Pengadaan dan Penyewaan Hotel di P4TK BBL Medan, Pengamat Hukum Imbau KPK Segera Lidik

SUARAMEDANNEWS.com, Medan – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dihimbau melakukan penyelidikan terhadap penyaluran dan pemakaian anggaran di Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK) BBL Medan yang dipimpin oleh Kepala Pusat (Kapus), Dr Ir Moh Sofian Asmirza S MSc mengenai pengadaan dan penyewaan hotel.

 

Berdasarkan informasi yang diterima dari sumber terpercaya yang tak ingin namanya disebutkan, dalam pengadaan dan atau penyewaan hotel tersebut disinyalir ada penyimpangan anggaran yang terkesan rapi dilaksanakan oleh pejabat pengadaan hotel.

 

Tidak secara nyata penyimpangan tersebut dilakukan, baik dalam pembukuan ataupun laporan tentunya penyimpangan tersebut tidaklah dapat dibuktikan. Berdasarkan informasi sumber, penyimpangan tersebut terjadi dengan adanya kerjasama antara pihak pejabat pengadaan dengan pegawai hotel.

 

“Misalnya bang untuk pengadaan hotel tadi ditunjuklah pejabat pengadaannya, kemudian dipilih hotelnya oleh pejabat pengadaan. Nah hotel yang telah dipilih inilah yang diajak kerjasama dalam hal pembiayaan dan penyewaan hotel tadi,” terang sumber.

 

Sumber menjelaskan dalam hal pembiayaan hotel, anggaran yang dituangkan misalnya Rp350 ribu per peserta pelatihan dengan jarak waktu 1 hari. Dan biasanya pelatihan dilaksanakan dalam kurun waktu rata-rata 10 hari.

 

Jadi, lanjut sumber, seandainya ada 300 peserta pelatihan saja, tentunya anggaran perharinya (300 peserta x Rp 350 ribu) totalnya sekitar Rp105 juta yang kemudian dikali 10 hari totalnya sekitar Rp1,05 miliar.

 

“Dengan anggaran sebesar itu, pejabat pengadaan tadi pertama-tama akan berkoordinasi dengan pihak pengelola hotel sebelum hotel dipergunakan dengan rincian Rp300 ribu untuk hotel dan Rp50 ribu untuk pejabat pengadaan, tentunya dengan ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika tidak terjadi kesepakatan, maka hotel yang sudah ada akan dialihkan ke hotel lainnya sampai terjadi kesepakatan,” lanjut sumber.

 

Sumber menambahkan bilamana ada pemotongan Rp50 ribu saja per peserta pelatihan dikali 300 peserta kemudian dikali 10 hari maka dapat dibayangkan nilai penyimpangan anggaran yang dilakukan oleh pejabat pengadaan yang ditunjuk oleh Kepala Instansi P4TK BBL Medan, itu hanya sekali pelatihan, dalam setahun bisa terjadi beberapa kali pelatihan yang dilaksanakan.

 

Sumber juga mengatakan, manakala ada pengurangan buget hotel kepada pihak menejemen hotel karena adanya kongkalikong pembiayaan tadi, terkadang pihak hotel juga dapat bermain dari menu makanan yang dihidangkan kepada peserta.

 

“Bisa juga itu bang bermain dari menu makanan yang dihidangkan kepada peserta agar anggaran untuk ke hotel tadi bisa dikurangi dan pengurangan tersebut diberikan kepada pejabat pengadaan hotel yang telah ditunjuk atau dipercayakan instansi,” tambah sumber.

 

Lebih jauh dijelaskan sumber, bahwa untuk membongkar penyimpangan ini tidaklah gampang melainkan harus ada upaya yang efektif dengan intensif melakukan penelusuran atau penyelidikan. Sebab tambahnya, kalau dari sisi pertanggungjawaban, pembukuan atau berkas, penyimpangan tersebut tidaklah dapat dibuktikan karena sudah ditandatangani dan disetujui oleh pihak menejemen hotel.

 

Dijelaskan sumber adapun beberapa hotel yang sering diajak kerjasama dengan pihak P4TK BBL Medan antara lain, Hotel Soechi Medan, Hotel Saka, Hotel Grand Darusalam, Hotel Kanaya, dan Hotel H Anif.

 

“Dalam satu tahun bisa ada beberapa kali kontrak bang. Jadi ini sudah bisa jadi perhatian untuk dilakukan penyelidikan oleh aparatur hukum di Negeri kita ini,” jelas sumber.

 

Menyikapi adanya indikasi korupsi di P4TK BBL Medan itu, pengamat dan praktisi hukum Sumatera Utara (Sumut), Hamdani Parinduri SH meminta agar seluruh element penegak hukum dapat memberikan perhatiannya terlebih lagi terhadap informasi yang mencuat kepermukaan adanya dugaan praktik penyelewengan anggaran tersebut.

 

“Jangan sampai sikap koruptif yang satu ini terus menerus dibiarkan sehingga menyengsarakan masyarakat dan pembangunan terbengkalai. Usut, Audit dan Selidiki seluruh penyaluran anggaran yang ada di P4TK BBL Medan tersebut. Bila perlu seret pelakunya ke jeruji besi agar nantinya ada efek jera bagi instansi lainnya yang coba-coba bermain seperti itu,” tandas Hamdani. (RED)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close