Nasib Sekolah Anak TKI di Perbatasan RI – Malaysia

SUARAMEDANNEWS.com, Perbatasan RI/Malaysia – Tidak mudah mewujudkan mimpi anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk mendapat pendidikan yang layak melalui Sekolah Anak Bangsa di Entikong. Sebab, para pendiri sekolah itu kerap berhadapan dengan para mafia TKI ilegal di perbatasan. Seperti apa perjuangannya?

Perbatasan RI-Malaysia di Entikong, Kalimantan Barat, Kamis (6/10) siang, cuaca sangat terik. Namun, itu tak menghalangi puluhan anak-anak untuk bermain bola di sebuah lapangan yang terletak di dekat pasar. Tepat di sebelah timur lapangan desa itu terdapat sebuah bangunan dua lantai berwarna kombinasi putih dan biru.

img22062009190621Di bangunan bernama Sekolah Anak Bangsa itulah anak-anak yang sebagian besar bertelanjang kaki mengenyam pendidikan. ”Nak ke mane? Nak cari TKI ke? Ade bu guru di sekolah bisa bantu kakak,” ujar seorang anak sambil mengarahkan Kami masuk ke ruang sekolahnya.

Apa yang dilakukan anak itu merupakan hal yang sudah dianggap biasa. Setiap ada orang asing yang datang ke kampung itu selalu diarahkan untuk menuju bangunan sekolah. Sebab, selain menjadi tempat belajar mengajar, sekolah tersebut merupakan one stop service untuk segala urusan TKI.

Sekolah yang dikelola LSM Anak Bangsa itu juga merupakan shelter TKI bermasalah dan sekaligus tempat tinggal bagi keluarga Arsinah Sumetro, 60, pendiri LSM sekaligus salah satu tokoh di desa itu. ”Apa yang bisa saya bantu, mencari keluarga yang menjadi TKI atau Bapak dari kepolisian?” tanya seorang wanita berusia 24 tahun. Sejurus kemudian, dia mengenalkan diri sebagai Nawarah, putri keempat Arsinah yang juga menjadi konselor di LSM tersebut.

78325777268-sekolah_di_malaysia_caraka-online-comBeliaupun bercerita tentang Sekolah anak-anak TKI ini, sekolah anak TKI ini sudah berdiri sejak 2007 dan saat ini memiliki 78 murid. Sebelumnya LSM Anak Bangsa yang didirikan pada 2001 hanya fokus pada upaya penyelamatan buruh migran yang terjebak masalah hukum, deportasi, dan korban trafficking. Termasuk mengawal upaya mereka mendapatkan kembali hak-haknya, seperti gaji yang belum dibayarkan dan atau perlindungan hukum.

Namun, dalam perkembangannya, problem anak-anak TKI juga menjadi fokus penanganan mereka. ”Mereka tidak mendapatkan akses pendidikan karena dilarang pemerintah Malaysia,” terangnya.

Pendirian sekolah di Entikong ini pun tercapai setelah ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Inti kesepakatan tersebut adalah memberi kesempatan akses pendidikan, khususnya pendidikan kesetaraan seluas-luasnya bagi anak-anak TKI yang bekerja di Malaysia.

20121115sekolah-anak-tkiSebagian besar anak-anak TKI itu juga membantu orang tuanya yang bekerja di perkebunan kepala sawit. ”Anak-anak TKI tidak bisa mengenyam pendidikan di sekolah kebangsaan Malaysia. Setelah ada sekolah ini, mereka bisa datang ke Entikong dan bersekolah di perbatasan,” tuturnya.

Malaysia melarang anak-anak TKI bersekolah di sekolah kebangsaan karena sekolah itu disubsidi pemerintah Malaysia untuk warga negaranya. Di sisi lain, anak-anak TKI tidak memiliki paspor dan sengaja disembunyikan orang tua mereka agar tidak perlu membayar pajak tinggal. Pajak tinggal 360 ringgit per orang per tahun tentu cukup memberatkan TKI yang pendapatannya memang pas-pasan.

”Selain tidak memiliki surat keterangan, banyak orang tua mereka yang bekerja secara ilegal. Untuk bebas dari kejaran polisi Diraja Malaysia, mereka harus bersembunyi,” terangnya.

Rumah seluas 400 meter persegi yang juga berfungsi sebagai sekolah itu memang sangat sederhana. Bangunannya dibagi menjadi dua. Di depan untuk sekolah dan bangunan lain di belakangnya sebagai shelter TKI dan ruang keluarga.

sekolahtkiDi sisi bangunan yang difungsikan sebagai sekolah terdapat empat ruang. Ruang utama untuk belajar mengajar seluas 10 x 5 meter. Tiga ruang lain adalah ruang kursus yang berisi 8 unit komputer, ruang administrasi, dan ruang guru yang cukup sempit. Di dalam ruang utama terdapat sebuah rak yang berisi buku-buku pelajaran dan barang-barang hasil kerajinan tangan dan keterampilan. Tepat di samping kanan pintu masuk terdapat enam mesin jahit yang siap pakai.

Untuk masuk ke dalam semua orang diharuskan melepas alas kaki. Sebab, murid belajar di satu-satunya ruang kelas itu dengan lesehan dan menggunakan meja-meja kecil.

Saat ini ada delapan tenaga pengajar yang aktif memberikan berbagai pelajaran dan keterampilan kepada para anak TKI tersebut. ”Di sini kami memberikan porsi mengajar lebih banyak untuk keterampilan dan praktik agar ada visi menciptakan lapangan pekerjaan bukan mencari pekerjaan,” terang wanita 24 tahun itu.

Salah satu materi andalan yang diajarkan adalah pelajaran komputer. Sebab, dengan belajar komputer diharapkan anak-anak TKI bisa memiliki kemampuan lebih untuk sebisa mungkin tidak menjadi TKI seperti orang tua mereka. Apalagi, ada kecenderungan bahwa dengan memiliki keahlian komputer anak-anak TKI itu lebih percaya diri untuk tidak ikut tinggal dan bekerja di Malaysia. ”Saya pantang mengembalikan anak-anak itu untuk bekerja ke Malaysia. Dengan memiliki skill khusus mereka lebih baik tidak menyeberang ke negeri orang,” timpal Arsinah.

120949720160404cal-sabah1780x390Wanita 60 tahun itu mengaku mendirikan fasilitas pendidikan anak TKI dan shelter bukan hal yang mudah. Sebab, para mafia trafficking dan calo TKI ilegal kerap merasa terganggu. Apalagi, Arsinah tak gentar menjemput anak-anak TKI ke pedalaman Malaysia dan membawa mereka ke Entikong untuk belajar. Ancaman dan bahkan aksi penculikan menjadi menu keseharian keluarga janda empat anak itu.

Bahkan, ketika merintis berdirinya LSM ini pada 2002, Arsinah sempat diculik dan dipukuli orang tak dikenal. Ketika itu dia dalam perjalanan menyelamatkan seorang gadis berusia 15 tahun dari tangan mafia TKI ilegal di Miri, sebuah daerah perbatasan antara Malaysia dan Brunei Darussalam. Tak ingin membuang waktu setelah mendapatkan informasi, dia berangkat seorang diri ke sana. Ternyata, hal itu membahayakan nyawanya. Arsinah diculik dan hendak dibuang ke tengah hutan. Beruntung, dalam perjalanan dia berhasil lolos dan menyelamatkan diri. ”Pekan lalu saya juga diteror dan diancam akan ditembak kepala saya. Tapi, alhamdulillah, saya masih bisa ada di sini sekarang,” katanya.

Pengalaman-pengalaman itu, kata dia, justru melecutkan semangat untuk terus berperan aktif dalam membela hak-hak TKI. Termasuk mendirikan LSM dan mengelola pendidikan anak-anak TKI tersebut. Hingga kini, kata dia, setiap bulan rutin ada sekitar 50 TKI bermasalah yang dikirimkan, baik oleh Polsek maupun KJRI di Kuching, sebelum dipulangkan. Rata-rata mereka berusia di bawah umur. ”Kami langsung mengikutkan mereka di program sekolah anak bangsa. Di sini mereka bisa belajar memasak, salon, komputer, membuat hasta karya, dan menjahit,” terangnya.

20130610clc-kemanis-papar-kota-kinabaluAncaman dan surat kaleng yang sering dikirim ke rumahnya tak membuat Arsinah gentar. Menurut dia, apa pun risikonya, dia akan terus aktif membela hak saudara sebangsanya. Sebab, apa yang dilakukan selama ini adalah sebuah kewajiban dan niat baik. Dia yakin Allah akan selalu dekat dan membela orang yang tulus dan bertujuan baik.

”Nyawa itu di tangan Allah. Yang pasti, selama saya mampu bernapas ancaman dan teror dari sesama manusia tak akan membuat saya takut. Demi harga diri bangsa, apa pun akan saya lakukan,” ujar wanita berjilbab itu.

Namun bukan gampang mengenyam pendidikan sekolah dasar bagi anak-anak TKI yang terpaksa ikut merantau mengikuti orangtua bekerja tentu menjadi dambaan mereka.

Apalagi, jumlah anak-anak itu tak sedikit dan tersebar di berbagai penjuru Malaysia, salah satunya di negara bagian Sarawak.

Hari menjelang siang, waktu menunjukkan pukul 13.00 waktu setempat. Rombongan kendaraan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching memasuki kawasan perkebunan Tradewins Plantation Berhad di kawasan Ladang Simunjan, Sarawak.

Perlahan, kendaraan mulai memasuki barak atau perumahan para pekerja yang mayoritas dihuni oleh warga Indonesia. Perkebunan itu mempekerjakan lebih dari 800 orang TKI.

Pada salah deret bangunan barak tampak sebuah ruangan berukuran 6 x 6 meter persegi yang dipadati puluhan anak berseragam merah putih dan seragam ungu.

Ruangan tersebut awalnya merupakan salah satu rumah yang dihuni pekerja. Ruangan dengan tiga ruang kecil di dalamnya itu disulap sedemikian rupa menjadi sekolah.

Di bagian pintu ruangan itu menjuntai pita berwana merah muda yang melintang di antara kedua sisi. Puluhan anak tersebut tampak sedikit bingung, Karena kedatangan rombongan kami bersama KJRI Kuching.

Dari pengamatan kami melihat seragam anak – anak ini sangatlah tidak jauh bedanya dengan seragam sekolah yang dikenakan kebanyakan anak di Indonesia seperti seragam merah putih dikenakan anak-anak yang memasuki jenjang usia sekolah dasar. Sedangkan seragam ungu dikenakan anak-anak jenjang pendidikan TK.

n5fwblhagiKonsul Jenderal KJRI Kuching, Jahar Gultom kemudian turun dari mobil dinasnya. Perlahan ia kemudian menyapa dan menyalami warga yang ada di tempat itu.

Tak lama kemudian, ia didaulat memegang gunting yang selanjutnya digunakan untuk menggunting pita sebagai simbolis bahwa CLC Ladong secara resmi mulai beroperasi.

Meski terlambat satu minggu dari jadwal masuk sekolah secara nasional di Indonesia, namun tak mengurangi semangat membangun akses pendidikan untuk anak-anak TKI tersebut. Keberadaan sekolah tersebut juga tak terlepas dari dukungan pihak perusahaan yang berkenan menyediakan tempat dan fasilitas untuk sekolah itu.

“Anak-anak ini berada di sini karena terpaksa harus ikut orangtuanya bekerja di Sarawak,” kata Jahar Gultom

3.600 Anak TKI

Peresmian tersebut juga bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli yang lalu.

Dalam konteks tersebut, pendidikan merupakan hak asasi setiap anak-anak dan telah menjadi kesepakatan internasional. Untuk itu, membiarkan atau tidak memberikan akses pendidikan kepada anak bisa dikatakan kesalahan atau “kejahatan” terhadap anak.

“Diperkirakan terdapat sekitar 3.600 anak-anak TKI usia sekolah di Sarawak yang terpaksa harus ikut orangtuanya. Sebagian besar dari mereka adalah anak-anak TKI yang bekerja di perkebunan kelapa sawit,” ungkap Jahar.

671001tugu_batas_indonesia-malaysiaSayangnya, anak-anak TKI itu tidak mendapatkan pendidikan formal sebagaimana mestinya, mengingat tidak adanya akses pendidikan bagi mereka.

Selain lokasi tempat tinggal mereka yang jauh di pedalaman, mereka juga tidak dapat diterima di sekolah milik pemerintah karena regulasi setempat mengatur bahwa pekerja asing tidak diperbolehkan membawa keluarga.

KJRI Kuching dalam hal ini memberikan imbauan kepada pemilik perusahaan agar memberikan fasilitas pendidikan sementara kepada anak-anak tersebut.

Imbauan ini pun mendapat sambutan dari beberapa perusahaan. Ada yang menyediakan ruangan khusus, bahkan ada juga yang membangun gedung khusus untuk kegiatan belajar dan mengajar anak-anak itu.

“Minimal mengajarkan mereka untuk bisa membaca, menulis dan berhitung. Untuk tenaga pengajar, atas saran dari KJRI, perusahaan merekrut guru dari kalangan TKI itu sendiri yang minimal memiliki pendidikan SMA yang gajinya juga dibayar oleh perusahaan,” jelas Jahar.

Meski tenaga pengajar direkrut perusahaan, bukan berarti KJRI lepas tangan. Dalam hal ini, pihak KJRI Kuching berperan memberikan pelatihan keguruan kepada guru-guru yang direkrut perusahaan tersebut untuk meningkatkan dan menjamin mutu pendidikan anak-anak TKI agar tidak jauh tertinggal dengan pendidikan di tanah air.

Selain itu memberikan bantuan peralatan dan perlengkapan sekolah untuk peserta didik tersebut.

“Kurikulum yang diajarkan disesuaikan dengan kurikulum pendidikan dasar yang digunakan di Indonesia. Sehingga kelak mereka bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi selepas mengenyam pendidikan di sini (CLC),” pungkasnya.

Saat ini, negara bagian Sarawak memiliki 15 unit CLC yang tersebar di sejumlah perkebunan kelapa sawit di daerah Miri dan Bintulu. Dari jumlah tesebut, sedikitnya 805 peserta didik anak TKI mengenyam pendidikan di tempat itu.

“Yang kita resmikan hari ini ada sekitar 30 lebih anak-anak peserta didik dari berbagai jenjang, mulai dari TK hingga SD kelas satu sampai enam. Sedangkan untuk gurunya baru satu orang, yaitu ibu Rosdiana,” ujar Jahar.

dsc_4809Keberadaan CLC sendiri sudah disetujui dan diakui oleh pemerintah Malaysia melalui Menteri Sosial, Wanita dan Pembangunan Wanita yang diberi amanat untuk menangani masalah tersebut di Sarawak.

Persetujuan tersebut berdasarkan hasil rapat kabinet Sarawak pada tanggal 26 Februari 2015 dan diumumkan melalui media pada tanggal 10 Maret 2015 yang lalu.

Garis panduan secara terperinci mengenai mekanisme pendaftaran CLC kepada pemerintah Malaysia dalam hal ini Kementerian Pendidikan Malaysia telah diberikan secara lengkap dan terperinci.

Namun, ada perbedaan mendasar mengenai pendaftaran CLC di Sarawak dengan negara bagian lainnya seperti Sabah. Untuk pendaftaran di Sarawak harus dilakukan langsung oleh penanggung jawab CLC yaitu perusahaan tempat berdirinya CLC dan bukan diajukan oleh perwakilan Republik Indonesia.

Setelah proses pendaftaran dan pendirian SLC kepada Kementerian Pendidikan Malaysia selesai, maka pemerintah Indonesia akan lebih leluasa untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak TKI di CLC. Akses tersebut di antaranya pengiriman guru-guru profesional dari Indonesia serta penyaluran dana-dana pendidikan.

“Kita tidak tahu di antara mereka anak-anak ini nanti ada yang jadi dokter, guru, polisi, tentara, atau bahkan pejabat tinggi negara ke depannya. Jika hal ini terjadi, semua tidak terlepas dari peran kita semua Pemerintah Indonesia, pihak perusahaan, dan pihak lainnya yang terlibat,” harap Jahar.

Sumber :Kompas/Jawa Pos/Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close