Sunarji Harahap, M.M Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan PENGAMAT EKONOMI SYARIAH

PROSPEK SBSN SEBAGAI  SUMBER PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR 

SUARAMEDANNEWS.com – Surat Berharga Syariah Negara (SBSN ) mempunyai potensi yang menarik untuk digunakan sebagai alternatif atau bahkan solusi untuk mengatasi permasalahan akan kurangnya dana pembiayaan pemerintah untuk proyek pembangunan infrastruktur . Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat juga disebut Sukuk Negara adalah surat berharga (obligasi) yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia berdasarkan prinsip syariah. SBSN atau sukuk Negara ini adalah suatu instrument utang piutang tanpa riba sebagaimana obligasi, di mana sukuk ini di terbitkan berdasarkan suatu asset acuan yang sesuai dengan prinsip syariah. Jadi sukuk adalah sebagai sertifikat dari suatu nilai yang dipresentasikan setelah menutup pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat, dan menggunakannya sesuai rencana. sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas aset yang jelas, barang, atau jasa atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktivitas investasi tertentu.

Berdasarkan Data Outlook Ekonomi Indonesia tahun 2017, akan terdapat proyek Strategis Indonesia yang meliputi pembangunan 225 proyek fasilitas umum dan 1 program kelistrikan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Terdapat sekitar 52 proyek pembangunan Jalan, 19 proyek kereta, 17 proyek Bandar Udara, 13 proyek pelabuhan, 3 proyek perumahan, 7 proyek energi, 3 proyek pertanian/kelautan, 10 proyek pembangunan fasilitas air bersih, 25 proyek kawasan, 3 proyek teknologi, 60 proyek bendungan, 7 proyek PLBN, 6 proyek smelter, dan 1 program kelistrikan. Setiap Proyek tersebut tersebar di setiap wilayah Indonesia, meliputi 46 proyek di pulau Sumatera dengan budget anggaran sebesar Rp. 31,1 triliun, 89 proyek di pulau Jawa dengan budget anggaran Rp. 77,8 triliun, 16 proyek di Bali dan Nusa Tenggara dengan budget anggaran Rp. 0,91 triliun, 24 proyek dipulau Kalimantan dengan budget anggaran Rp. 38 triliun, 28 proyek di pulau Sulawesi dengan budget anggaran Rp. 14,3 triliun, 13 proyek di Maluku dan Papua dengan budget anggaran Rp. 4,81 triliun, 9 proyek dan 1 program kelistrikan lintas wilayah dengan budget anggaran Rp. 127 triliun. Untuk pembangunan Proyek infrastruktur ini pemerintah telah merelokasi anggaran subsidi ke anggaran pembangunan Infrastruktur. Berdasarkan hal ini, anggaran belanja infrastruktur diestimasikan akan mengalami peningkatan setiap tahun. Berdasarkan data Outlook Ekonomi Indonesia tahun 2017, alokasi belanja infrastruktur Indonesia mencapai Rp. 317,1 triliun pada tahun 2016 dan akan meningkat menjadi Rp. 387,3 triliun pada tahun 2017. Namun rencana pembiayaan Infrastruktur ini, 31% atau sekitar Rp. 154 triliun berasal dari swasta. Bagaimana hal ini dapat diatasi melalui Ekonomi Islam?

Dalam Ekonomi Islam terdapat sarana untuk pembiayaan Infrastruktur. Hal ini sering kita dengar dengan nama “Sukuk”. Sukuk dianggap sebagai salah satu alternative untuk pembiayaan proyek jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur, hal ini karena pembangunan infrastruktur dapat lebih mudah mendapatkan dana segar lewat sukuk dan sifat pembiayaan sukuk mendasarkan pada model pendapatan yang adil dan inovatif.

Lalu bagaimana Kita bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia melalui sukuk ini? Warga Negara Indonesia (WNI) dapat berpartisipasi langsung dalam pembangunan sekaligus memperoleh imbalan investasi yang menguntungkan dengan menjadi investor Sukuk Ritel. Sukuk Ritel merupakan instrumen investasi yang diterbitkan Pemerintah di pasar perdana, khusus untuk Warga Negara Indonesia. Calon investor dapat membelinya melalui Agen Penjual yang ditunjuk Pemerintah. Hampir seluruh bank besar, termasuk didalamnya yaitu bank syariah telah bergabung menjadi Agen Penjual Sukuk Ritel. Melalui Agen Penjual tersebut, setiap WNI yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP dapat membeli Sukuk Ritel.

Dalam ruang lingkup Negara, sukuk dikenal dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau Sukuk Negara. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN, tujuan penerbitan SBSN yang utama adalah untuk membiayai defisit APBN termasuk di dalamnya untuk pembiayaan proyek-proyek Pemerintah. Jadi, Ekonomi Islam telah secara nyata siap ikut serta dalam mengawal pembangunan Indonesia di Tahun 2017. Selain itu, sukuk telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas sebagai sarana ikut serta dalam pembangunan Indonesia dan mampu meningkatkan tingkat keuntungan mereka. Hal ini sesuai dengan data dari Direktorat Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), yang memperlihatkan bahwa penerbitan Sukuk Negara mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari pertama diterbitkan tahun 2008 yang hanya sebesar Rp4,7 triliun, kemudian direncanakan pada tahun 2015 sebesar Rp90 triliun lebih. Total penerbitan Sukuk Negara sampai dengan akhir bulan Mei 2015 mampu mencapai Rp247,5 triliun.

