Sunarji Harahap, M.M Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan PENGAMAT EKONOMI SYARIAH

MES dalam Gerakan Memasyarakatkan Ekonomi Syariah

SUARAMEDANNEWS.com – Berkumpulnya para akademisi, birokrat dan praktisi yang terdiri lembaga-lembaga keuangan syariah berkumpul dan mengajak seluruh kalangan yang berkepentingan untuk membentuk suatu organisasi untuk melakukan gerakan memasyarakatkan ekonomi syariah , dengan usaha bersama akan melaksanakan program sosialisasi terstruktur dan berkesinambungan kepada masyarakat. Organisasi ini dinamakan “Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah” yang disingkat dengan MES, sebutan dalam bahasa Indonesia adalah Masyarakat Ekonomi Syariah, dalam bahasa Inggris adalah Islamic Economic Society atau dalam bahasa arabnya Mujtama’ al-Iqtishad al-Islamiy, didirikan pada hari Senin, tanggal 1 Muharram 1422 H, bertepatan pada tanggal 26 Maret 2001 M. Di deklarasikan pada hari Selasa, tanggal 2 Muharram 1422 H di Jakarta.

MES akan menjadi salah satu pelopor untuk menjadikan Indonesia menjadi global player ekonomi syariah, ini merupakan cita-cita bersama untuk memajukan program ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Seiring perkembangan ekonomi syariah saat ini begitu pesat, hal ini terlihat dari berbagai kemunculan industri keuangan syariah seperti asuransi syariah, perbankan syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, dan lain sebagainya. Hingga banyak bermunculan pendidikan tinggi maupun menengah yang membuka jurusan ekonomi syariah serta banyaknya organisasi dan asosiasi ekonomi syariah.Konsep ekonomi syariah mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1991 ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri, yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pada waktu itu sosialisasi ekonomi syariah dilakukan masing-masing lembaga keuangan syariah. Setelah di evaluasi bersama, disadari bahwa sosialisasi sistem ekonomi syariah hanya dapat berhasil apabila dilakukan dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan.

Pendiri MES adalah Perorangan, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, lembaga kajian dan badan usaha yang tertarik untuk mengembangkan ekonomi syariah. MES berasaskan Syariah Islam, serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, sehingga terbuka bagi setiap warga negara tanpa memandang keyakinan agamanya. Didirikan berdasarkan Akta No. 03 tanggal 22 Februari 2010 dan diperbaharui di dalam Akta No. 02 tanggal 16 April 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Rini Martini Dahliani, SH, di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-70.AH.01.06, tertanggal 25 Mei 2010 tentang Pengesahan Perkumpulan dan telah dimasukkan dalam tambahan berita negara No. 47 tanggal 14 April 2011.

Awalnya didirikan MES hanya untuk di Jakarta saja tanpa mempunyai rencana untuk mengembangkan ke daerah-daerah. Ternyata kegiatan yang dilaksanakan oleh MES memberikan ketertarikan bagi rekan-rekan di daerah untuk melaksanakan kegiatan serupa. Kemudian disepakati untuk mendirikan MES di daerah-daerah dengan ketentuan nama organisasi dengan menambah nama daerah di belakang kata MES. Organisasi MES yang didirikan di daerah tersebut berdiri masing-masing secara otonom.

Nama MES dan peran aktif yang semakin terasa menyebabkan permintaan izin untuk mendirikan MES di daerah lain semakin banyak. Jumlah organisasi MES daerah yang semakin banyak telah mendorong para pengurus MES daerah untuk mendesak Pengurus MES di Jakarta agar seluruh MES Daerah ini disatukan dalam satu organisasi bersama. Karena desakan semakin kuat, maka diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Masyarakat Ekonomi Syariah di Jakarta pada Mei 2006, tepatnya saat penyelenggaraan Indonesia Sharia Expo I. Dalam pertemuan tersebut, disepakati seluruh MES Daerah berhimpun dalam satu organisasi bersama yang bersifat Nasional dan MES di Jakarta ditetapkan sebagai Pengurus Pusat dan ditugaskan untuk menyusun perubahan AD/ART. Warna hijau pada rangkaian huruf  “Masyarakat Ekonomi Syariah” bermakna sebagai kematangan atau sikap dewasa dan loyal terhadap perkembangan dan kegiatan ekonomi syariah sebagai salah satu alternatif sistem bagi kegiatan perekonomian

Dampaknya perkembangan ekonomi syariah di wilayah (tingkat provinsi) maupun daerah ( tingkat kabupaten/kota) semakin meluas dan terorganisasi dengan baik. Saat ini MES telah tersebar di 23 Provinsi, 35 Kabupaten/Kota dan 4 wilayah khusus di luar negeri yaitu Arab Saudi, United Kingdom, Malaysia dan Jerman. Kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang ekonomi syariah semakin memberikan dampak positif bagi masyarakat dan industri keuangan syariah tentunya.

Pada tanggal 3-4 November 2008 Masyarakat Ekonomi Syariah melaksanakan Musyawarah Nasional Pertama sebagai forum tertinggi organisasi. Diputuskan beberapa hal mengenai langkah MES ke depan, diantaranya disempurnakannya AD/ART MES, penetapan Garis-Garis Kebijakan Organisasi, Program Kerja Nasional, Rekomendasi dan pemilihan Ketua Umum Baru, yaitu Bapak Dr. Muliaman D. Hadad untuk periode kepengurusan 1429-1432 H. Beliau adalah ketua umum ketiga, dimana ketua umum pertama adalah Bapak Dr. Iwan Pontjowinoto dan ketua umum kedua adalah Bapak Dr. Aries Muftie.

Dalam periode kepengurusan tersebut, MES melakukan terobosan-terobosan baru diantaranya menerbitkan pedoman praktis pengelolaan bisnis syariah dalam bentuk buku dengan judul “Etika Bisnis Islam”, bersama Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyusun Pedoman Umum Good Governance Bisnis Syariah, bersama Kementrian Komunikasi dan Informatika menyediakan aplikasi Open Source untuk Koperasi Syariah dan Amil Zakat, bersama Kementrian Perumahan Rakyat memperkenalkan instrumen wakaf sebagai penyedia tanah untuk pembangunan Rumah Susun, bersama BI dan IAEI menyelenggarakan Forum Riset Perbankan Syariah dan penerbitan Jurnal Ilmiah Nasional “Islamic Finance Journal”, bersama Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan Sekolah Pasar Modal Syariah dan masih banyak lagi lainnya.

Setiap program yang telah dilaksanakan harus di evaluasi agar memberikan hasil yang lebih baik lagi. Pada tanggal 21 Muharram 1432 H atau bertepatan dengan tanggal 17 Desember 2011 diselenggarakan kembali Musyawarah Nasional Kedua. Dalam pertemuan ini disepakati Roadmap Ekonomi Syariah Indonesia sebagai Garis Besar Kebijakan Organisasi, penajaman program kerja nasional serta menyempurnakan AD/ART sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Bapak Dr. Muliaman D. Hadad kembali terpilih sebagai ketua umum untuk periode kedua.

Bertempat di Hotel Sultan Jakarta pada hari sabtu tanggal 29 Muharram 1436 H atau bertepatan tanggal 22 November 2014, MES kembali menyelenggarakan Musyawarah Nasional III. Dalam pertemuan ini disepakati perubahan AD/ART yang menguatkan pengaturan organisasi antara lain mengenai periode kepengurusan, sistem keuangan dan kebendaharaan. Sebagai Ketua Umum, terpilih kembali secara aklamasi Dr. Muliaman D. Hadad untuk periode ketiga, yaitu tahun 1436 – 1439 H, dan dilanjutkan oleh Wimboh Santoso, Phd. Periode 1439 H – 1442 H. Wimboh Santoso merupakan jadi Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022. Wimboh mulai menapaki karir di Bank Indonesia (BI) pada 1984. Saat itu dia menjabat sebagai pemeriksa dan pengawas bank. Di bank sentral, Wimboh merupakan sosok penting untuk reformasi perbankan nasional paska krisis 1997/1998 yang melanda Indonesia. Saat itu, ayah 3 anak ini berada di Direktorat Penelitian dan pengaturan perbankan dan memulai penerapan risk management, Good corporate governance, risk based supervision dan transformasi sektor pengawasan bank di BI. Wimboh yang saat itu menjadi Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan berhasil membentuk unit Stabilitas Sistem Keuangan di BI dan membidani pembentukan OJK serta menyiapkan pembentukan Jaring Pengaman Sistem Keuangan yang bekerjasama dengan Kementerian Keuangan sebagai cikal bakal OJK saat ini. Pada 2012, Wimboh menjadi Kepala Perwakilan BI di New York. Baru 10 bulan, Wimboh yang riset dan papernya sering di publikasikan di dalam dan luar negeri ini, didaulat menjadi Direktur Eksekutif IMF mewakili ASEAN plus Fiji, Tonga dan Nepal hingga April 2015.

MES adalah organisasi independen, dan tidak terafiliasi dengan salah satu partai politik atau Ormas tertentu, namun harus tetap menjalin kerjasama agar dapat diterima semua pihak. Alhamdulillah, dengan segala aktifitasnya, MES telah mendapat pengakuan di semua kalangan masyarakat, baik dari kalangan ulama, praktisi, akademisi, pemerintah dan legislatif baik di dalam maupun luar negeri.

MES memiliki visi menjadi wadah yang diakui sebagai acuan dan diikuti sebagai teladan bagi usaha percepatan pengembangan dan penerapan sistim ekonomi dan etika bisnis Islami di Indonesia, sedangkan misinya 1. mewujudkan silaturrahim di antara pelaku-pelaku ekonomi, perorangan dan lembaga yang berkaitan dengan ekonomi syari’ah, 2. Membangun sinergi dan kemitraan di antara perorangan dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi syariah.3. Mendorong pengembangan aktivitas ekonomi syariah di Indonesia sehingga menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam kegiatan usaha termasuk dalam hal investasi maupun pembiayaan, 4. Meningkatkan hubungan antara anggota dan otoritas yang terkait dengan kegiatan ekonomi dan keuangan syariah, 5. Meningkatkan kegiatan untuk membentuk Sumber Daya Insani yang mempunyai ahklak, ilmu dan kemampuan untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan ekonomi syariah. Didalam kepengurusan MES terdapat Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Badan Pengurus Harian yang akan terus memberikan sumbangsih pemikiran dan pergerakan dalam memasyarakatkan ekonomi syariah.

Berbagai kegiatan sudah dilaksanakan MES dalam berusaha mengedukasi baik secara formal maupun non formal dan memasyarakatkan ekonomi syariah, kedepannya MES dalam mensosialisasikan ekonomi syariah dapat lebih ditingkatkan lagi dengan membangun komunikasi yang intens para penggerak MES  menjadi mitra pemerintah (legislatif dan eksekutif) dan juga Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengembangkan ekonomi syariah secara bersama-sama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk mendorong pemerintah untuk mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Keuangan Syariah Dunia. Kontribusi ekonomi ekonomi syariah dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat sebenarnya merupakan bagian integral dari ajaran Islam yang seharusnya juga menjadi ruh pengembangan ekonomi Islam beserta lembaga keuangan dibawahnya. Konsep kerjasama dalam kebaikan dan takwa (ta’awun fil birri wa taqwa), merupakan bagian dari prinsip Islam yang dijunjung tinggi. Komprehensif merupakan ajaran islam yang merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual maupun sosial kemasyarakatan yang bersifat Universal. Universal disini dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat, karena tidak memandang ras, suku, agama, atau pun golongan sesuai prinsip islam sebagai “ Rahmatan lil Alamin”.

Prinsip ekonomi ini tidak mengenal adanya perolehan bunga, namun dalam konteks kemitraan antara pihak bank dan nasabah dengan menggunakan sistem bagi hasil. Prinsip ekonomi seperti ini tidak mengenal adanya perjanjian baku, sebagaimana dengan ekonomi konvensional. Ada pun prinsip dalam ekonomi syariah dibagi atas empat prinsip utama yaitu

  1. Perbankan Non Riba

Prinsip ini menjelaskan bahwa prinsip dalam ekonomi syariah tidak mengenal adanya riba, karena riba diharamkan oleh Allah Swt, berdasarkan ketentuan yang telah di atur oleh Al-Qur’an dan Hadits.

  1. Perniagaan halal dan tidak haram

Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam berbisnis mesti halal dan bukan berbisnis barang-barang yang di haramkan dalam ajaran islam. Dalam perdagangan tidak dibenarkan memperjual belikan atau melakukan tindakan haram, misalnya menjual minum-minuman keras, benda-benda atau hewan yang najis, alat-alat perjudian dan lain sebagainya. Investasi yang dilakukan pun harus investasi yang halal, seperti Sukuk yang berbentuk syariah, Saham-saham syariah, dan lain sebagainya.

  1. Keridhaan pihak-pihak dalam berkontrak.

Prinsip ini menjelaskan bahwa etika berbisnis dalam islam menginginkan setiap yang berkontrak mendapatkan kepuasan dalam melakukan transaksi. Sebab itu musti ada kerelaan dalam pihak-pihak yang berkontrak.

  1. Pengurusan dana yang amanah, jujur dan bertanggung jawab.

Dalam melakukan bisnis maupun transaksi, nilai-nilai kejujuran dan amanah dalam mengurus dana, merupakan ciri yang mesti harus ada, karena itu merupakan sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, jelaslah bahwa prinsip ekonomi syariah merupakan prinsip yang operasionalnya berbentuk bagi hasil dan tidak mengenal bunga sebagaimana operasional dan ekonomi konvensional.

Penulis

Sunarji Harahap, M.M.

Dosen  Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 

/ Pengurus MES SUMUT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close