Pemerintah Harus Membubarkan Partai KORUP

SUARAMEDANNEWS.com, Medan – Pemerintah menunda rencana kenaikan bantuan dana untuk partai politik (parpol). Namun untuk jangka panjang, pakar hukum tata negara berpendapat, pilihan menaikkan dana bantuan parpol layak dipertimbangkan.

“Guna memenuhi harapan publik agar parpol menjalankan fungsi pendidikan politik secara maksimal, pilihan menaikkan subsidi parpol patut dipertimbangkan,” demikian ditegaskan Profesor Saldi Isra, peneliti dari Pusat Studi Konstitusi (Pusako), Universitas Andalas (Unand), dalam seminar “Tantangan Internal Partai Politik” di Bukittinggi, belum lama ini.

Seminar yang merupakan rangkaian dari Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-3 itu diawali penyampaian pidato kunci oleh Menkum HAM Yasonna Laoly.

Seminar juga dihadiri mantan Ketua MK Mahfud MD, pimpinan KPK Laode M Syarif, komisioner KPU Idha Budhianti, Ketum DPP PPP Romahurmuziy, Ketua KPU Belanda Prof Henk Kummeling, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Prof Maruarar Siahaan dan ratusan undangan lainnya.

Menurut Saldi, tim peneliti Pusako Unand sudah melakukan survei terkait perlu tidaknya parpol dibiayai anggaran negara. Berdasarkan hasil survei yang dibeberkan dalam Laporan Penelitian Pembaharuan Partai Politik di Indonesia tersebut, sekitar 90 persen responden setuju parpol dibiayai negara, karena empat alasan mendasar.

Pertama, subsidi negara dapat menjaga parpol dari kemungkinan dominasi pengusaha atau pemodal. Dominasi pemodal telah membelokkan fungsi parpol dari penyambung lidah rakyat menjadi alat bagi pemodal mengendalikan pengambilan keputusan negara.

Kedua, publik yang disurvei Pusako beralasan, pemberian subsidi kepada parpol merupakan jalan untuk mengalihkan parpol yang saat ini menjadi milik privat kembali sebagai milik publik.

“Parpol yang hari ini dimiliki segelintir orang dapat didorong menjadi milik publik melalui keterlibatan dan kontrol publik terhadap keuangan parpol,” beber Saldi.

Ketiga, dengan subsidi yang lebih memadai, parpol diyakini dapat beroperasi lebih berkualitas dan meminimalisir potensi korupsi politik. “Dengan keuangan yang memadai, aktivitas-aktivitas rutin parpol, seperti pengkaderan dan suksesi kepemimpinan dapat dilaksanakan dengan baik,” tukuk Saldi.

Keempat, publik setuju anggaran parpol disubsidi negara karena akan membuat rekrutmen politik tidak lagi dikendalikan figur tertentu dan pemodal. Melainkan, dilakukan sesuai ideologi masing-masing parpol.

“Parpol akan memiliki kesempatan lebih luas mengajukan calon-calon berkualitas dibanding sekadar memiliki elektabilitas semata. Dalam konteks ini, subsidi dapat menjadi alat untuk menjaga parpol berjalan sesuai ideologi partai, bukan pragmatis sesuai kepentingan pemodal,” tutur Saldi, seperti dikutip Gresnews.com.

Selain setuju negara memberikan subsidi untuk parpol, 59 persen responden yang disurvei Pusako Unand menginginkan subsidi negara digunakan untuk kaderisasi, pendidikan politik dan pemerintahan dan antikorupsi.

Sedangkan 27 persen responden menginginkan anggaran parpol digunakan untuk suksesi kepemimpinan, seperti kongres, musda ataupun muscab.

“Tingginya pilihan alokasi anggaran untuk pendidikan politik, karena selama ini kaderisasi parpol tidak maksimal, sehingga membuka ruang munculnya oligarki. Karena itu, dana yang disediakan negara mesti digunakan untuk kaderisasi. Sehingga, parpol melahirkan calon-calon pemimpin berkualitas,” ungkap Saldi memaparkan hasil penelitian tim Pusako Unand bersama Prof Yuliandri dan Prof Zainul Daulay.

Menariknya, mesti banyak responden menyatakan setuju dana bantuan parpol dinaikkan pemerintah, namun tim peneliti Pusako Unand yang terdiri dari Feri Amsari, Khairul Fahmi, Charles Simabura, Beni Kurnia Ilahi, M Nurul Fajri dkk, menangkap besarnya  keinginan publik agar keuangan parpol dilaporkan secara berkala.

“Kewajiban (membuat laporan penerimaan parpol secara berkala) itu harus ditegaskan dalam undang-undang. Pengalaman selama ini, sumbangan yang sah secara hukum yang diterima partai politik, tidak pernah tercatat dan terpublikasi secara baik,” sindir Saldi.

Menurut Saldi, pelaporan keuangan parpol mesti diiringi audit laporan keuangan. Saat ini, audit terhadap laporan keuangan parpol yang bersumber dari APBN dan APBD, dilakukan BPK secara berkala setiap tahun.

Tim Pusako Unand menyarankan rencana kenaikan bantuan parpol  dibarengi kebijakan mempertegas sanksi terhadap parpol yang lalai membuat laporan keuangan.

Sanksi diatur secara berjenjang. Pertama, berupa penghentian atau pembekuan sementara bantuan parpol sampai laporan diterima. Sanksi ini dijatuhkan jika parpol terlambat menyerahkan laporan dari jadwal yang ditentukan.

Sanksi kedua, penghentian pemberian bantuan selama satu-dua tahun. Sanksi diberikan jika parpol membuat laporan palsu dan menggunakan dana tak sesuai ketentuan.

Sanksi ketiga, parpol tidak dapat mengikuti pemilu periode berikutnya. Sanksi ini dijatuhkan ketika parpol berdasarkan laporan keuangan dinyatakan disclaimer selama dua tahun berturut-turut atau terbukti menggunakan anggaran untuk kegiatan melanggar hukum.

Sanksi keempat, pembubaran sebagai partai politik oleh Mahkamah Agung. Sanksi terberat ini dijatuhkan bila parpol terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

“Intinya, tidak masalah dana bantuan parpol dinaikkan, tapi akuntabilitas parpol mesti ditingkatkan. Harus ada aturan yang memaksa mereka (parpol) lebih terbuka dan akuntabel dalam Undang-Undang Partai Politik,” kata Saldi.

Penelitian Pusako Unand mendapat sambutan positif dari aktivis hukum Todung Mulya Lubis. “Ada upaya melakukan campaign record. Di Amerika, upaya ini untuk mencegah uang-uang yang tak transparan masuk ke kantong parpol,” kata Todung yang ikut hadir di acara itu..

Meski setuju, Todung menyarankan agar dilakukan kajian terkait sumbangan korporasi buat parpol. “Apakah itu berarti sumbangan korporasi distop atau dihentikan. Sebab, mengaudit keuangan partai dan negara saja sudah masalah. Apalagi jika ditambah sumbangan korporasi,” pungkas pengacara kondang itu.

Tidak Mesti Uang Tunai

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI Profesor Syamsudin Haris setuju dengan wacana peningkatan subsidi negara terhadap parpol pada kebutuhan maksimal. Tapi Syamsudin berpendapat, subsidi itu tidak mesti dalam bentuk uang tunai.

”Tidak mesti uang cash, tapi bisa dalam bentuk fasilitasi negara terhadap kampanye parpol. Misalnya, penggunaan media pemerintah untuk kampanye, entah itu TVRI dan seterusnya,” kata Syamsudin Haris yang tampil sebagai narasumber di acara itu.

Pendapat menarik lainnya disampaikan Ramlan Surbakti, Guru Besar Perbandingan Politik, Universitas Airlangga Surabaya. Menurut Ramlan, kontribusi negara membiayai kegiatan partai seyogianya tidak melebihi 30 persen dari keseluruhan pengeluaran partai.

“Bila parpol lebih banyak menerima dana negara, parpol tidak hanya tergantung kepada negara, tetapi juga menyebabkan pengurus parpol tidak peduli kepada anggota atau masyarakat,” kata Ramlan dalam makalah berjudul “Reformasi Keuangan Partai Politik”.

Ramlan berpendapat, sumbangan yang diterima parpol dari indidivu atau dunia usaha, juga tidak boleh lebih besar dari sumbangan yang diterima dari negara. Sebab, kebijakan partai bisa didikte penyumbang dana tersebut.

Situasi yang ideal, menurut Ramlan, bila sebagian besar kegiatan partai ditanggung para anggota. “Ini tentu patut diupayakan. Tetapi fakta menunjukkan, partai membutuhkan dana besar untuk melaksanakan fungsinya, sehingga iuran anggota saja tidak memadai. Karenanya, ketiga sumber perlu didayagunakan secara seimbang,” jelasnya.

Ramlan menyarankan pengeluaran parpol direformasi. Begitu pula akuntabilitas pertanggungawaban dana parpol. Sependapat dengan Ramlan, Komisioner KPU RI, Idha Budhiarti mengatakam, perundang-undangan telah mewajibkan parpol menerapkan sistem pengelolaan keuangan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Praktiknya, kepatuhan terhadap kewajiban tersebut belum optimal. “Karena itu, perlu menyerahkan hasil audit laporan keuangan partai pada tahapan pendaftaran calon,” saran Idha Budhiarti.

Dibagian lain, Politisi senior Partai Golkar Fahmi Idris berpendapat, sumber keuangan parpol bisa didapat dari korporasi atau pihak lain. “Kalau dana pemerintah diaudit ketat, dana pihak lain juga mesti lebih ketat. Harus ada penjelasan, berapa besaran dana dari nonpemerintah,” kata Fahmi Idris.

Mantan Menteri Perindustrian itu yakin dana partai dari pemerintah akan diterima dengan senang hati oleh parpol. “Yang penting, dana itu harus dipertanggungjawabkan dengan baik oleh parpol. Perlu juga pemahaman, apakah dana parpol boleh digunakan untuk Pileg, Pilpres atau Pilkada,” kata Fahmi Idris.

Sesepuh KAHMI ini sepakat dana bantuan parpol diaudit dari awal. “Sebab, pengurus parpol kalau terima uang (biasanya) diam-diam saja. Kecuali kalau terjadi OTT (operasi tangkap tangan) oleh KPK,” kelakar Fahmi.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mohammad Romahurmuziy  yang juga narasumber Konferensi Nasional Hukum Tata Negara, mengatakan, dana bantuan untuk partai dapat meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas partai politik.

“Jumlah yang dikucurkan (saat ini) tidak memadai. Jika dikalkulasikan, menurut penelitian Perludem, harga 1 suara itu hanya Rp108. PPP sendiri, dengan 100 ribu suara, dapat Rp8,3 miliar,” kata Rommy, sapaan Romahurmuzy.

Sedangkan politisi PDI-Perjuangan yang kini menjadi Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly berpendapat, wacana peningkatan dana bantuan parpol merupakan persoalan akut. Karena itu, Yasona yang menyampaikan pidato kunci di awal seminar, berharap Konferensi Nasional Tata Usaha Negara memberikan pikiran kreatif soal ini.

Sumber ( KPKPOS/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close