Pelayanan Publik Harus Online, Hindari Pungli

SUARAMEDANNEWS.com, Jakarta – Yasonna H Laoly Menteri Hukum dan HAM  menyampaikan  agar seluruh instansi pelayanan publik harus berbenah dengan sistem online. Hal Ini untuk menghindari pungutan liar, dikarenakan tidak adanya lagi pertemuan langsung dalam proses pelayanan publik.

Yasonna mengatakan, “Jadi semua jajaran baik Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum HAM, di mana ada pelayanan-pelayanan publik dari sekarang sudah harus menertibkan diri. Jadi arahnya itu kan sudah seharusnya sekarang sudah menjadi sistem online, sehingga pertemuan-pertemuan langsung itu dihindarkan,” hal itu disampaikannya di Bumi Perkemahan Lapangan Kerkoff, Jalan Merdeka, Garut, Jawa Barat, setelah membuka Jambore Kemanusiaan Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Kamis (13/10/2016).

“Kalau ada pertemuan langsung kan potensi ‘hengki-pengkinya’ (uang) kan ada, jadi seperti kita di kementerian misalnya pendaftaran pasport sudah relatif bersih, pendaftaran notaris, hak cipta, perpanjangan merek, semua sudah online,” ucap Yasonna. dikutip dari detik.

Menurutnya, dengan penerapan pelayanan online, relatif bersih, karena menghindari pertemuan langsung yang bisa saling kerjasama untuk melakukan pungutan liar.

Untuk Mengantisipasi hal tersebut, Sidak bersama Bareskrim Polri dan BNN terus dilakukan untuk membersihkan pungutan liar. Dan Kemenkum HAM saat ini terus berkerjasama dengan beberapa instansi terkait untuk memberantas pungutan liar di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Kemudian Dia menyampaikan lagi, pihaknya tidak memungkiri dengan masih banyaknya pungutan liar di beberapa Lembaga Pemasyarakatan. “Yang rawan masih ada sajalah permainan-permainan, misalnya di lapas. Kunjungan-kunjungan masyarakat kadang-kadang karena telalu banyak petugas yang sangat kita khawatir,”.

“Ini sudah kita lakukan mulai dalam bulan 2 lalu, adalah masuknya narkoba ke dalam, ada hengki pengki di dalam, itu sudah. Kalian lihat pemberitaannya sekarang menurun betul. Karena kita berkerjasama dengan Bareskrim, berkerjasama dengan BNN, terus melakukan sidak-sidak. Ya itu kadang-kadang petugas kan main-main di situ. Ini kita akan bersihkan terus,” tegasnya.

Program pelayanan remisi online untuk para narapidana, dalam waktu dekat ini, akan diluncurkan oleh Kemenkum HAM.

“Kalau pemberian remisi dalam waktu dekat kita launch programnya online. Jadi ini harus melalui IT kita kembangkan. Percepatan pelayanan publik itu merupakan perhatian presiden,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close