Mantan Bupati Nisel Terlibatan Dugaan Kasus BBI TA.2012

SUARAMEDANNEWS.com, Nias Selatan – Amar putusan Pengadilan Tipikor Medan merupakan alat bukti  kuat terkait adanya keterlibatan mantan Bupati Nisel Idealisman Dachi dalam kasus dugaan korupsi BBI TA. 2012.
Hal ini ditegaskan Praktisi Hukum Sumut, Adimansar SH MHum saat dimintai tanggapannya, melalui sambungan telepon.

Adimansar menjelaskan, dalam putusan Pengadilan Tipikor Medan yang menyebutkan adanya keterlibatan mantan Bupati Idealisman Dachi, seharusnya segera disidik oleh Penyidik Poldasu.

“Putusan Pengadilan Tipikor Medan yang menyebutkan adanya peran mantan Bupati Nisel Idealisman Dachi dalam kasus itu merupakan bukti kuat keterlibatan Idealisman Dachi. Jadi, itu ngak boleh diabaikan oleh Penyidik, namun, harus segera disidik,” tegasnya.

Kekwatiran juga terjadi, katanya, jika penyidik dan perwira pengawas pada kasus itu dimutasi atau dipindahkan, sehingga penyidikan menjadi terganggu.

“Itu kelemahan juga bila penyidik dan perwira pengawas  dalam kasus tersebut bongkar pasang. Sementara, penanganan kasus masih berjalan. Jjikapun dilakukan pergantian Penyidik dan Perwira pengawas, seharusnya, diselesaikan dulu kasus itu sehingga penanganannya tidak jalan ditempat,” ujarnya.

Atau, tambahnya, sebelum serah terima kepada Penyidik baru, harus jelas  dulu berita acara penyerahan  berkas kasus tersebut. Itu dilakukan,  agar alur penyidikan tidak berubah. Menurut Dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah itu, penyidikan kasus BBI itu  berlarut-larut sehingga menciderai rasa keadilan bagi masyarakat.

Tim Penyidik dalam kasus ini sepertinya tidak serius menyelesaikannya sehingga menciderai rasa keadilan bagi masyarakat. Bila Penyidik tidak menemukan alat bukti kuat dalam kasus ini, maka di SP3-kan saja.

“Jangan digantung-gantung. Namun, Penyidik harus hati-hati melakukan SP3 kasus itu. Pasalnya, sudah ada fakta Persidangan dan amar putusan Pengadilan Tipikor Medan  yang merupakan alat bukti kuat terkait keterlibatan mantan Bupati Idealisman Dachi,” ujarnya.

Disamping itu, Adimansar juga tidak menampik dilakukannya gelar perkara dalam kasus itu, karena tujuannya guna mencari dasar hukum apa yang mau dikenakan kepada yang terlibat.

Dia menilai bahwa penyidik pada kasus itu, tidak profesional. Alasannya, hingga saat ini, penanganan kasus itu terlalu lama dan sepertinya jalan ditempat. Ia meminta agar kasus tersebut diambil alih KPK.

Kabid Humas Poldasu, Kombes Pol Rina Sari Ginting, saat dikonfirmasi terkait kasus ini, melalui pesan singkat, Selasa, (4/10), menjawab, mau dicek dulu. “Saya cek lagi dulu yah pak, nanti saya informasikan. Namun, setelah ditunggu hingga, Rabu, (5/9), sore,  informasi perkembangan kasus tersebut dari Kabid Humas  Poldasu, belum diperoleh. ( Red )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close