LEMKASPA APRESIASI KINERJA TIM SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

SUARAMEDANNEWS.com, Bogor – Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan Aceh LEMKASPA, mengapresiasi kinerja Tim Sapu Bersih Pungutan Liar dalam menindak pelaku kejahatan yang melibatkan salah satu pengawai Dinas Cipta Karya Provinsi Aceh, beserta seorang konsultan pengawas proyek pembangunan sarana ibadah dan tempat mandi, cuci, dan kakus (MCK).

Kasus tangkap tangan yang dilakukan oleh pihak Tim Sapu Bersih Pungutan Liar Aceh merupakan langkah yang harus didukung oleh seluruh masyarakat Aceh untuk mencegah terjadi korupsi disetiap SKPD yang ada diseluruh Kabupaten Kota di Provinsi Aceh.

Direktur Lemkaspa Samsul Bahri S.Pi sangat mengapresiasi langkah yang ditempuh pihak Tim Sapu Bersih Pungutan Liar untuk mencegah terjadinya pungutan liar oleh pihak yang dinas terkait pembangunan Aceh, baik yang bersumber dana APBA dan APBN. Terkait dengan tertangkapnya salah satu pejabat PPTK Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Aceh bersama dengan seorang konsultan pengawasan proyek pembangunan proyek pembangunan sarana ibadah dan tempat mandi, cuci, dan kakus (MCK) memberikan suatu gambaran yang bawah proses pembangunan proyek di Aceh masih rawan terjadi pungutan liar oleh pihak-pihak tertentu,dengan berbagai modus terkait proyek yang dikerjakan. Samsul juga menegaskan bawah diperlukan dukungan oleh seluruh elemen masyarakat dalam meberikan informasi-informasi apabila proyek yang dikerjakan tidak sesuai dengan speck dan acuhan standar, masyarakat harus berani melapor apabila ada pihak-pihak yang mengatasmanakan mintak sesuatu fee proyek dengan berbagai macam alasa.

Samsul Bahri menjelaskan kedepan diperlukan pembenahan untuk mencegah pungutan liar, dengan melakukan pembenahan pada sistem regulasi dan mekanisme yang mengatur kebijakan mengenai ketentuan dalam proses pengerjaan proyek, dengan melibatkan pihak-pihak berwajib dalam mengawal proses pembangunan di Aceh. Kemudian meningkatkan kedispilinan dan sanksi tegas kepada aparatur Pengawai disetiap SKPD diseluruh kabupaten kota di Aceh apabila kedapatan dalam pungutan liar dilapangan.

Langkah selanjutnya adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDA) untuk mengelola keuangan Negara secara transparansi. pada dasarnya pungutan liar, korupsi, kolusi dan nepotisme, merupakan unsur yang melibatkan beberapa pihak, contohnya antara aparat pemerintah dengan pengusaha. Dengan adanya interaksi kedua belah pihak,  kemungkinan besar KKN terjadi, hal ini ada unsur tawar menawar biaya dalam proses pembangunan maupun kelancaran suatu urusan yang berkaitan dengan administrasi, dan pada akhirnya terjadilah tindakan-tindakan yang bernuasa pungutan liar,  kolusi,  penjualan pengaruh, nepotisme, kuitansi fiktif, manipulasi laporan keuangan, kata belece, transfer komisi, mark up, pemerasan, penyuapan (sogok) yang disamarkan sebagai hibah, hadiah atau uang terimakasih, atau berbagai macam cara lainnya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Negara.

Direktur LEMKASPA juga menegaskan pemberatasan pungutan liar dalam proses pembangunan di Aceh merupakan tantangan yang harus dipikirakan oleh pemerintah Aceh kedepan untuk mengawal setiap proyek yang bersumber baik dari Anggaran APBA dan APBN, yang kesemua merupakan kepentingan masyarakat Aceh.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *