Pengadaan Laptop dan Tablet, Proyek ‘Bagi-Bagi Kue’ Ala DPRD Kota Medan

SUARAMEDANNEWS.com, Medan – Pengadaan laptop dan tablet bagi anggota DPRD Kota Medan yang memakan anggara Rp1 miliar berdalih fasilitas pendukung kinerja menampung aspirasi warga dinilai tidak memiliki sensitivitas sosial.

Akibatnya, berbagai pandangan miris muncul kepermukaan yang menganggap pengadaan itu yang dinilai sebagai ajang ‘bagi-bagi kue’ para oknum yang ada di gedung sekretariat DPRD Kota Medan.

Berdasarkan pengakuan salah seorang staf di bagian perlengkapan yang enggan namanya disebut mengaku jika pengadaan 43 komputer tipe Lenovo S500z lebih simpel dari komputer lama tipe Lenovo 90B9.

Di mana komputer terbaru itu CPU-nya menyatu dengan monitor dan mouse-nya digunakan tanpa kabel atau wireless. “Jadi lebih praktis alatnya. Karena komponen di dalamnya sudah versi terbaru, dan mengakses informasi di internet pun jadi cepat,” bebernya singkat, Kamis (17/11).

LAPK : DPRD Kota Medan ‘Sedang Berusaha’ Membodohi Rakyat

Sementara, Sekretaris Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK), Padian Adi S Siregar saat dikonfirmasi menuturkan, sangat tidak logis alasan yang diungkapkan sekretariat dan beberapa anggota DPRD, penyediaan laptop dan tablet sangat mendesak direalisasikan.

Seolah ingin mengenyampingkan keberadaan pegawai yang membantu mendokumentasikan aktivitas dan hasil kerja anggota DPRD, sekretariat DPRD Kota Medan ‘sedang berusaha’ membodohi rakyat.

“DPRD Kota Medan tidak peka terhadap derita yang dialami warga Medan. Di saat masyarakat sedang menderita dengan pelayanan publik dan kondisi infrastruktur yang buruk, DPRD Kota Medan menyandera Pemko Medan untuk memenuhi permintaan laptop dan tablet baru. Sangat tidak masuk akal, kondisi komputer yang lama di DPRD Kota Medan masih baik dan layak pakai harus diganti dengan laptop baru dengan harga yang mahal,” kata Padian.

Padian menyebut, DPRD Medan idealnya hadir ke masyarakat untuk meraih simpati dengan meringankan penderitaan rakyat. Bukan malah sebaliknya mengkhianati amanah rakyat meminta fasilitas pribadi tetapi berdalih untuk kepentingan rakyat.

“Seharusnya DPRD Medan berada di garda terdepan mengkritisi kinerja Pemko Medan yang buruk serta mendesak pelayanan publik yang berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Selain alasan kebutuhan laptop dan tablet, Padian menilai terlalu mengada-ada dan tidak memiliki urgensi. Ditinjau dari segi anggaran juga sangat tidak masuk akal sebesar Rp 1 miliar dengan rincian 34 laptop, 5 Tablet dan beberapa komputer.

“DPRD Medan disinyalir meminta fasilitas laptop dan tablet bukan untuk menunjang kebutuhan, tetapi hanya “gaya-gayaan” mengikuti tren brand tertentu jika dikaji dari anggaran sebesar Rp 1 miliar,” ujarnya.

Di sisi lain, lanjutnya, Pemko Medan tidak seharusnya memenuhi permintaan DPRD Medan untuk memberikan fasilitas laptop dan tablet, apalagi DPRD Medan baru saja mendapatkan fasilitas mobil dinas baru. Tentu akan lebih baik anggaran yang ada bisa dialihkan ke sektor lain yang lebih dirasakan warga Medan.

“Wali Kota Medan harus lebih berani menolak kehendak DPRD Medan dengan dalih kondisi infrastruktur yang buruk yang harus dibenahi. Tetapi, ketika Wali Kota Medan dengan cepat memenuhi permintaan DPRD Medan, bukan tidak mungkin fasilitas laptop dan tablet baru adalah upaya pejabat Pemko Medan meninabobokan DPRD Medan tidak bekerja untuk rakyat,” ungkap Padian. (FAS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *