Korban UU ITE Meningkat Saat Masa Pilkada

SUARAMEDANNEWS.com, Jakarta – Maraknya kasus dugaan pencemaran nama baik atau hasutan bersifat suku, aga­ma, ras, dan antargolongan (SARA) lewat media sosial . Kepala Divisi Riset Lem­baga Bantuan Hukum (LBH) Pers Asep Komarudin me­ngatakan di iklim de­mokrasi seperti sekarang ini, peng­hinaan nama baik ber­beda tipis dengan kritik yang berkaitan dengan unsur sub­jektivitas. Sebab ketika se­seorang menyampaikan kri­tik, bisa saja ada orang atau kelompok tertentu yang me­rasa terhina. Dia pun me­nyayangkan adanya pasal 27 dan 28 UU ITE yang bersifat multitafsir.

“Banyak kasus (ke­poli­sian) menggunakan pa­sal tersebut terhadap warga bia­sa yang memberikan kritik terhadap penyelenggara pu­blik. Akhirnya warga ter­sebut direpresif dengan pa­sal tersebut,” ujarnya.

Asep memprediksi akan semakin banyak orang yang terjerat pasal-pasal tersebut. Dengan rumusan seperti saat ini, seseorang akan dengan mudah dikenakan pasal 27 dan 28. Untuk itu, LBH Pers menilai seharusnya kedua pasal tersebut dihapuskan dari UU ITE. “Di musim pilkada akan meningkat penggunaan pasal-pasal ini,” katanya.

Beberapa waktu lalu, LBH Pers pernah me­nga­jukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi. Na­mun kala itu MK beralasan bahwa Kitab Undang-Un­dang Hukum Pidana (KUHP) tidak mampu menjangkau tindak pidana di dunia maya sehingga pasal-pasal UU ITE tersebut diperlukan.

Namun, kata Asep, argu­men­tasi tersebut ter­ban­tah­kan. KUHP nyatanya mampu menjerat tindak pidana pen­cemaran nama baik di dunia online. Bahkan unsur-unsur dalam KUHP lebih rigid sehingga menjadi jelas. Ki­ni, setelah ada revisi UU ITE, pasal-pasal tersebut tetap ada, hanya saja masa huku­man pidananya saja yang diturunkan.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close