Polisi menunjukan barang bukti OTT pungutan liar di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa, 11 Oktober 2016. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Presiden RI JOKOWI : STOP, Hentikan Pungli Di Semua Instansi

SUARAMEDANNEWS.com, Jakarta – Pernyataan Presiden Jokowi terkait dugaan Pungutan liar alias pungli yang terjadi di Kemenhub menyampaikan STOP, HENTIKAN pungli apapun terhadap kepentingan rakyat, Presiden Jokowi dalam proses reformasi hukum yang saat ini terus berproses dan menjadi perhatian Pemerintah terkait masalah ini. Selasa sore (11/10/2016) di Istana Kepresidenan, dirinya beserta para pemangku kepentingan termasuk Kepolisian menggelar rapat terbatas.

Di dalam rapat terbatas dibentuk Operasi Pemberantasan Pungli yang bergerak di bawah Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan. Jokowi memerintahkan para penegak hukum untuk menyelidiki praktik haram para pejabat di pemerintahannya.

OPP (Operasi Pemberantasan Pungli) Baru saja dibentuk,  dalam tugas pertamanya Kepolisian sudah mendapatkan hasil perbuatan dugaan pungli yang terjadi di kementerian perhubungan.

Kehadiran sejumlah aparat Kepolisian gabungan Badan Reserse Kriminal dan Kepolisian Daerah Jakarta di Kemenhub mengejutkan seorang Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Perhubungan yang berinisial AR, dia kedapatan meminta duit pungutan liar terkait administrasi di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

harusnya proses perizinan sudah dilakuakn secara daring,  dan tidak perlu ada serah terima duit lagi di kantor. tapi Polisi menangkap seorang pemohon izin di kantor tersebut. Dari penangkapan orang tersebut, polisi langsung melacak dan menangkap tersangka lain, mulai dari calo hingga petugas-petugas terkait, termasuk AR. Mereka tertangkap basah meminta uang tambahan sebagai pelicin proses administrasi. Dilansir dari CNN Indonesia pada Rabu (12/10/2016).

Selain PNS tersebut, inisial para tersangka yang diamankan di antaranya adalah AD, D, T, D, dan NM.

Uang tunai sejumlah puluhan juta rupiah ditemukan di kantor yang terletak di Medan Merdeka Barat itu. Belum lagi, rekening penampung berisi Rp1 miliar juga diduga terkait dengan praktik haram para pelaku.

Temuan kebanyakan berasal dari loket perizinan, tepatnya di lantai 6 dan 12 kantor tersebut. Di sana adalah tempat pengurusan izin kapal, buku laut dan lain-lain.

Kabar ini langsung sampai ke telinga Jokowi yang masih melaksanakan rapat. Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Asman Abnur juga ada di sana.

Mereka segera meluncur ke lokasi yang berada tidak jauh dari tempat dilaksanakannya rapat. Setibanya di Kementerian, Jokowi lantang berkata, “hentikan yang namanya pungli, terutama yang menyangkut pelayanan masyarakat!”

Dia meminta Budi dan Asman untuk segera memecat pejabat yang kedapatan meminta pungutan liar itu.

Budi mengakui, praktik pungutan liar memang kerap terjadi di kantornya. Dia mengatakan, karena kasus ini sudah menyangkut ranah hukum pidana, maka kepolisian sebagai pihak berwajib langsung berkoordinasi aktif.

“Kami menemukan fakta-fakta awal dan kemudian disampaikan ke pihak Kepolisian untuk melakukan investigasi hingga diperoleh bukti kuat dan terjadi operasi tangkap tangan di unit perizinan,” kata Budi.

Sementara polisi menyebut kasus ini terkait dengan pengurusan administrasi di berbagai bidang, mulai dari perizinan kapal hingga pembuatan buku pelaut.

Dijelaskan Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Awi Setiyono, pungli ini melibatkan tiga perusahaan, yakni PT CIS, PT SBI dan PT KSM, serta salah satu SMK Pelayaran di Jakarta.

Saat operasi tangkap tangan (OTT) berlangsung, ditemukan 35 surat izin pelayaran milik siswa sekolah tersebut.

“Ada yang tertangkap sedang mengurus izin. Sebenarnya tinggal mengambil surat izin pelayaran untuk 35 siswa ini,” kata Awi kepada CNNindonesia.
Kini, enam tersangka yang diamankan telah digelandang ke kantor polisi untuk terus dimintai keterangan. Rencananya, hari ini Polri akan membeberkan hasil pemeriksaan tersebut kepada masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *