Gatot Pujo Nugroho divonis 6 tahun penjara kasus korupsi bansos Pemprovsu.

Mantan Orang Nomor Satu Di Sumut Gatot Pujo Nugroho Divonis 6 Tahun Penjara

SUARAMEDANNEWS.com, Medan – Mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho divonis 6 tahun penjara oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) dan hibah Pemprov Sumut tahun 2012 dan 2013.

Majelis hakim yang di pimpin Djaniko Girsang mengatakan terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama- sama atau sendiri untuk memperkaya diri sendiri, sehingga merugikan keuangan negara. Gatot melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Menyatakan terdakwa Gatot Pujo Nugroho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, turut serta melakukan, tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 tahun dan denda Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan 4 bulan kurungan,” kata Djaniko dalam amar putusannya di Ruang Utama Pengadilan Tipikor Medan pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (24/11).

vonis-gatot-6-tahun-640x355Terlihat mantan orang nomor satu di Sumatra Utara ini menundukan kepala sepanjang majelis hakim membacakan vonis terdakwa.

Sebelumnya pada 8 Agustus 2016 lalu Gatot menjalani sidang perdana dalam kasus korupsi dana hibah dan bansos dengan kerugian negara sebesar Rp. 4,034 Miliar.

Dalam sidang yang diketuai oleh Majelis Hakim Djaniko Girsang tersebut, JPU telah menghadirkan 48 saksi dari unsur pejabat Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu), Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD), lembaga penerima dana serta 3 saksi ahli dari dari pihak JPU dan terdakwa.

Dalam dakwaan JPU yang dibacakan pada persidangan sebelumnya, mantan Gubernur Sumut ini didakwa telah menitipkan sejumlah nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk diberikan kucuran dana hibah dan bansos dari tahun anggaran 2012-2013.

Gatot juga diduga telah menginstruksikan bawahannya untuk meloloskan 14 LSM fiktif sehingga menerima dana hibah bansos.

_8007538164Namun, tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar Gatot diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 2,88 miliar ditolak majelis hakim. Alasannya, dana bansos atau dana hibah itu menjadi tanggung jawab lembaga penerima, baik secara materiil maupun yuridis. Selain itu, Gatot tidak menerima sepeser pun dana tersebut.

“Sangat tidak relevan jika terdakwa dibebankan uang pengganti kerugian negara,” kata anggota majelis hakim Merry Purba saat membacakan pertimbangannya.

Mendengar putusan majelis hakim Gatot malalui penasehat hukum menyatakan pikir-pikir atas putusan majelis hakim. Hal yang sama diutarakan jaksa penuntut umum yang nyatakan pikir-pikir.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *