Sunarji Harahap, M.M Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan PENGAMAT EKONOMI SYARIAH

Perbankan Syariah Dalam Perekonomian Global

SUARAMEDANNEWS.com – Perekonomian global saat ini bagi Indonesia dapat ditandai dengan adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah berlaku 1 Januari 2016. Ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia di berbagai sektor. Salah satunya, tantangan di bidang perbankan Syariah. Perbankan syariah diharapkan turut berkontribusi dalam mendukung transformasi perekonomian pada aktivitas ekonomi produktif, bernilai tambah tinggi dan inklusif, terutama dengan memanfaatkan bonus demografi dan prospek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga peran perbankan syariah dapat terasa signifikan bagi masyarakat. Perkembangan global keuangan syariah Negara Indonesia telah memiliki kemajuan yang pesat, berdasarkan Global Islamic Financial Report ( GIFR)  tahun 2015 indonesia menduduki peringkat ke 7 dibawah Negara Arab Saudi dan Malaysia. Kedepan peringkat Indonesia Masih bisa ditingkatkan mengingat Indonesia merupakan Negara terbesar yang memiliki penduduk beragama Islam. Ini merupakan pasar potensial untuk mengembangkan bisnis keuangan syariah dan tidak mustahil kedepan Indonesia  diproyeksikan  menduduki peringkat pertama, Jika dilihat laju ekspansi  kelembagaan  dan akselerasi  pertumbuhan  aset perbankan syariah yang tinggi. Pemerintah juga turut mendukung diantaranya  telah dibentuk Komite Nasional keuangan syariah yang dilandasi bahwa perbankan syariah membawa maslahat bagi peningkatan  ekonom dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

MEA sebagai wujud perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara akan memberikan peluang sekaligus tantangan bagi perekonomian Indonesia, tak terkecuali bagi industri perbankan syariah. Memang, tidak mudah mengembangkan keuangan syariah Indonesia untuk dapat bersaing dan beroperasi di lintas negara ASEAN mengingat industri keuangan syariah Indonesia merupakan pendatang baru jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia yang sudah lebih dulu mengembangkan ke uangan syariah. Apalagi, keuang­an syariah di negeri ini masih menghadapi berbagai kendala yang bisa menjadi penghambat

Perbankan syariah diharapkan turut berkonstribusi dalam mendukung transformasi perekonomian pada aktivitas ekonomi produktif, bernilai tambah tinggi dan inklusif, terutama dengan memanfaatkan bonus demografi dan prospek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga peran perbankan syariah dapat terasa signifikan bagi masyarakat. Semakin besar pertumbuhan perbankan syariah, maka akan semakin banyak masyarakat yang terlayani. Makin meluasnya jangkauan perbankan syariah menunjukkan peran perbankan syariah makin besar untuk pembangunan ekonomi rakyat di negeri ini. Perbankan syariah  seharusnya tampil sebagai garda terdepan atau lokomotif untuk terwujudnya financial inclusion.

Di tahun 2016 yang diwarnai oleh tingkat kompetisi bisnis jasa keuangan yang semakin ketat, karena mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana untuk industri perbankan hal ini tertuang dalam ASEAN Banking Integration Framework (ABIF). Semakin sengitnya persaingan di industri jasa keuangan akan berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan syariah karena masih terkendala beberapa masalah seperti keterbatasan modal, sumber dana, SDM dan TI yang belum mumpuni.

Sementara dalam rangka mengembangkan industri perbankan syariah untuk menjadi pemain yang unggul dan berperan signifikan di Indonesia, terdapat beberapa tantangan dan strategis yang harus menjadi prioritas bagi stakeholders perbankan syariah. Pertama, yakni inovasi produk keuangan dan perbankan syariah yang merupakan pilar utama dalam pengembangan industri perbankan syariah.

Bank-bank syariah harus memiliki produk inovatif yang makin beragam agar bisa berkembang dengan baik. Upaya ini mutlak dilakukan karena bank syariah akhir-akhir ini mengalami pelambatan pertumbuhan bahkan penurunan market share dibanding konvensional. Inovasi produk bank syariah adalah sebuah keniscayaan, agar bank syariah bisa kembali tumbuh dan bersaing dengan perbankan konvensional maupun lembaga lain.

Penerbitan Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) dan mekanisme transaksi ‘komoditi murabahah’ dapat menjadi suatu terobosan instrumen yang dapat digunakan oleh perbankan syariah dalam melakukan pengelolaan likuiditasnya. Ketersediaan instrumen pengelolaan likuiditas menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya krisis yang berkelanjutan pada industri keuangan syariah. Para pakar yang tergabung dalam IAEI dapat membantu industri dalam melakukan inovasi produk keuangan syariah, khususnya untuk perbankan syariah. Agar jangan sampai kekurangan instrumen keuangan syariah tersebut diisi oleh instrumen dari negara lain yang belum tentu sesuai dengan kondisi pasar keuangan dan perbankan syariah domestik.

Kedua yaitu pasar potensial domestik akan diambil oleh pesaing dari negara lain. Kekhawatiran tersebut tidak beralasan jika memang kita mampu menunjukkan daya saing (Competitiveness ) yang sehat. Pertanyaanya adalah apakah industri perbankan syariah Indonesia siap menghadapi MEA 2016? Bank syariah terbesar di Indonesia saat ini baru mampu membukukan aset sekitar US$ 5,4 miliar, sehingga belum ada yang masuk ke dalam jajaran 25 bank syariah dengan aset terbesar di dunia. Sementara tiga bank syariah Malaysia mampu masuk ke dalam daftar tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa skala ekonomi bank syariah Indonesia masih kalah saing dengan bank syariah Malaysia yang akan menjadi kompetitor utama. Belum tercapainya skala ekonomi tersebut membuat operasional bank syariah di Indonesia kalah efisien, terlebih sebagian besar bank syariah di Indonesia masih dalam tahap ekspansi yang membutuhkan biaya investasi infrastruktur yang cukup signifikan. Dengan menggunakan indikator rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) pada tiga bank sampel untuk masing-masing kategori terlihat bahwa bank syariah masih kalah efisien dibanding dengan bank konvensional

 

Ketiga adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem keuangan dan bisnis syariah. Oleh karena itu, ketersediaan sumber daya manusia yang  unggul yang mendukung pengembangan dan perluasan praktik ekonomi Islam di Indonesia. khususnya, di ASEAN pada umumnya merupakan suatu keniscayaan.

Keempat adalah upaya untuk memenuhi gap Sumber Daya Insani (SDI) dari tenaga kerja domestik agar tidak diisi oleh tenaga kerja asing. Perlu disadari bahwa salah satu butir kesepakatan dalam MEA 2016 adalah freedom of movement for skilled and talented labours. Keberadaan skilled labours adalah faktor penting dalam menghadapi era global saat ini. Bila boleh dikatakan, barang, jasa, investasi, dan modal semua dikendalikan oleh skilled labours. Karena itu tenaga kerja (SDM) yang mempuni mutlak dibutuhkan untuk “memenangkan” tujuan Indonesia dalam MEA. Jika kita jadikan GDP sebagai tolak ukur atas kualitas skilled labours Indonesia dalam mengendalikan barang, jasa, dan modal maka dapat kita katakan bahwa kualitas skilled labours Indonesia masih jauh di bawah tiga negara penghuni kasta teratas yaitu Singapura, Malaysia dan Thailand. Inilah tantangan yang kita hadapi saat ini. Di mana keberadaan skilled labours yang berbasiskan syariah alias para sarjana ekonomi islam? Seberapa besar kontribusinya untuk perekonomian dan industri perbankan syariah Indonesia saat ini? Para sarjana ekonomi islam yang merupakan mesin penggerak ekonomi yang berbasiskan syariah itu masih tergolong gagal dalam mengambil hati pasar domestik. Rakyat Indonesia saat ini masih cenderung menyukai transaksi secara konvensional yang cenderung liberal dan kapitalis. Para pelaku ekonomi di tanah air ini masih menjadikan transaksi syariah sebagai pilihan kedua atau bahkan lebih rendah daripada itu. Inilah bukti bahwa peran dari para sarjana ekonomi islam terhadap perekonomian Indonesia masih terbilang belum optimal.

Kelima yaitu Masih sempitnya ruang cakupan kompetensi dari praktik ekonomi dan bisnis islam yang saat ini sekarang ini hanya masih sebatas pemahaman umum dimasyarakat adalah mengenai ekonomi syariah tersebut adalah perbankan syariah, inilah perlunya terobosan terobosan pemahaman dari banyaknya perguruan tinggi islam di Indonesia untuk membuat perluasan atau penambahan prodi baru yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan  masyarakat terkait dengan perkembangan ekonomi dan bisnis islam yang ada  Indonesia. Mengingat banyaknya temuan temuan baru dilapangan permasalahan ekonomi sehingga dituntut adanya  penambahan prodi prodi baru seperti Manajemen Syariah, Manajemen Keuangan Syariah, Manajemen Bisnis Syariah, dan prodi prodi lainnya , Hal tersebut tidak terlepas dari dukungan semua pihak terutama dari pemerintah pusat, Kementerian Agama dalam  hal ini memberikan lampu hijau dalam menyelenggarakan prodi prodi yang dibutuhkan saat ini.

Kita dapat melihat salah satu contoh negara Malaysia yang mendapatkan sokongan penuh dari pemerintahannya terhadap pengembangan perekonomian secara syariah dan juga keterpaduan langkah dari para praktisi, akademisi maupun asosiasi agar pengembangan menjadi lebih efektif dan efisien secara berkelanjutan agar mampu bersaing dalam kancah persaingan global, khususnya dalam menghadapi persaingan global saat ini.

Penulis

Sunarji Harahap, M.M.

Dosen  Fakultas Ekonomi Bisnis Islam  Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Pengamat Ekonomi Syariah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close