SKCK sudah tertera ketentuannya, tapi harus mengikuti seluruh persyaratan dan prosedur yang berlaku.

SKPD yang terlibat langsung dengan pelayanan masyarakat seperti Dinas Pendapatan, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Bina Marga, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan harus melakukan pengawasan terhadap oknum-oknumnya secara ketat agar tidak terjadi pungl, tutur Mardiaz.

Selanjutnya Dandim 0201/BS, Kol Inf Maulana Ridwan menyampaikan pembentukan Satgas Saber Pungli Kota Medan ini merupakan rangkaian dan perintah langsung Istana Negara yang sedang menggalakkan pemberantasan pungli. maka semua pihak harus mendukung untuk mewujudkannya “Untuk itu mari kita berbuat yang terbaik sesuai dengan aturan berlaku,” ujar Dandim.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close