Rapat Paripurna DPRD Medan ‘Ranperda Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah’, Sejumlah Fraksi Beri Pandangan Umum

SUARAMEDANNEWS.com, Medan – DPRD Kota Medan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah atas rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Medan, Selasa (25/10/2016).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung SE SH MH didampingi sejumlah Wakil Ketua DPRD Kota Medan, H Iswanda Nanda Ramli SE, H Ihwan Ritonga SE, Burhanuddin Sitepu SH dan sejumlah anggota dewan lain turut menghadirinya. Sementara itu dari pihak Pemko Medan langsung dihadiri Wakil Walikota Medan, Ir Ahkyar Nasution MSi dan sejumlah Kepala SKPD dan para Camat.

Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S Msi melalui Wakil Walikota Medan, Ir Akhyar Nasution MSi diingatkan agar pengisian jabatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) jajaran Pemko Medan tidak berdasarkan suka atau tidak suka. Namun pejabat yang akan ditempatkan hendaknya mempertimbangkan kinerja yang memiliki kompetensi, berprestasi dan teruji seharusnya menjadi salah satu bahan pertimbangan.

 

Penegesan dan harapan ini disampaikan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Medan Drs Herri Zulkarnain Hutajulu MSi saat menyampaikan pemandangan umum fraksi Demokrat DPRD Medan tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota Medan rapat paripurna di gedung dewan, Selasa (25/10/2016).

Masih kata Herri Zulkarnaen, Fraksi Demokrat menilai masih banyak PNS Pemko Medan yang memiliki kompetensi tidak diragukan. Namun selama ini tidak memperoleh kesempatan menempati suatu jabatan untuk itu ;patut dipertimbangkan. Sedangkan bagi pejabat yang akan memasuki masa bhakti tidak perlu perpanjangan tugas lagi.

Selain itu kata anggota dewan anggota komisi A DPRD Medan ini, Walikota Medan, Drs HT Dzulmi Eldin S Msi dan Wakil Walikota Medan, Ir Akhyar Nasution MSi diharapkan dapat mempertimbangkan masukan dan saran yang disampaikan legislatif terkait pengisian pejabat di Pemko Medan. Sehingga program yang disampaikan Pemko Medan untuk mewujudkan kota Medan multi kultural, berdaya saing, humanis sejahtera dan religius terealisasi.

Sementara itu, juru bicara Fraksi PDI P DPRD Medan yang disampaikan Roby Barus mempertanyakan pola rekruitmen yang dilakukan Pemko Medan untuk mengisi jabatan struktur susunan organisasi dan tata kerja yang baru. Dengan pola itu diyakini akan terwujud the right man on the right place.

Roby juga mempertanyakan langkah Pemko Medan untuk meredam keresahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemko Medan terkait perubahan struktur yang baru. Sama halnya dengan rencana Pemko memberdayakan SDM dari jabatan yang hilang akibat dampak perubahan struktur.

Pendapat yang hampir sama juga disampaikan juru bicara Fraksi Golkar DPRD Medan melalui Mulia Asri Rambe (Bayek). Disakatakan Bayek, Pemko Medan harus melakukan penataan kelembagaan yang diimbangi penataan elemen yakni SDM, keuangan, penataan sarana dan prasarana serta membangun hubungan kerja antar unit.

Sementara dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang disampaikan Asmui Lubis mengusulkan pertambahan dinas dan penggabungan dinas yang ada selama ini.

Fraksi PKS juga mengusulkan agar Pemko Medan membentuk Badan Pengawas Daerah yang diharapkan dapat mengawasi kinerja seluruh aparat pemerintah Kota Medan apakah sudah sesuai atau tidak dengan undang -undang yang berlaku. Sehingga nantinya Badan Pengawas diharap dapat mengawasi proses pembangunan dan pemanfaatan anggarannya. (FAS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close