SAHdaR : Tahun Janji Perbaikan Layanan BPJS Kesehatan

SUARAMEDANNEWS.com, Medan – Publik kembali menagih janji Presiden Jokowi saat kampanye yang juga diucapkan dalam berbagai kesempatan setelah menjabat presiden, bahwa ia akan membereskan layanan BPJS Kesehatan. Pasalnya, sejak diluncurkan tahun 2014, BPJS ternyata masih terus mengalami kerugian, dengan jumlah berikut :

 

 

 

 

SAHdaR menduga, bahwa temuan kecurangan inilah yang sebenarnya menjadi penyebab kerugian yang dialami BPJS, dengan kata lain memang karena SALAH URUS. Dan kerugian ini, lanjut Masri Harahap, pada akhirnya harus ditutupi oleh pemerintah, sehingga disimpulkan menjadi kerugian negara. Beberapa dari temuan-temuan ini diperoleh dari pengaduan masyarakat kepada SAHDAR diwilayah Kota Medan yang mengalami langsung praktik kecurangan tersebut. Pengaduan ini lantaran tidak adanya posko-posko yang disiapkan pemerintah dan BPJS yang mudah diakses untuk menampung komplain peserta BPJS. Ini juga membuktikan bahwa sistem pengawasan layanan yang dimiliki BPJS tidak berfungsi seperti ekspektasi masyarakat.

Masri Harahap menduga, bahwa temuan ini baru sedikit dibandingkan dengan fakta yang sebenarnya belum terungkap, karena banyak masyarakat tidak menyadari adanya praktik kecurangan yang dilakukan oleh oknum dirumah sakit, puskesmas, klinik dan apotek karena umumnya masyarakat tidak mengerti atau tidak teliti dengan hasil diagnosa dan atau resep dokter yang tertera dalam klaim BPJS. Akibatnya, tegihan klaim BPJS naik berkali lipat dibanding faktual yang digunakan peserta BPJS. Kami menyayangkan jika masalah-masalah ini ditutup-tutupi oleh BPJS, dan menuduh masyarakatlah satu-satunya pihak yang patut disalahkan.

 

Anehnya, BPJS berdalih bahwa kerugian itu bukan karena salah urus, melainkan karena “jumlah peserta yang sakit lebih banyak daripada yang membayar iuran, serta rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran premi dari peserta. Namun, Masri Harahap, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik SAHdaR menilai bahwa BPJS tidak jujur dalam mengungkapkan masalah kerugian yang dialaminya itu dengan menimpakan seluruh masalah kepada peserta BPJS. Pasalnya, SAHdaR menemukan adanya berbagai masalah atau praktik kecurangan yang tidak diungkap BPJS kepada publik, antara lain :

 

No.Daftar Permasalahan BPJSDugaan Pelaku
1Terjadi manipulasi diagnosa dan resep dokterRumah sakit / Puskesmas
2Mark Up harga tagihanRumas Sakit/Puskesmas
3.Mengajukan klaim PalsuRSU, Puskesmas, Klinik, & Oknum BPJS
4.Memanipulasi kelas perawatan (kelas I  ditagihkan kelas VIP)Rumah Sakit / Puskesmas
5Membatalkan tindakan medis yang seharusnya wajib dilakukan atau melakukan tindakan medis yang tidak perluRumah Sakit, Puskesmas, Klinik
6Peserta BPJS tidak taat membayar premiPeserta BPJS
7Menjadi peserta pada saat sakitPeserta BPJS
8Penggelapan Storan BPJS KetenagakerjaanKaryawan Perusahaan
9Proses integrasi dan kapitasi dana BPJSKepala Daerah, Kadis Kesehatan, BPJS, Rumah sakit/Puskesmas.

Sumber : Indok SAHdaR

 

 

Celakanya, hingga saat ini pasien BPJS masih terus merasakan dampak dari carut – marutnya layanan BPJS yang harus menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk dievaluasi pada tahun 2017, antara lain :

Sumber : Indok SAHdaR

 

Mengingat masalah ini, apakah tidak sebaiknya kita mencari jalan keluar bagaimana membangun sistem layanan kesehatan agar menjadi murah dan berkualitas. Karena pada dasarnya, asuransi kesehatan dibutuhkan rakyat karena mahalnya biaya kesehatan. Kita dapat membandingkan penyelenggaraan kesehatan di India, Malaysia dan Singapura yang sebenarnya tidak memiliki asuransi kesehatan, tetapi pemerintahnya memang berupaya mambangun sistem sehingga biaya kesehatannya menjadi berkualitas dan sangat murah.

SAHdaR memperhatikan bahwa dari masa kemasa, tidak terlihat adanya sebuah kebijakan (policy) dari Pemerintah Indonesia yang berusaha menekan mahalnya biaya kesehatan nasional agar murah dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga menimbulkan kesan bahwa kondisi ini memang sengaja diciptakan untuk menguntungkan pihak tertentu, misalnya perusahaan-perusahaan farmasi, alat kesehatan, Apotek, Klinik, Rumah Sakit, Puskesmas dan sebagainya.

Faktanya, biaya pengobatan di Indonesia terus mengalami kenaikan, tetapi agar daya beli masyarakat tetap tinggi, Pemerintah kemudian “memaksa” rakyat untuk menjadi peserta JKN dan menebus biaya pengobatan itu, dengan “modus” cicilan melalui lembaga Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti Askes, Jamkesda, Jamsostek dan kini muncul BPJS, serta perusahaan asuransi kesehatan swasta lainnya. Dan jika terjadi defisit keuangan akibat kenaikan biaya pengobatan, perusahaan asuransi pun akan ikut menaikkan tarif premi sebagai solusinya, seperti yang dilakukan oleh BPJS, sementara pemerintah lepas tangan dan mengembalikan lagi masalah kepada rakyat. Kesimpulannya, pemerintah tidak seperti menyelesaikan masalah, tetapi malah menciptakan masalah baru dengan kehadiran BPJS.

Karena itu, menurut Masri Harahap, BPJS bukanlah solusi yang tepat dan dibutuhkan oleh rakyat, karena mestinya pemerintah berfikir bagaimana cara menekan mahalnya biaya kesehatan agar murah dan berkualitas, utamanya dalam hal pengadaan obat-obatan, alat-alat kesehatan serta menekan mahalnya biaya pendidikan dokter hingga mendorong peningkatan kualitas dokter dan layanan kesehatan. Jika biaya kesehatan murah dan berkualitas, maka rakyat otomatis tidak butuh BPJS. Oleh karena itu, Masri Harahap menilai, bahwa penyelenggaraan JKN di Indonesia adalah agenda Neoliberlis, sebenarnya kapitalislah yang berkepentingan dibalik konsep ini, namun menggunakan konsep sosialisme agar terlihat seperti “demi kepentingan rakyat”, padahal tidak.

 

Sumber :

MASRI AHMAD HARAHAP

Sentra Advokasi Untuk Hak Pendidikan Rakyat (SAHdaR)

Div. Monitoring Pelayanan Publik

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close