Pernyataan Kapolri Keliru Tidak Menahan Ahok, Karena Tidak Ada Penjelasannya Dalam KUHAP

SUARAMEDANNEWS.com, Jakarta – Terkait penetapan tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) oleh Bareskrim Mabes POLRI, Namun Polri memutuskan untuk tidak menahan Ahok. dengan alasan pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian kepada wartawan di ruang rapat utama Mabes Polri, jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/11/2016), “Penyidik belum menetapkan langkah untuk melakukan penahanan karena penahanan itu harus memenuhi dua syarat objektif dan subjektif,”

“Karena ada saksi-saksi ahli dan peyidik yang berbeda pendapat (desenting opinion), maka di urungkan untuk melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan (Basuki Tjahaja Purnama)”.

Penjelasan ini menuai protes dari praktisi hukum Ahmad Irwandi Lubis SH, menyampaikan, “Keadaan objektif dan subjektif, sudah terpenuhi untuk dilakukan penahanan tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), sebagaimana pasal 21 (4) KUHAP”

Pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;

b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Dari uraian di atas, berarti dimungkinkan seorang tersangka tidak ditahan. Yaitu jika tersangka tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (4) KUHAP dan tidak ada keadaan-keadaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

“Tapi statemen Kapolri keluar dari pakem KUHAP, beliau menyatakan “karena ada saksi-saksi ahli dan peyidik yang berbeda beda pendapat (desenting opinion), maka di urungkan untuk dilakukan penahanan” Ini kritik terhadap pernyataan Kapolri, “Tidak ada di literatur hukum maupu KUHAP dan hukum positif (ius constitutum) alasan demikian, Pak kapolri Keliru” karena pendapat Kapolri,  tidak ada kesamaan didalam KUHAP, jelas Irwandi.

 

2 comments

  1. yg jadi patokan dalam menentukan status seseorang menjadi tersangka adalah dua alat buktu permulaann yg cukup dan dalam hal ini telah terpenuhi yaitu saksi2 dan ahli. masalah kebenaran keterangannya adalah domain pengadilan bukan oleh penyidik/penyelidik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close