Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi

Presiden Jokowi Perintahkan Jaksa Agung Telusuri Keberadaan Hasil TPF Munir

SUARAMEDANNEWS.com, Jakarta – Johan Budi SP Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi menyampaikan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengetahui dan merespon opini perbincangan publik,  termasuk yang berkaitan dengan dokumen hasil dari Tim Pencari Fakta (TPF) kasus Munir, terutama paska keluarnya keputusan Majelis Komisi Informasi Publik (KIP) pada sidangnya Senin (10/10/16). Dilansir dari Setkab.

“Presiden menyampaikan bahwa telah memerintahkan Jaksa Agung untuk yang pertama menelusuri keberadaan hasil TPF itu. Yang kedua, setelah ditelusuri, sejauh mana penyelesaian dari kasus Alm Munir itu sudah dilakukan di era kepemimpinan yang terdahulu, sampai dimana, gitu,” ucap Johan Budi kepada wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/10/16) siang. Johan Budi menegaskan, perintah yang disampaikan oleh Presiden kepada Jaksa Agung, bisa di telusuri lebih lanjut apakah ada bukti baru yang bisa ditindak lanjuti nantinya kedepan.

Dia mengingatkan, kasus pembunuhan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Munir itu juga pernah ada tersangkanya, bahkan ada terpidananya. Karena itu, Presiden konsen kemudian memerintahkan pada Jaksa Agung, yang pertama menelusuri keberadaan hasil TPF itu. Akan dipelajari apakah dari dokumen-dokumen TPF, ada hal baru yang kemudian bisa ditindaklanjuti oleh Kejaksaan atau Kepolisian.

“Karena itu, menyikapi hal ini Presiden tadi saya konfirmasi akan memerintahkan Jaksa Agung dan sekarang sudah diperintahkan,” jelas Johan, Dia menyampaikan Sikap Istana yang disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan pakar dan praktisi hukum beberapa waktu yang lalu dalam konteks kerangka yang lebih besar, yaitu reformasi di bidang hukum secara total. dia menyampaikan, hal yang ingin diselesaikan oleh pemerintahan adalah persoalan masa lalu. Diantaranya kasusnya Alm. Munir.

“Apa langkah yang akan dilakukan, itu tadi, karena ini yang mengemukan adalah ternyata ada dokumen hasil TPF yang diminta oleh beberapa pihak. Ini bukan soal diumumkan atau tidak diumumkan, menyelesaikan persoalan ini harus komprehensif,” tegas Johan Budi. Apakah Sekretariat Negara (Setneg) akan banding terhadap putusan KIP ? Johan Budi menyampaikan, hal itu sedang dipelajari, Dia menyampaikan apakah Setneg memutuskan untuk banding atau tidak, masih ada waktu 14 hari sejak putusan diterima oleh Majelis KIP.

Hasil TPF Tidak Diperintahkan untuk di Umumkan Alex Lay Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) yang mendampingi Johan Budi menyampaikan, Majelis KIP tidak memerintahkan Setneg mempublikasikan hasil TPF Munir yang dilakukan pada tahun 2005. Yang diperintahkan oleh KIP adalah Setneg mengumumkan pernyataan yang disampaikan Setneg pada persidangan KIP tersebut, bahwa Setneg tidak memiliki dokumen yang namanya laporan TPF.

“Jadi kalau anda dengar baik-baik diktum amar putusan 2 dari amar putusan KIP itu secara jelas memerintahkan Setneg mengumumkan pernyataan bahwa Setneg tidak memiliki laporan TPF. Jadi amar kedua dari putusan KIP tersebut konsisten dengan fakta persidangan dengan pembuktian yang dilakukan oleh Setneg bahwa memang di tahun 2005 Setneg tidak pernah menerima laporan dari TPF, dan itu dibuktikan dengan menghadirkan daftar surat masuk di tahun 2005 dan memang tidak ada dokumen yang namanya laporan TPF,” terang Alex.

Diperkuat juga dengan pernyataan Mensesneg sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra di sejumlah media yang mengatakan bahwa memang beliau tidak menerima salinan TPF tersebut dan dengan sendirinya tidak diarsipkan oleh Setneg, Ucap Alex Lay. “Jadi Pak Sudi juga mengatakan demikian, bahwa yang menerima memang Pak SBY, sejumlah eksemplar, dan Setneg dan Setkab tidak memegang arsipnya. Itu yang terungkap baik di persidangan maupun di publik,” lanjut Alex.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *