SDN 066042 Jalan Kamboja Perumnas Helvetia Medan.

Pembangunan Kembali Sekolah Dasar SDN 066042 Perumnas Helvetia Medan Diduga Hanya Untuk Keuntungan Oknum Di Dinas Perkim Medan

SUARAMEDANNEWS.com, Medan – Pembangunan kembali Sekolah Dasar (SD) Negeri 066042 Jalan Kamboja Perumnas Helvetia Medan diduga hanya akal-akalan yang disinyalir untuk keuntungan oknum tertentu di Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Medan.

Dana yang digelontorkan untuk proyek RKB (ruang kelas baru) itu mencapai Rp2,4 miliar lebih yang bersumber dari anggaran tahun 2016.

Kenapa sekolah itu dibangun kembali? Untuk apa? Itulah pertanyaan yang muncul ketika  Dinas Perkim kembali membangun RKB di sekolah itu. Soalnya, seperti diketahui, sekolah itu sudah lama tutup akibat kekurangan siswa. Dan  siswanya sudah dimerger ke Sekolah Dasar Negeri  066041 yang betepatan satu komplek dengan sekolah tersebut.

Diketahui, siswanya sudah tidak ada lagi, termasuk kepala sekolah dan tenaga pengajarnya. Bahkan secara resmi setelah dimerger ke SDN 066041 tahun 2011,  sekolah tersebut telah dihapus dari daftar inventaris Dinas Pendidikan Kota Medan.

Menanggapi permasalahan ini, Ketua LSM Barisan Rakyat Anti Pemerintahan Korupsi (BARAAPI) Indonesia, M Dany Damanik SE mengatakan, bahwa Dinas Perkim Kota Medan hanya berorientasi pada proyek saja tanpa memikirkan kegunaan pembangunan tersebut.

Seharusnya, kata Dany, Dinas Perkim membangun/rehabilitasi sekolah berdasarkan data usulan dari Dinas Pendidikan Kota Medan sebagai Dinas yang mengelola  Pendidikan. Karena yang mengetahui kebutuhan dan kegunaan sekolah itu Dinas Pendidikan. Sebaliknya Dinas Perkim mempunyai tupoksi membangunnya sesuai dengan Perwal Tahun 2012 tentang Pembangunan, Rehabilitai Sekolah di Lingkungan Kota Medan yang bersumber dari Dana APBD adalah Dinas Teknis atau Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Medan.

“Jadi Dinas Perkim Medan terlalu maju membangun sekolah yang sudah tutup tersebut,” ucap Manik.

Proyek Akal-akalan

Praktisi Hukum Abdi Nusa Tarigan SH juga menilai, perencanaan Pembangunan SD Negeri 066042 Jalan Kamboja Perumnas Helvetia Medan  pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.443.159.000 abal-abal. Ini adalah salah satu misi agar anggaran bisa segera cair.

“Proyek seperti ini biasa disebut proyek akal-akalan. Diusulkan kemudian dianggarkan, apalagi tidak beresiko akhirnya jadilah proyek tersebut. Soal ada tidaknya manfaat dan tujuan dari proyek tersebut itu soal nanti, yang penting kawan-kawan bisa senang,” ucapnya.

“Sekolah dibangun tapi tak ada murid, ada proyek tapi tak ada manfaatnya. Bangun sekolah yang tak ada siswanya sama dengan bangun tugu (monumen),” sindirnya.

Harusnya, kata mantan anggota DPRD Sumut ini, sebelum dibangun perlu dikaji terlebih dahulu manfaat dari bangunan tersebut. Menurutnya proyek ini sudah melanggar aturan. Dan DPRD Medan kurang mengkontrol usulan dari SKPD yang akhirnya proyek ini menjadi proyek untuk kawan-kawan.

Adimansar SH yang juga pengamat hukum di Kota Medan mengatakan, sah-sah saja jika Pemko membangun sekolah walaupun sekolah itu sudah lama merger. Tapi jangan tidak memperhatikan kualitas bangunan. Siapapun menginginkan sekolah itu berdiri tetapi harus menjaga standarisasi bahan bangunan. Jangan asal jadi yang akhirnya mengancam nyawa siswa.

“Jika tidak ada yang mengakui bangunan tersebut atas usulan siapa, tanya DPRD Medan. DPRD Medan pasti tahu penganggarannya dan nomenklaturnya atas nama siapa?” sebutnya.

Jika dua SKPD yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Perkim saling buang badan, ini perlu dipertanyakan. Ada apa dengan proyek tersebut..?,” katanya.

Biasanya masyarakat akan tahu satker yang mengerjakan dan jumlah anggaran  proyek yang sedang dikerjakan jika ada plank proyek. Berarti dalam hal ini pihak rekanan tidak mencantumkan plank proyek. Masalah plank proyek harus direformasi agar masyarakat bisa ikut mengawasi pekerjaan sehingga bebas dari tindak pidana penyimpangan anggaran, pungkasnya.

Aneh, Dibangun Setelah Dihapus dari Inventaris

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Negeri 066042 Jalan Kamboja, Perumnas Helvetia Medan  dengan anggaran sebesar Rp2.443.159.000 APBD TA 2016 yang disinyalir jadi lahan kepentingan segelintir oknum pejabat mengundang perhatian berbagai elemen.

Pasalnya, SDN 066042 yang sudah 10 tahun kosong ini dibangun kembali. Padahal sekolah tersebut ditutup karena tak memiliki siswa dan akhirnya SDN 066042 di merger ke SDN 066041.

Anehnya, Dinas Pendidikan Medan selaku instansi yang mengelola pendidikan enggan mengomentari pembangunan sekolah tersebut. “Tanya aja langsung sama Kepala Dinas ya,” kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Medan, Masrul Badri, Kamis lalu, melalui telepon

Sementara, Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Dinas Perkim, Supriadi ketika dikonfirmasi di kantornya, mengatakan bahwa sekolah itu aset Pemko Medan. Maksud dan tujuannya dibangun untuk memfungsikan kembali sekolah tersebut karena selama ini sekolah yang sudah kosong itu jadi sarang narkoba.

Persoalan siapa yang mengusulkan untuk dibangun, saya tidak tahu. Kami hanya mengerjakan, tak mungkin dianggarkan dan dikerjakan kalau tak ada usulan. “Siapa yang mengusulkannya tanya saja langsung ke Dinas Pendidikan Medan,” kata Supriadi.

Ketika ditanya kepada Supriadi adanya kesalahan dalam pekerjaan soal pembesian tiang bangunan dan soal ukuran besi dalam RAB. Dia mengatakan jika memang ada kesalahan pada bangunan sekolah, kami akan memanggil dan menegur pihak konsultan. Jika konsultan tidak becus  bekerja kami akan memberikan teguran.

“Kalau pada teguran ketiga konsultan tidak mengindahkannya maka kami akan memutus kontrak kerja,” kata Supriadi yang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada pembangunan Ruang Kelas Baru SDN 066042.

Terpisah, menurut Santo Lumbanbatu pengawas pembangunan SDN 066042 pekerjaannya sudah sesuai dengan aturan. Kalau ingin tahu detailnya, tanya saja langsung ke Dinas Perkim.

”Setelah  menang tender kami hanya mengerjakan,” kata Santo, seraya menambahkan, soal plank proyek sengaja tidak kami buat karena banyaknya OKP yang dihadapi.

Ketika ditanya soal IMB (Izin Mendirikan Bangunan), pemuda tambun ini mengatakan pekerjaan yang sumber dananya dari pemerintah tidak pernah memakai IMB.

“Mana pernah proyek negara memakai IMB,” ketusnya.(Fn/Vn/Ry)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *