Masyarakat Harus Bijak Menggunakan Media Sosial, 28 November Revisi UU ITE Mulai Berlaku

SUARAMEDANNEWS.com, Jakarta – Dengan di berlakukannya Revisi UU ITE nomor 11 tahun 2008 pada senin 28 november 2016, maka masyarakat pun agar lebih hati-hati lagi dalam bermedia social.

Di dalam uu ITE tersebut di jelaskan bahwa masyarakat dilarang untuk membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah maupun SARA yang dapat mengandung kebencian.

“Yang kena uu ITE bukang hanya yang membuat tapi juga yang mendistribusikan dan membagikan. Jadi hangan muda untuk membagikan informasi yang belum tau jelas dan bisa menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu,” jelas staf ahli menteri komunikasi dan informatika bidang hukum henry subiakto, sabtu (26/11/2016)

Bukan hanya Pasal 27 ayat 3 saja, dimana pasal tersebut sering disangkut pautkan dengan pencemaran nama baik, yang mengalami perubahan. Tetapi pasal-pasal lainnya juga turut dirubah.

Pada pasal 26 yang berisikan right to be forgotten kata henry atau hak dilupakan bisa dimanfaatkan oleh warga Indonesia nantinya. Masyarakat berhak menghapus pemberitaan mengenai dirinya di dunia maya, bila secara pengadilan tidak terbukti bersalah.

“Contohnya saya dituduh mencemarkan nama baik tapi pengadilan menyatakan tidak bersalah, saya punya hak untuk dihapus pemberitaannya ke Penyelenggara Sistem Elektronik,” ungkapnya.

Lanjutnya, Pasal 27 ayat 3 yang berkaitan dengan pencemaran nama baik di dunia maya yang sebelumnya dikenai hukuman enam tahun penjara, maka sekarang diturunkan menjadi empat tahun penjara.

“Jadi, aparat hukum tidak akan langsung menahan, namun lebih mengadili dulu. Sebelumnya kan harus ditahan dulu, baru diadili,” katanya.

Lalu, Pasal 29 juga mengalamj perubahan. Pasal yang berkaitan dengan mendistribusikan informasi dan dokumen elektronik yang berisikan ancaman dan menakut-nakuti secara personal, dikurangi masa hukumanya juga. Dari yang semula hukumannya 12 tahun diturunkan menjadi empat tahun.

Kemudian Pasal 40 juga diubah yang isinya menjadi kewenangan pemerintah dalam memutuskan informasi yang melanggar undang-undang seperti pornografi, anti NKRI, anti Pancasila, menggulingkan pemerintahan di dunia maya.

“Intinya UU ITE direvisi karena untuk lebih mendemokratisasikan dalam penerapannya,” kata Henry ketika ditemui saat menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu, 26 November 2016.

Adapun Tujuh poin penting dalam revisi UU ITE yang sudah disahkan dari rapat Paripurna DPR, Kamis (27/10) lalu adalah :

Pertama, menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multitafsir terhadap “ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik” pada Pasal 27 ayat 3.

Kedua, menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun dan denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta. Juga menurunkan ancaman pidana ancaman kekerasan pasal 29 dari paling lama 12 tahun penjara menjadi 4 tahun dan denda dari Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.

Ketiga, melaksanakan putusan MK atas pasal 31 ayat 4 yang mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi ke dalam UU. Juga menambahkan penjelasan pasal 5 terkait keberadaan informasi elektronik sebagai alat bukti hukum.

Keempat, sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan dan penahanan dengan hukum acara KUHAP.

Kelima, memperkuat peran penyidik pegawai negeri sipil UU ITE untuk memutuskan akses terkait tindak pidana TIK.

Keenam, menambahkan ketentuan “right to be forgotten”: kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik. Pelaksanaan “right to be forgotten” dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.

Ketujuh, memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *