REKONTRUKSI PIDIE JAYA BERBASIS MITIGASI BENCANA

SUARAMEDANNEWS.com – Pasca Gempa bumi meguncang Provinsi Aceh 7 Desember 2016 telah menimbulkan kerusakan yang sangat parah dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Pidie Jaya.  Gempa berkuatan 6.5 Skala Richter telah memporak-porakda seluruh Infrastruktur, Jalan, Jembatan, Sekolah Perkantoran, Rumah, Pertokoan, tempat Ibadah, serta jatuhnya ratusan korban jiwa, selain meyebabkan kerusakan dan korban jiwa Gempa Bumi juga meninggalkan trama mendalam bagi saunak keluarganya yang menimpa musibah bencana alam tersebut.

Gempa Bumi yang terjadi pada 7 Desember pada pukul 5.03.36 Wib berpusat pada koordinat 5,25 LU dan 96,24 BT, tepatnya di darat pada jarak 18 kilometer tenggara Sigli, Pidie dan 2 kilometer utara Meureudu, Pidie Jaya pada kedalaman 15 km. Menurut laporan BMKG Gempa yang terjadi di kabupaten Pidie Jaya termasuk dalam kelompok tektonik akibat terjadinya penggeseran lempeng bumi. Namum tidak menimbulkan Gelombang Tsunami. Gempa juga terasa di kabupaten seperti Pidie, Bireuen, hingga sampai ke Banda Aceh, Langsa, dan Pulau Simeulue.

Perecanaan Berbasis Mitigasi Bencana

Bencana terjadi secara tiba-tiba dan tanpa bisa diprediksi kapan waktu dan tempat, sehingga perencanaan pembangunan berbasis mitigasi bencana merupakaan suatu konsep yang harus dipelajari dan dipahami oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) dalam merencanakan arah pembangunan.

Pengurangan resiko dampak dari bencana alam atau yang lebih dikenal dengan mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko dampak yang ditimbulkan bencana alam, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun maupun kesadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman apabila terjadi bencana alam secara tiba-tiba. Pengertian ini menunjukkan bahwa pengurangan resiko bencana bersifat preventif dan harus diletakkan pada aktivitas yang berkelanjutan melalui instrumen yang mengikat bagi pelaku pembangunan. Instrumen ini berperan sebagai guidence pembangunan sekaligus memastikan bahwa secara substansial memuat rekomendasi pemanfaatan ruang yang mampu mengurangi resiko bencana. Hal ini menunjukkan bahwa investasi pengurangan resiko bencana dapat diletakkan melalui penataan ruang.

Dalam kontes kehidupan sehari-hari masyarakat juga perlu dibekali dengan pemahaman-pemahaman dalam menghadapi bencana Gempa yang sulit di prediksi oleh para ilmuan, dengan dibekali materi-materi kemitigasi bencana alam. Selanjutnya pemahaman mengenai pola hidup dalam pemanfaatan wilayah harus juga memenuhi konsep studi kelayakan, mengingat bencana alam terjadi tidak terlepas dari pada kerusakan lingkungan dimana tempat manusia yang menghuninya. Hubungan timbal balik antara alam dengan seisinya ada lingkaran yang tidak bisa dipisahkan, dan apabila hal ini terjadi maka alam akan menyesuaikan kondisinya terhadap perubahan-perubahan yang disebabkan oleh manusia.

 

Konsep Perecanaan Mitigasi Bencana

Dalam konsep perencanaan pembangunan pola tata ruang wilayah harus mempertimbangkan aspek kebencanaan dalam setiap rumusan perencanaan pembanguna.  Seaca konsitusional undang-undang negara republik indonesia nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penataan ruang pembanguan wilayah terdiri atas tahapan perencanaan, Pembangunan, pengendalian pemanfaatan dan pengawasan. Penataan ruang wilayah kawasan rawan bencana harus meliputi pemanfaatan ruang pada level tingkatan paling bawah.

Beberapa pertimbangan penataan ruang di kawasan rawan bencana adalah penghindaran (menghindari pembangunan di daerah rawan bencana, pengamanan, (mengamankan daerah terbangun di daerah rawan bencana, pemindahan lokasi, memindahkan lokasi kegiatan budidaya atau kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah  rawan bencana ke lokasi lebih aman, pembatasan intensitas ruang, dan perencanaan lokasi tapak serta konstruksi bangunan yang sesuai dengan standar mutu.

Dalam proses perencanaan tata ruang wilayah berbasis mitigasi bencana harus mencakup semua sendi-sendi kehidupan social masyakarat yang akan mendiami wilayah tersebut. Konsep perencanaan wilayah dalam membangun di awali dengan proses perencanaan yang sesuai dengan kondisi tataruang wilayah sabagai pondasi tata letak pembangunan. Sacara teoritis perencanaan harus memenuhi semua unsur untuk menghindari dampak apabila terjadi bencana alam sewaktu-waktu.

Belajar pada pengalaman bencana alam Gempa Bumi disertai dengan timbulnya Gelombang Stunami pada tahun 2004, serta bencana alam lain diseluruh tanah air. Pemerintah Aceh  harus lebih memberikan pemahaman untuk mengurangi dampak apabila terjadi bencana secara secara tiba-tiba. Kemudian arah tata ruang pembangunan pemukiman masyarakat maupun sarana dan prasarana Infrastruktur harus memperhatikan kondisi giologi setempat, dengan demikian takkala terjadi musibah bencana alam jumlah korban jiwa maupun harta benda dapat diminimalisir. Sesungguhnya gempa bumi tidak dapat dihentikan dengan konsep apapun, Namum dengan adanya pemahaman mengenai kemitigasian bencana korban nyawa manusia dan harta benda dapat diminimalisir.

 

 

Penulis  Samsul Bahri

Direktur Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan Aceh

LEMKASPA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *