Sunarji Harahap, M.M Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan PENGAMAT EKONOMI SYARIAH

Potensi Wisata Syariah

SUARAMEDANNEWS.com, Medan – Wisata syariah saat ini tidak hanya menjadi perhatian bagi negara-negara mayoritas berpenduduk muslim, tetapi juga negara-negara seperti Jepang, Thailand, Korea Selatan, dan beberapa negara Eropa. Negara-negara ini saling bersaing dan berebut menggarap pasar. Tentunya hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia

Konsep wisata syariah sendiri adalah kegiatan rekreasi yang disertai dengan nilai-nilai Islami. Pengembangan pariwisata syariah memperoleh dukungan luas baik dari pemerintah maupun dunia usaha. Salah satunya adalah tersedianya berbagai produk halal yang dapat menunjang pertumbuhan wisata syariah. Hal ini ditandai dengan meningkatnya konsumsi produk halal seperti bertambahnya perbankan syariah.

“Kenapa wisata syariah? karena di dunia internasional sudah mulai gencar dipromosikan, kita juga harus mulai. Indonesia juga baru-baru ini memperoleh penghargaan World’s Best Halal Tourism Destination dan World’s Best Halal Honeymoon Destination untuk Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dan World’s Best Family Friendly Hotel untuk Hotel Sofyan pada ajang World Halal Travel Award 2015 di Uni Emirat Arab dan Pulau Lombok dipilih terkait karena pada tahun 2016 mendapatkan penghargaan best halal tourism destination.

Keunggulan wisata syariah di Indonesia dari negara lain adalah melalui produknya. Bukan hanya makanan halal yang ada di sini, namun juga produk-produk lain yang menguatkan seperti makam-makam wali dan masjid kuno

Menyinggung soal produk halal, menurutnya, halal tidak ada hubungannya dengan agama tertentu. Halal berati higienis, bersih dan sehat. Produk halal juga tidak hanya dikonsumsi wisatawan Muslim saja namun juga oleh wisatawan non Muslim.

Industri pariwisata syariah Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Esensi wisata syariah terletak pada usaha menyingkirkan segala hal yang dapat membahayakan bagi manusia dan mendekatkan manusia kepada hal yang akan membawa manfaat bagi dirinya maupun lingkungan. Hal ini menarik banyak peminat di dunia, tidak terbatas bagi Muslim. Minat pariwisata syariah direspons dengan pengembangan usaha wisata syariah di Indonesia sehingga dapat menggerakkan perekonomian nasional.

Walaupun Indonesia dengan jumlah muslim terbesar di dunia, konsep pariwisata syariah di Indonesia baru diluncurkan pada tahun 2013 bertepatan dengan kegiatan Indonesia Halal Expo (Indhex) 2013 dan Global Halal Forum. Sementara itu negara tetangga Malaysia sudah terlebih dahulu melakukan konsep ini sejak 2006, dan sudah memiliki Direktorat Jenderal Wisata Syariah sejak 2009. Selama penulis mendapat kesempatan studi di Malaysia bidang Pariwisata (2008-2009) melihat implementasi konsep pariwisata syariah di Malaysia sudah lebih terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Bahkan hingga kini Malaysia menjadi tiga besar tujuan wisata syariah dunia setelah Turki dan Uni Emirat Arab.

Selama ini persepsi wisata syariah identik dengan wisata ziarah dengan mengunjungi makam ulama, masjid-masjid peninggalan sejarah, umrah, haji dan lain-lain. Padahal pariwisata syariah dapat berupa bentuk kegiatan wisata alam, wisata budaya maupun buatan yang dibingkai dalam nilai-nilai Islam. Merujuk pada Undang-Undang tentang Kepariwisataan (UU. No.10/2009) pariwisata syariah dapat didefiniskan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah.Menurut Jaih Mubarak (anggota BPH DSN-MUI) salah satu pembicara pada seminar tersebut mengungkapkan beberapa kriteria destinasi wisata syariah yakni harus: bai’id ‘an al-syirk (terhindar dari syirik), ba’id ‘an al-fasad (terhindar dari rusak), ba’id ‘an al-dharar (terhindar dari sulit), dan ba’id ‘an al-ma’shiyyah (terhindar dari maksiat).

esensi bersyariah adalah menyingkirkan hal-hal yang membahayakan bagi kemanuasiaan dan lingkungannya, sehingga produk dan jasa harus memenuhi ketentuan syariah untuk semua. Beberapa ketentuan wisata syariah diantaranya tersedianya makanan dan minuman yang terjamin kehalalannya, tersedia fasilitas yang layak dan nyaman untuk bersuci, tersedia fasilitas yang memuudahkan untuk beribadah, produk dan jasa pelayanan pada usaha-usaha beserta objek-objek wisata syariah, serta adanya suasana kondusif terhadap nilai-nilai Islam.

Hingga saat ini, pengembangan produk wisata syariah di Indonesia masih dibatasi pada empat jenis usaha pariwisata, yaitu hotel, restoran, biro perjalanan, dan Spa. Di awal tahun 2014 baru disahkan Peraturan Menteri (Permen) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI No.2 Tahun 2014 tentang pedoman Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, sedangkan untuk ketiga produk lainnya masih dalam tahap draft. Dengan Permen yang sudah keluar merupakan angin segar khususnya bagi para pelaku industri pariwisata untuk mengembangkan konsep syariah di Indonesia. Dengan payung hukum ini pula diharapkan konsep pariwisata syariah yang kini terus digelorakan tidak hanya sekedar wacana, namun dapat dijadikan sebuah investasi untuk membangun masyarakat syariah.

Berdasarkan data Dirjen Pemasaran Pariwisata Kemenparekraf (2013) jumlah wisman muslim ke Indonesiia sebesar 1.434.039, dengan prosentase jumlah wisman ke Indonesia sebesar 18,24%. Jumlah wisman muslim yang datang ke Indonesia bukan hanya dari wilayah timur tengah saja. Ini artinya, potensi pasar wisman (muslim) dari negara lain cukup potensial.

Jika dilihat dari kondisi Indonesia dengan 88,2% masyarakat beragama Islam, maka ini akan menjadi potensi dan peluang besar bagi Indonesia untuk menarik pasar dunia dengan menciptakan paket-paket wisata syariah di destinasi pariwisata Indonesia yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing kawasan. Hingga kini, Indonesia melalui Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menetapkan 9 destinasi wisata syariah yaitu: Sumatera Barat, Riau, Lampung, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Lombok, dan Makasar.

Indonesia pariwisata halal dunia berhasil memenangkan 12 penghargaan dari 16 kategori yang diperlombakan pada ajang World Halal Tourism Awards (WHTA) 2016 di Abu Dhabi. Kita dapat juga meniru bahwa Lombok menjadi daerah pertama sekaligus satu-satunya di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai pariwisata syariah, dan juga telah membuka program studi wisata syariah UIN Mataram yang akan mengedukasi dan mengeksplorasi mengenai wisata syariah di Indonesia. Dalam Perda No. 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal, tertulis bahwa ruang lingkup pengaturan Pariwisata Halal dalam Peraturan Daerah ini meliputi destinasi, pemasaran dan promosi, industri, kelembagaan, pembinaan, pengawasan dan pembiayaan. Pengelola destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal, seperti tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan Muslim, serta fasilitas bersuci yang memenuhi standar syariah.

Lombok dikenal dengan sebutan Pulau Seribu Masjid yang memudahkan wisatawan muslim untuk berwisata sekaligus beribadah. Industri yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang tidak berpatokan pada prinsip syariah, apabila bersedia menjadi industri berbasis pariwisata halal pun wajib menyediakan arah kiblat di kamar hotel, juga informasi masjid terdekat, tempat ibadah bagi wisatawan dan karyawan Muslim, keterangan tentang produk halal dan tidak halal, tempat wudhu terpisah antara laki-laki dan perempuan, sarana pendukung untuk melaksanakan sholat, serta tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan serta sudah 100 hotel yang sudah disertifikasi halal.

Pada hal penyediaan makanan dan minuman, industri wajib memiliki sertifikasi halal dan menjamin kehalalan yang disajikan. Sementara pada pengusaha SPA, sauna dan griya pijat yang halal maka wajib menyediakan ruangan perawatanuntuk pria dan wanita secara terpisah, terapi pikiran dan olah fisik yang tidak melanggar syariah, terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita, serta memiliki sarana yang memudahkan untuk sholat.

Perkembangan syariah yang sudah merambah ke berbagai entitas termasuk pada industri pariwisata tentunya adalah sebuah peluang dalam menumbuhkan ekonomi masyarakat. Untuk mendukung program tersebut dibutuhkan tenaga profesional di bidang pariwisata khususnya wisata syariah, diperlukannya tataran operasional yang melibatkan DSN (Dewan Syariah Nasional) MUI dalam menyiapkan standar sebagai pedoman dalam  penyelenggaraan pariwisata syariah.

Selain itu dukungan dari pemerintah, industri, dan masyarakat, serta perguruan tinggi dalam menyiapkan sumber daya manusia termasuk dalam menyiapkan kurikulum mengenai pariwisata syariah juga mutlak diperlukan sehingga konsep pariwsata syariah lebih implementatif. Yang tak kalah penting adalah peran media massa dalam menyosialisasikan konsep pariwisata syariah kepada publik.

Jika pemahaman yang  integrasi sudah didapat dari semua pihak, maka konsep pariwisata syariah di Indonesia tidak hanya dijadikan sebagai label semata namun juga terhadap substantif sehingga konsep ini dipandang sebagai sebuah sistem dan benar-benar memiliki value bagi kehidupan masyarakat. Dan jika negara-negara dengan penganut muslim minoritas saja mampu dan sudah lebih dulu menerapkan konsep pariwisata syariah (seperti Australia, Jepang, Singapura, Thailand, China dan beberapa negara lainnya ), maka Indonesia pun idealnya mampu menjadi destinasi wisata syariah di dunia.

 

Penulis

Sunarji Harahap, M.M.

Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *