Kasus OTT Syahbandar di Polda Sumut Jalan Ditempat, Presiden Turunkan Satgas Saber Pungli

SUARAMEDANNEWS.com, Medan – Perintah Presiden Joko Widodo, menurunkan Tim Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) dari Mabes Polri turun ke Belawan. Mereka mengawasi langsung proses perizinan belayar kapal dan dokumen kepelautan di kantor Syahbandar Pelabuhan Belawan, Kamis (27/10/2016).

 

Berdasarkan informasi yang diterima, diketahui ada beberapa petugas berpakaian sipil yang diturunkan dari Mabes Polri. Mereka terlihat menyebar di kantor Syahbandar Belawan dan di loket pengurusan izin kapal. “Jumlah orangnya nggak banyak cuma mereka khabarnya dari Mabes Polri,” ujar seorang petugas di Pelabuhan Belawan yang tak ingin namanya dicantumkan.

 

Selain memantau proses perizinan di kantor Syahbandar, tim juga merekam aktivitas di kantor Departemen Perhubungan Laut (Dephubla) tersebut. “Di kantong bajunya terpasang pulpen kamera, mungkin mereka menrkam proses pengurusan izin di loket kantor Syahbandar ini” sebutnya lagi.

 

 

Kepala Humas Kantor Syahbandar Pelabuhan Belawan, Wasfina membenarkan adanya pengawasan perizinan dilakukan oleh petugas dari Mabes Polri itu. “Sudah 4 hari ini mereka (Mabes Polri) mengawasi proses pengurusan izin di kantor Syahbandar ini,” ucap Wasfina.

 

Wasfina menyebutkan juga, selain pihak kepolisian dari jakarta, pengawasan perizinan juga diawasi oleh petugas dari Kementerian Perhubungan Laut (Kemenhubla). “Petugas Kemenhubla juga turun, ikut mengawasi proses dan prosedur izin berlayar, olah gerak kapal dan dokumen kepelautan anak buah kapal (ABK),” ucap Wasfina.

 

Menurut juru bicara kantor Syahbandar Belawan ini, dalam menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo pihaknya telah menghimbau para pegawai Syahbandar agar bertugas propesional dan tidak melakukan pungutan apapun. “Selain imbauan, secara internal kita juga mengawasi kinerja pegawai, khususnya yang berkaitan soal perizinan” kata Wasfina lagi.

 

Terkesan Jalan Ditempat

 

Penyelidikan kasus Dwelling Time di Pelabuhan Belawan hingga kini sepertinya masih jalan di tempat. Polda Sumut untuk saat ini hanya dapat menangkap Ketua Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumut, Herbin Polin Marpaung (HPM). Penangkapan itupun atas sangkaan pemerasan dan kasusnya tak terkait dengan dwelling time, melainkan demurrage time. Kini, kasus HPM masih didalami oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Sumut.

 

Kapolda Sumut, Irjen Pol Dr H Rycko Amelza Dahniel MSi
Kapolda Sumut, Irjen Pol Dr H Rycko Amelza Dahniel MSi

“Belum ada (perkembangan). Mengenai dwelling time, prosesnya sudah berjalan,” ujar Kapolda Sumut, Irjen Pol Dr H Rycko Amelza Dahniel MSi di Lapangan Benteng usai mengikuti Apel Kebangsaan dan Kesiapan Kontijensi di Wilayah Sumut, Medan, Kamis (27/10/2016) siang.

 

Menurutnya, ada dua pelaku yang diamankan beberapa hari lalu. Kata Rycko, keduanya berperan sebagai penerima dan memberi. “Ada perbedaan antara demurrage dengan dwelling time. Kalau demurrage, ketika kapal mau nyandar sampai dengan menurunkan barang. Kalau dwelling time, begitu barang sudah turun sampai dengan (barang) keluar”, ujar dia.

 

Seorang yang diamankan berinisial P yang disebut-sebut sebagai makelar dalam pengurusan izin dokumen barang di Bea Cukai Pelabuhan Belawan, hingga kini masih belum ditetapkan tersangka. Padahal, P diduga menerima uang pelicin senilai Rp500 ribu dari pengurus izin tersebut.

 

Sebelumnya, P diamankan karena menerima uang untuk membantu penerbitan Laporan Pemeriksaan Ekspor (LPE). Saat terjaring OTT, petugas mendapati barang bukti uang tunai senilai Rp500 ribu.Dir Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Toga Panjaitan menyebut, pihaknya masih mendalami kasus yang melibutkan P. ”Dia (P) makelar, bukan pegawai. Dia bilang, itu (uang Rp500 ribu) sebagai ucapan terimakasih”, pungkas mantan Dir Res Narkoba Polda Sumut ini. (RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close