Polda Sumut Akui Periksa Dua Pengusaha Papan Reklame di Medan

SUARAMEDANNEWS.com, Medan – Penyidik Subdit 3/Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut akhirnya mengakui telah melakukan memeriksa terhadap dua pengusaha papan reklame dan sejumlah staf Dinas TRTB Pemko Medan. Pemeriksaan terkait dugaan penggelapan pajak papan reklame.

“Kita masih pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket) dan memeriksa saksi-saksi, baik dari pihak pengusaha papan reklame maupun Pemko Medan,” kata Kasubbid Penmas Humas AKBP MP Nainggolan, Jumat (16/9/2016).

Nainggolan mengatakan, dua pengusaha billboard yang diperiksa dari PT Multigrafindo (MG) dan PT Star Indonesia (SI). Sementara dari Pemko Medan yaitu staf dari bagian penindakan papan reklame Dinas TRTB.

Sebelumnya, Kadis TRTB Medan Syampurno Pohan terlihat masuk ke dalam ruangan kerja Direktur Reskrimsus Poldasu Kombes Pol Toga H Panjaitan, Rabu (14/9/2016) kemarin.

Kedatangan Syampurno Pohan diduga terkait kasus dugaan penggelapan pajak reklame di Kota Medan. Namun, Syampurno mengaku kedatangannya hanya untuk silaturahmi. Dia menampik, kalau dirinya diperiksa penyidik Tipikor. “Tak ada pemeriksaan. Saya datang ke sini hanya silaturahmi saja,” katanya.

Sama dengan Direktur Reskrimsus Kombes Toga H Panjaitan mengatakan kedatangan Syampurno Pohan hanya untuk urusan pribadi. “Ya hanya urusan pribadi (silaturahmi) saja,” tandasnya.

Sementara informasi di Polda Sumut menyebutkan, penyelidikan dugaan penggelapan pajak reklame dilakukan karena merugikan negara sedikitnya Rp 50 miliar.

Peraturan Walikota (Perwal) Medan menegaskan, pemasangan papan reklame di jalan protokol dilarang, namun kedua pengusaha papan reklame itu mendirikan papan reklame tanpa izin yang notabene tidak menyetor pajak ke kas Pemko Medan.

Bahkan, di sejumlah jalan protokol, sedikitnya ada 28 papan reklame milik kedua pengusaha itu masih terpampang. “Pemko Medan menargetkan pemasukan daerah dari papan reklame untuk tahun 2015 kisaran Rp 55 miliar, namun yang masuk hanya Rp 5 miliar. Tidak tertutup kemungkinan ada kerjasama antara pihak pengusaha papan reklame dengan oknum di Dinas TRTB Medan,” kata sumber.

Yang uniknya, tambah sumber, kendati tidak menyetor pajak ke Pemko Medan namun sampai saat ini papan reklame milik PT MG dan PT SI masih terpampang di jalan protokol.

“Dinas TRTB sepertinya diskriminasi, walau pengusaha PT MG dan SI tidak menyetor pajak, namun papan reklamenya di sejumlah jalan protokol tetap dibiarkan sedangkan papan reklame milik pengusaha lain langsung ditumbangkan Dinas TRTB. Kita minta supaya Tipikor Poldasu menyeret kedua pengusaha billboard itu sampai ke pengadilan,” tambah sumber. (art/drc/dr)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close