Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Sumut : TOLAK PELEMAHAN KPK

SUARAMEDANNEWS.com, Medan – KPK sedang dalam ancaman. Bagaimana tidak, saat ini komisi antirasuah
dihadapkan dengan dua masalah besar, yakni teror yang menimpa Novel Baswedan belum juga terungkap dan pengajuan hak angket oleh DPR.

Jelas keduanya memiliki implikasi serius terhadap KPK. Pertama, serangan terhadap Novel tidak bisa dipandang sebagai masalah individu semata. Publik mungkin sudah tahu kinerja Novel selama ini dalam mengusut kasus korupsi, dalam perkara pengadaan KTP-El yang merugikan keuangan negara Rp 2,3 trilyun saja Novel dipercaya menjadi Ketua Satuan Tugas Penyidikan KPK. Merujuk ke dakwaan perkara KTP-El tak kurang 52 nama politisi disebut-sebut menerima aliran dana tersebut.

Terhitung sejak 11 April 2017 sampai hari ini pelaku teror belum juga bisa diungkap oleh kepolisian. Ini menunjukkan ketidakseriusan dari penegak hukum untuk mengusut perkara ini. Padahal sudah ada beberapa oknum yang diduga menjadi pelaku teror namun kepolisian melepas mereka dengan berbagai alasan. Teror yang menimpa Novel ini bisa menjadi preseden buruk, hal ini berarti negara tidak hadir dalam menjamin keamanan dari kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Kedua, pengajuan hak angket yang cacat hukum. Niat DPR untuk menggulirkan hak angket sebenarnya mulai tercium pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan KPK (19/04). Setidaknya ada 3 (tiga) alasan utama munculnya hak angket yang ditujukan kepada KPK.

*Pertama*, temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan KPK tahun 2015.
*Kedua*, seringnya terjadi kebocoran dokumen (Sprindik atau Surat Dakwaan).
*Ketiga*, pengakuan penyidik KPK, Novel Baswedan, yang menyebut enam nama politisi yang menekan saksi dalam perkara megakorupsi KTP-El, Miryam S Haryani, untuk membatalkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat pemeriksaan sebagai saksi.

Dua alasan pertama rasanya hanya persoalan administratif yang sebenarnya bisa diperbaiki KPK. Namun jika berbicara mengenai alasan ketiga jelas sudah bahwa DPR tidak memahami konstelasi hukum Indonesia. Jika DPR
benar-benar ingin mengetahui keseluruhan rekaman BAP Miryam seharusnya langkah yang tepat adalah menunggu jadwal pelimpahan perkara Miryam ke persidangan.

Selain daripada itu DPR juga dinilai banyak bersebrangan dengan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan tersebut diambil dari upaya DPR yang ingin mempolitisasi hukum. *Pertama*, keabsahan hak angket yang ditujukan kepada KPK. Secara formil hak angket yang dimiliki DPR diatur dalam Pasal 79 ayat (3) UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPR, dan DPRD (UU MD3). Jelas dikatakan dalam Pasal ini bahwa hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan
pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Melihat aturan diatas tentu jika objek hak angket ini mengarah ke penegak hukum (dalam hal ini KPK) DPR dianggap telah keliru menafsirkan sebuah UU. Hal itu didasari atas penjelasan Pasal 79 ayat (3) tersebut yang mengatakan bahwa pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintahan non kementerian. Jelas bahwa KPK bukan menjadi bagian yang bisa diminta pertanggungjawaban melalui hak angket DPR.

Secara materiil pun tak jauh berbeda dengan formil. Berdasarkan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hasil pemeriksaan merupakan dokumen yang dikecualikan. Hal ini berarti BAP merupakan sebuah
dokumen yang tidak bisa diberikan serta merta kepada pihak manapun, kecuali atas permintaan dan perintah pengadilan. Apalagi jika BAP tersebut mempunyai nilai penting untuk penuntasan penanganan sebuah perkara.

*Kedua*, proses pengambilan keputusan. Sidang paripurna yang dipimpin oleh Fahri Hamzah pun tak luput dari masalah. Alasan itu muncul karena dalam Pasal 199 ayat (3) UU MD3 dikatakan bahwa hak angket DPR harus mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari ½ jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari ½ jumlah anggota DPR yang hadir. Tentu ihwal presensi perlu mendapat perhatian penting, selain itu dalam rapat paripurna DPR yang digelar ada beberapa partai yang melakukan aksi *walk out* dari persidangan. Jika melihat kejadian tersebut maka mekanisme pengambilan keputusan sudah melanggar hukum karena tidak memuat dua syarat penting, yakni mekanisme musyawarah dan mufakat ataupun voting.

*Ketiga*, pembentukan pansus. Sejauh ini masih ada tiga fraksi yang belum mengirimkan nama anggotanya untuk bergabung dalam panitia angket KPK. Praktis jika berdasarkan Pasal 201 ayat (3) pansus angket KPK tidak bisa
dilaksanakan. Aturan ini mengatakan bahwa DPR dapat membentuk pansus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR. Jadi bisa dikatakan bahwa pansus yang dibentuk DPR adalah
ilegal karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang pengawasan yang selalu menjadi dalih dari DPR sebenarnya tidak patut dituangkan dalam forum pansus Hak Angket KPK. DPR masih mempunyai wewenang untuk mengadakan RDP dengan mitra komisi nya. Seharusnya DPR bisa mengukur urgensi dari tindakan-tindakan mereka.

Apalagi beberapa waktu lalu pansus Hak Angket DPR sempat mewacanakan untuk memanggil salah seorang tersangka yang kini menjadi tahanan KPK, Miryam S Haryani. Tentu ini bisa diartikan DPR telah mengeintervensi proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Kemudian ketika KPK dan Polri sepakat untuk tidak menghadirkan Miryam di persidangan DPR, beberapa anggota pansus mengancam kedua lembaga penegak hukum dengan tidak akan membahas anggaran KPK dan Polri untuk tahun 2018. Ini menunjukkan sikap premanisme yang sedang diperlihatkan DPR kepada masyarakat.

Maka dari itu kami Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Medan menuntut beberapa hal.

Pertama: Mendesak agar Presiden Joko Widodo bertindak aktif dengan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) dalam rangka percepatan pengungkapan pelaku teror yang menimpa Novel Baswedan

Kedua: Meminta agar Presiden Joko Widodo segera bersikap untuk mengecam partai pendukung pemerintah agar menarik anggotanya dari kepanitiaan Hak Angket KPK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *