Per 6 Januari 2017 Pemerintah Umumkan Tarif Penerbitan SIM, STNK, dan Mutasi Kendaraan Bermotor

SUARAMEDANNEWS.com – Dengan pertimbangan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pemerintah memandang perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Polri.

 

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada 2 Desember 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

 

Menurut PP ini, jenis PNBP yang berlaku pada Polri di antaranya meliputi penerimaan dari: a. Pengujian untuk penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) baru; b. Penerbitan perpanjangan SIM; c. Penerbitan Surat Keterangan uji Keterampilan Pengemudi; d. Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor; e. Pengesahan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; f. Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor; g. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; h. Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); i. Penerbitan surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah; j. Penerbitan surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara; k. Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara; l. Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan.

 

Jenis dan tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran peraturan pemerintah ini, yaitu:

NOJENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAKSATUANTARIFTARIF SEBELUMNYA
APengujian untuk Penerbitan SIM Baru
1SIM APer PenerbitanRp 120.000,00
2SIM BIPer PenerbitanRp 120.000,00
3SIM BIIPer PenerbitanRp 120.000,00
4SIM CPer PenerbitanRp 100.000,00
5SIM CIPer PenerbitanRp 100.000,00
6SIM CIIPer PenerbitanRp 100.000,00
7SIM DPer PenerbitanRp   50.000,00
8SIM DIPer PenerbitanRp   50.000,00
9Penerbitan SIM InternasionalPer PenerbitanRp 250.000,00
BPenerbitan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)
1SIM APer PenerbitanRp   80.000,00Rp   80.000,00
2SIM BIPer PenerbitanRp   80.000,00Rp    80.000,00
3SIM BIIPer PenerbitanRp   80.000,00Rp   80.000,00
4SIM CPer PenerbitanRp   75.000,00Rp   75.000,00
5SIM CIPer PenerbitanRp   75.000,00
6SIM CIIPer PenerbitanRp   75.000,00
7SIM DPer PenerbitanRp   30.000,00Rp  50.000,00
8SIM DIIPer PenerbitanRp   30.000,00
9SIM InternasionalPer PenerbitanRp  225.000,00Rp 225.000,00
CPenerbitan Surat Keterangan Uji Ketrampilan Pengemuda (SKUKP)Per PenerbitanRp  100.000,00
DPenerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
1Kendaraan Bermotor Roda 2 atau 2
a. BaruPer PenerbitanRp  100.000,00
b. PerpanjanganPer PenerbitanRp  100.000,00
2Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih
a. BaruPer PenerbitanRp  200.000,00
b. PerpanjanganPer PenerbitanRp  200.000,00
EPengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
1. Kendaraan Roda 2 atau 3Per PenerbitanRp    25.000,00
2. Kendaraan Roda 4 atau LebihPer Penerbitan/Per KendaraanRp    50.000,00
FPenerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor
1. Kendaraan Roda 2 atau 3Per PenerbitanRp    25.000,00Rp  25.000,00
2. Kendaraan Roda 4 atau LebihPer Penerbitan/Per KendaraanRp    50.000,00
GPenerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor
1. Kendaraan Roda 2 atau 3Per PasangRp    60.000,00Rp  30.000,00
2. Kendaraan Roda 4 atau LebihPer PasangRp   100.000,00Rp  50.000,00
HPenerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
1. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau 3
a. BaruPer PenerbitanRp   225.000,00Rp  80.000,00
b. Ganti KepemilikanPer PenerbitanRp   225.000,00Rp  80.000,00
2. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih
a. BaruPer PenerbitanRp   375.000,00Rp  100.000,00
b. Ganti KepemilikanPer PenerbitanRp    375.000,00Rp  100.000,00
IPenerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah
a. Kendaraan Bermotor Roda 2 atau 3Per PenerbitanRp    150.000,00Rp  75.000,00
b. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau LebihPer PenerbitanRp    250.000,00

 

Sumber: PP No. 60 Tahun 2016 dan PP No. 50 Tahun 2010

 

“Seluruh Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara,” bunyi Pasal 6 PP ini.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, menurut PP ini maka PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan,” bunyi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 6 Desember 2016 itu. (Pusdatin/SESKAB)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *