Kadisdikbud Kabupaten Taput Terjaring OTT tim KPK dan Tim Satgas Saber Pungli Polda Sumut.

OTT Pungli, Polda Sumut Tetapkan Kadisdikbud Taput Tersangka

SUARAMEDANNEWS.com, TARUTUNG NEWS – Pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) telah menetapkan status Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) berinisial JP sebagai tersangka terkait kasus pungutan liar (pungli) usai dilakukannya pemeriksaan terhadap tersangka. Selain itu, juga terlibat 2 orang kepala sekolah (Kasek), masing-masing Kepala SMA Negeri 1 Sipahutar berinisial JL dan Kepala SMA Negeri 1 Pangaribuan berinisial JS.

“Kita tetapkan Kadisdik Kabupaten Taput berinisial JP sebagai tersangka dalam OTT pungli. Dua orang Kasek yang diamankan saat kejadian ini, berstatus saksi. Sehingga mereka dipulangkan setelah proses penyelidikan selesai,” jelas Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Rina Sari Ginting saat dikonfirmasi, Kamis (29/12).

Disebutkannya, saat ini kasusnya ditangani penyidik Subdit III/Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus). Selain itu, penyidik Subdit III/Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumut sejauh ini telah memeriksa 10 orang, selain 2 Kasek tersebut. Dari jumlah terperiksa itu, beberapa diantaranya juga menjabat sebagai Kasek.

Meski demikian, para terperiksa belum tentu juga statusnya meningkat menjadi tersangka dan begitu juga sebaliknya. Atau status saksi pun dapat meningkat proses penyelidikannya menjadi penyidikan. Saat ini, sambung Rina, penyidik fokus terhadap aliran dana dari para tersangka itu kepada siapa saja. Selain itu, berapa nilainya dan sumber uang tersebut dari mana saja. “Baik yang dilakukan secara manual ataupun melalui transfer antar bank, akan ditelusuri. Semua pasti akan ketahuan, berapa pun nilainya,” ungkap Rina Ginting.

Sementara, Kanit I Subdit III/Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sumut, Kompol Malto, menerangkan tersangka diduga meminta uang senilai Rp26 juta itu dari beberapa Kasek. Sumber dana yang dipungli oleh tersangka, berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kementerian pendidikan Tahun Anggara 2016.

Tim dari KPK menciduk ketiganya melalui OTT di rumah dinas tersangka yang terletak di Jalan DI Panjaitan, Tarutung, Rabu (21/12). Hasil OTT itu, KPK menyita barang bukti berupa mata uang asing 100 USD, 200 Yuan dan Rp235 juta. Tak hanya itu, tim KPK juga menyita delapan buah lembar buku tabungan.

Mendiknas RI Angkat Bicara

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Mendikbud RI), Prof Dr Muhajir Effendy MAP angkat bicara terkait penangkapan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Jamel Panjaitan.

Mendikbud RI, Prof Dr Muhajir Effendy MAP

Muhadjir menjelaskan Inspektorat Jenderal Kemendikbud sudah ke lapangan untuk menangani hal itu dan melakukan pemantauan langsung. “Irjen Kemendikbud sudah turun. Nanti kami klasifikasi kasusnya sehingga kami tahu persoalannya,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Dia juga mengatakan tidak menutup kemungkinan akan memecat yang bersangkutan jika kasusnya dinilai cukup serius setelah dilakukan kajian. “Kalau memang serius ya dipecat. Diliahat dulu, kalau tidak ya peringatan keras atau turunkan pangkatnya, jenjangnya kan macam-macam,” tegasnya.

Selain itu, dirinya juga akan terus berkoordinasi dengan KPK terkait adanya kemungkinan penyimpangan anggaran pendidikan dan perilaku yang tidak baik dengan pegawainya.

KPK & Kepolisian Diminta Ungkap Keterlibatan Pejabat Lain

Sebelumnya diberitakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sumatera Utara (Sumut) berhasil melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdik) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) JP bersama 2 Kepala Sekolah (Kasek) yakni BL selaku Kasek SMA 1 Sipahutar dan JS selaku Kasek SMA 1 Pangaribuan), pada Rabu (21/12) lalu di rumah dinas Kadisdikbud Kabupaten Taput, Jalan DI Panjaitan Nomor 82 Kota Tarutung, Kabupaten Taput.

Dari hasil OTT itu, tim gabungan berhasil menyita uang tunai senilai Rp235.455.000, 100 US Dolar, dan 200 Yuan serta 8 buku tabungan, dan ini merupakan hasil pemotongan dari dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) setelah Pemerintah Pusat mentransfer ke rekening sekolah yang selanjutnya masing-masing Kasek mencairkan dana serta menyerahkannya ke Kadisdikbud Kabupaten Taput sesuai dengan hitungan-hitungan persen yang telah disepakati.

Menanggapi hal itu, Ketua Masyarakat Pemerhati Pelaku Korupsi Kolusi Nepotisme (MPPK2N), Hermanto kepada wartawan, Selasa (27/12) mengatakan tindakan yang dilakukan kedua institusi penegak hukum ini patut diapresiasi.

“Kita mengapresiasi tindakan kedua lembaga ini yang berhasil mengungkap adanya pemotongan dana BOS (pemotongan sebagai upeti kepada Kadisdikbud Kabupaten Taput-red) setiap sekolah yang ada di Kabupaten Taput. Dimana pada saat penangkapan itu JS dan 2 Kasek telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, yakni SMA 1 Pangaribuan dan SMA 1 Sipahutar beserta barang bukti berupa uang tunai dan buku tabungan,” bebernya.

Menurut Hermanto, praktek pemotongan dana BOS ini telah diketahuinya sudah berjalan selama lebih kurang 2 tahun lamanya. Hal ini pun pernah dirinya sampaikan kepada Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara melalui media sosial (medsos) LINE.

“Sebenarnya masalah ini sudah saya sampaikan dari dulu ke Bupati Taput, Drs Nikson Nababan. Tapi tanggapannya malah anggap enteng dan terkesan acuh tak acuh. Sekarang sudah kejadian ini sudah terbukti atas OTT yang dilakukan KPK dan tim Saber Pungli Polda Sumut,” tegasnya.

Dirinya mensyinyalir adanya aliran dana haram itu kesejumlah pihak terkait. “Saya menduga aliran dananya itu mengalir ke sejumlah penyelenggara Negara yang ada di Kabupaten Taput,” jelasnya.

Untuk itu, dirinya berharap kiranya agar KPK dan tim Saber Pungli Polda Sumut dalam pengembangan kasus tersebut untuk mendalami lebih jauh adanya keterlibatan penyelenggara Negara lainnya.

“Sebab, setiap kegiatan yang ada di Kabupaten Taput, selalu saja Pemerintah turut campur serta dilibatkan pihak sekolah. Yang pastinya, aktornya ini tidak hanya melibatkan Kadisdik Kabupten Taput semata. Unutk itu, saya minta KPK dan Polda Sumut ungkap aktor yang terlibat lainnya,” pungkas Hermanto. (FAS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close