Kampus UIN SU, Jalan Williem Iskandar, Pasar V, Desa Medan Estate, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumut.

Pejabat UIN SU Kerjasama Korupsi, Tak Bayarkan Hak Penerima Bidik Misi

SUARAMEDANNEWS.com, Medan – Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Hak setiap warga Negara tersebut telah dicantumkan dalam Pasal 31 (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Berdasarkan pasal tersebut, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, dan masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Demi menjalankan amanah UUD 1945, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Program Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Tahun 2009-2014, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Pemerndiknas) Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penghargaan Bagi Siswa Berprestasi.

Berbagai macam beasiswa oleh Pemerintah, misalnya Peningkatan Prestasi Akademik (PPA), Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM), Peningkatan Prestasi Ekstrakurikuler (PPE), dan Bantuan Mengikuti Ujian (BMU), telah diberikan kepada mahasiswa. Akan tetapi jumlah dana yang diberikan masih belum dapat memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan biaya hidup mahasiswa, sehingga belum menjamin keberlangsungan studi mahasiswa hingga selesai.

Mengacu pada Peraturan dan Perundang-undangan dan kenyataan tentang program beasiswa sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendiknas mulai tahun 2010 meluncurkan program bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik yang memadai dan kurang mampu secara ekonomi untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi (PT) yang diselenggarakan Pemerintah pada Program Studi (Prodi) unggulan yang disebut Bidik Misi.

Namun, pelaksanaan program Pemerintah itu sepertinya telah dinodai salah satu penyelenggara program Bidik Misi yang dinilai tega memotong haknya fakir miskin untuk biaya pendidikan dan biaya hidup sehingga telah menyengsarakan haknya kaum duafa serta merugikan negara.

Berdasarkan informasi yang diterima kru koran ini dari sumber terpercaya yang tak ingin namanya disebut mengatakan dirinya merupakan salah satu dari 70 orang penerima beasiswa Bidikmisi tahun 2011 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU), Jalan Wlliem Iskandar, Pasar V, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang hanya menerima bantuan biaya hidup sebesar Rp600 ribu per bulan selama 13 bulan, uang buku Rp500 ribu selama 3 semeter awal perkuliahan di rekening miliknya bank BPRS Puduarta Insani dan telah dibayarkan uang kuliah Rp1 juta selama 3 semester awal perkuliahan.

Padahal, berdasarkan Buku Pedoman Bidik Misi Program Bantuan Biaya Pendidikan Tahun 2011, jangka waktu pemberian bantuan biaya pendidikan sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima di PT selama 8 semester untuk program Diploma IV dan S1, dan 6 semester untuk program Diploma III sebesar Rp6 juta per mahasiswa terdiri dari bantuan biaya hidup yang diserahkan kepada mahasiwa dan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dikelola pihak PT pelaksana bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, seharusnya pihak UIN SU menyalurkan bantuan biaya hidup diberikan sejak calon mahasiswa dinyatakan diterima di perguruan tinggi selama 8 (delapan) semester untuk program Diploma IV dan S1, dan selama 6 (enam) semester untuk program Diploma III.

Adapun bantuan biaya yang diserahkan kepada mahasiswa sekurang-kurangnya Rp600 ribu per bulan berdasarkan indeks harga kemahalan daerah lokasi PT pelaksana. Dan bantuan biaya yang dikelola PT pelaksana sebanyak Rp2,4 juta per semester per mahasiswa. Sementara kelebihan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan digunakan untuk pembinaan mahasiswa penerima melalui berbagai bentuk kegiatan penunjang yang sepenuhnya diatur PT pelaksana.

Selain itu, dirinya bersama penerima Bidik Misi tahun 2011 lainnya sebanyak 70 orang diminta menghadiri kegiatan seminar yang berkaitan dengan beasiswa itu sebanyak 2 kali dan mendapat paper bag berisi flash disk pada seminar pertama dan tas Bidik Misi pada seminar kedua.

Sumber menambahkan sejak memasuki perkuliahan semester 6, ada perubahan mendadak pengelolaan dana bantuan Bidik Misi dilakukan pihak UIN SU dengan menyerahkannya langsung kepada sumber Rp6 juta tiap semesternya.

Sumber yang kini merupakan alumni S1 kampus itu pada saat dirinya ingin segera menyelesaikan perkuliahannya karena tuntutan sebagai salah satu penerima Bidik Misi, mencoba mendaftar sidang meja hijau tidak bisa dilakukan. Hal itu dikarenakan dirinya terkendala di kwitansi uang kuliah di semester 4 dan 5.

Sumber yang coba mencari tahu permasalahan tersebut, mendatangi pihak Pembantu Rektor (Purek) III Bidang Kemahasiswaan, Prof Dr Lahmuddin Lubis. Hasilnya, dirinya mendapat belas asih sang Purek III tapi tidak dengan cuma-cuma lantaran dirinya diminta harus mengembalikannya lagi nanti setelah turun dana Bidik Misi.

Beban pun mulai lega dan bisa melanjutkan kewajibannya sumber untuk mendaftar sidang agar bisa secepatnya menyelesaikan perkuliahan dikarenakan waktu yang sudah lewat waktu sebagai penerima Bidik Misi.

Logo Bidik Misi

Sumber ketika disinggung soal pelaksanaan waktu wisudnya, dirinya mengaku baru-baru saja yakni pada Kamis 29 September Tahun 2016 lalu diwisuda dan tak menampik jika dirinya telah lewat waktu dari batas ketentuan berdasarkan pedoman penerima Bidik Misi.

Namun, disinggung alasan sumber membeberkan informasi ini mengingat status yang seharusnya mencari perkerjaan pasca diwisuda menuturkan dirinya hanya ingin membongkar ketidakberesan pengelolaan dana-dana di UIN SU terutama menyangkut haknya penerima beasiswa.

Sumber tak ingin nasib yang dialaminya itu juga menimpa teman-teman maupun adik-adik mahasiswa lainnya di UIN SU. Dirinya mengaku siap dijadikan sebagai saksi atas permainan kotor para pemangku jabatan yang dinilai sudah bersubahat (satu suara-red) untuk memuluskannya.

Sumber tak ingin kampus yang notabene nya mengajarkan ajaran Islam itu menjadi kampus yang ternyata menyimpan segudang pelanggaran yang jelas-jelas dilarang agama dan UU di Negara Kesatuan Republik Indonesia. (FAS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close