Pemerintah Indonesia khususnya kementerian keuangan melakukan usaha diversifikasi

dalam sumber-sumber pembiayaan untuk mendukung APBN khususnya untuk memperoleh tambahan budget untuk pembangunan infrastruktur. Instrumen SBSN merupakan salah satu dari alternatif sumber pembiayaan APBN. Pengajuan usulan proyek yang akan di biayai oleh Sukuk Negara bisa diusulkan langsung oleh Kementerian atau Lembaga yang sebagai pihak yang mempunyai kegiatan pembangunan maupun dapat ditawarkan sebagai pilihan oleh Bappenas atau Kementerian Keuangan kepada Kementerian atau Lembaga yang mempunyai proyek, apakah proyek yang diusulkan akan dibiayai oleh Sukuk atau pembiayaan biasa (APBN atau PHLN). Adapun alur mekanisme pengusulan kegiatan Kementerian atau Lembaga yang akan dibiayai oleh Sukuk menurut Kementerian Keuangan, Direktorat Pembiayaan Syariah (2008) yaitu pertama, adanya pengajuan usulan proyek/kegiatan oleh Kementerian/Lembaga yang dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja dan Studi Kelayakan, kemudian dilanjutkan tahap kedua, yaitu penilaian kelayakan dan kesiapan proyek/kegiatan yang akan dibiayai SBSN oleh

Bappenas. Ketiga, Bappenas melakukan penyusunan dan penyampaian daftar prioritas kegiatan kepada Kementerian Keuangan. Keempat, Kementerian Keuangan melakukan penganggaran terhadap proyek yang memenuhi kriteria dari penilaian Bappenas. Kelima, penerbitan DIPA proyek yang dilanjutkan penerbitan SBSN untuk proyek tersebut oleh Kementerian Keuangan untuk membiayai proyek tersebut.

 

SBSN atau sukuk Negara adalah surat berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap asset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Asset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan atau barang milik Negara yang memilki nilai ekonomis, berupa tanah dan atau bangunan maupun selain tanah atau bangunan, yang dalam rangka penerbitan SBSN dijadikan sebagi dasar penerbitan SBSN. SBSN merupakan bagian dari surat berharga Negara, selain surat utang Negara (SUN) perbedaan SBSN dengan SUN adalah dalam hal imbal hasil yang diberikan. SUN masih mengandung riba sebab memberikan imbalan berupa bagi hasil.

 

Sukuk pada prinsipnya mirip dengan obligasi konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (underlying transaction) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip bagi syariah. selain itu, sukuk juga harus distruktur secara syariah agar instrumen keuangan ini aman dan terbebas dari riba, gharar dan maysir.

Ada beberapa prospek penggunaan SBSN sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur dari penerbitan SBSN  yaitu 1, penerbitan Undang-Undang SBSN menjadi landasan pokok dalam penerbitan SBSN beserta peraturan pelengkap teknis lainnya untuk pembiayaan infrastruktur.2, penduduk Indonesia 88% muslim sehingga jumlah yang besar ini merupakan suatu modal yang besar bagi penghimpunan dan Sukuk untuk infrastruktur.3, kebutuhan masyarakat Indonesia akan partisipasi kepemilikan publik.4, meningkatkan upaya tertib pencatatan administrasi aset negara untuk dijadikan underlying aset sukuk, karena banyak aset negara yang tersebar di lembaga dan kementerian yang tidak diperhatikan catatan administrasinya, sehingga dengan penggunaan aset-aset negara yang ada pada lembaga dan kementerian sebagai underlying aset sukuk maka secara tidak langsung memacu tertib administrasi aset negara. 5, SBSN menjadi benchmark bagi penerbitan sukuk korporasi, sehingga meningkatkan perusahaan untuk mengeluarkan sukuk untuk pembiayaan operasional perusahaan. 6, pricing determintion (penentuan harga) Sukuk tidak menggunakan instrumen bunga sehingga merupakan jenis bisnis yang halal untuk muslim. 7, proyek-proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak akan lebih diprioritaskan negara, walaupun mungkin dari segi materil keuntungannya lebih sedikit .

 

Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 31/DSN-MUI/IX/2002 sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. sukuk mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.Sedangkan menurut Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-130/BL/2006 tahun 2006 Peraturan No. IX .A. 13, sukuk ádalah efek syariah berupa sertufikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, dan kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

 

Akad dalam SBSN adalah perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  Seperti yang telah diketahui sebelumnya, ada beberapa jenis SBSN yang melibatkan akad-akad muamalat, yaitu:

1)      Ijarah adalah Akad yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati. Dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti perpindahan kepemilikan aset itu sendiri.

2)      Mudarabah adalah Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih, yaitu satu pihak sebagai penyedia modal dan pihak lain sebagai penyedia tenaga dan keahlian, keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, sedangkan kerugian yang terjadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, kecuali kerugian disebabkan oleh kelalaian penyedia tenaga dan keahlian. Dimana satu pihak menyediakan modal (rab-al-maal/shahibul maal) dan pihak lain menydiakan tenaga dan keahlian (mudharib), keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan proporsi perbandingan (nisbah) yang disepakati sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, sepanjang kerugian tersebut tidak ada unsur moral hazard (niat tidak baik dari mudharib).

3)      Musyarakah adalah Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal, baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya, dengan tujuan memperoleh keuntungan, yang akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak. Dimana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing

4)      Istishna’ adalah Akad jual beli aset berupa obyek pembiayaan antara para pihak dimana spesifikasi, cara dan jangka waktu penyerahan, serta harga aset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dimana para pihak menyepakati jual-beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan dan spesifikasi proyek/barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.

5)      Imbalan adalah pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan Akad penerbitan SBSN, yang diberikan kepada pemegang SBSN sampai dengan berakhirnya periode SBSN.

 

Penulis

Sunarji Harahap, M.M.

Dosen  Fakultas Ekonomi Bisnis Islam  Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close