Selama Dua Tahun Kepemerintahan Jokowi – JK Belum Maksimal di Bidang Hukum

SUARAMEDANNEWS.com, Jakarta – Masa kepemerintahan Jokowi-JK selama dua tahun ini dinilai belum maksimal, terutama di bidang hukum. Kepemimpinan mantan Wali Kota Solo ini masih berkutat pada politik dan ekonomi.

“Dalam dua tahun ini, Jokowi belum fokus dalam bidang hukum utamanya terkait pemberantasan korupsi,” kata Pakar Hukum Saldi Isra, dalam sebuah diskusi di Sekretariat Indonesia Corruption Watch (ICW), Jalan Kalibata Timur IV/D, Jakarta Selatan, Selasa (18/10).

Menurut Saldi, system program Jokowi di bidang hukum terkait pemerantasan korupsi ada pada titik terendah. Nawa Cita melindungi, memperkuat, dan tak boleh melemahkan KPK, belum tampak jelas.

“Dan itu masa pemerintahan Jokowi. Saya beranggapan ini masih jauh dari apa yang dijanjikan dalam Nawa Cita,” ucapnya.

Saldi mengatakan, political will pemerintah sangat dibutuhkan KPK untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Saldi berharap pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada penindakan, tapi juga pencegahan

“Kita dengar sudah Inpres. Tapi Inpres itu kan harus dievaluasi seberapa jauh dia berjalan. Yang paling penting itu adalah upaya konkret terkait pencegahan oleh eksekutif,” ucapnya.

“Tahun pertama fokus konsolidasi politik. tahun kedua bidang ekonomi dan tahun ketiga ini, kita berharap fokus dipindahkan ke soal-soal hukum,” imbuhnya.

Senada dengan Saldi, Pakar Hukum Zainal Arifin Mochtar berharap Jokowi-JK tidak mengabaikan penataan bidang hukum secara komprehensif.

“Biar bagaimanapun, begitulah keadaan di Indonesia. Saya tidak pernah melihat satu pun Presiden di republik ini yang berani menegakkan hukum sekuat-kuatnya di hadapan kepentingan politik. Saya berani mengatakan itu,” ucapnya.

Zainal memahami konsolidasi politik, penguatan ekonomi memang penting. Akan tetapi, penguatan hukum juga penting.

“Saya ingin tahun ini menjadi tahun muhasabah. Saatnya kita menghadapkan cermin kepada Jokowi-JK bahwa dua tahun yang berlalu, Anda sudah mengabaikan hukum,” ujarnya.

Zainal mencium angin segar dari wacana peluncuran paket kebijakan hukum yang akan dirilis Jokowi-JK. Namun yang sangat diharapkan adalah paket kebijakan yang implementatif dan solutif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *