SERTIFIKASI HALAL DALAM UU CIPTA KERJA

Undang-undang UU Cipta Kerja Omnibus Law yang baru disahkan DPR menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ketentuan dalam UU Cipta Kerja menyinggung berbagai hal salah satunya sertifikasi produk halal yang digunakan masyarakat. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal.

Industri halal saat ini sedang mengalami trend positif beberapa tahun terakhir. Industri halal berarti industri yang menerapkan standar halal mulai hulu sampai hilir. Indikator halal dapat diartikan sebagai standar kualitas yang sesuai dengan hukum Syariah Islam dan digunakan pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh umat Muslim.

Halal di sini memiliki arti semua jenis produk dan servis (jasa) yang diperbolehkan oleh Islam. Masyarakat umumnya mengartikan halal hanya sebatas untuk makanan/minuman saja. Sebenarnya halal tidak hanya untuk makanan saja, tetapi bisa juga pada penggunaan teknologi yang digunakan untuk memenuhi produk/jasa tersebut.

Industri halal tidak hanya ditujukan untuk negara-negara dengan penduduk yang mayoritas muslim saja, tetapi juga ditujukan ke negara-negara dengan penduduk minoritas muslim.  Berbagai kalangan, ras, etnis, atau suku dapat menikmati industri halal tersebut tanpa ragu-ragu.

Industri halal yang sedang menjadi sektor prioritas di Indonesia ini terlihat melalui perencanaan KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) 2019 dimana peningkatan industri ini diperkirakan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga keuangan syariah nasional.

Pengembangan industri halal telah menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah Indonesia, hal ini dapat dilihat dari upaya-upaya pemerintah dalam mengeluarkan ‘payung hukum’ atau aturan untuk pengembangan industri halal berupa Undang-Undang No. 33/2014 mengenai Jaminan Produk Halal. Di dalam undang-udang tersebut mencakup perlindungan, akuntabilitas, transparasi, keadilan, kepastian hukum, efisiensi, efektivitas, dan professional.

Terdapat 6 poin sertifikasi halal dalam Undang-undang UU Cipta Kerja Omnibus Law:

  1. Standarnya diturunkan dari semula harus berdasarkan fatwa MUI, kini bahkan bisa berdasarkan pernyataan pengusaha pemilik produk

Format RUU Omnibus Law disusun berdasarkan revisi atas 79 UU yang sudah ada. Ada ketentuan UU yang dihapus, diedit, atau ditambahkan dari 79 UU itu di Omnibus Law Cipta Kerja. Ketentuan soal halal diatur dalam Pasal 49 RUU Cipta Kerja.

Pasal ini berisi revisi atas beberapa pasal di RUU Jaminan Produk Halal (JPH). Di antaranya, menghapus kewenangan tunggal MUI dalam menetapkan produk halal.

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal,” demikian bunyi angka 10, Pasal 49 RUU Cipta Kerja.

Ketentuan itu mengubah ketentuan UU Jaminan Produk Halal yang menetapkan Fatwa MUI sebagai sumber hukum:”Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.” Angka 10 Pasal UU JPH.

 

Dalam hal ini tentunya Ormas Islam dan Perguruan Tinggi dilibatkan Jamin Produk Halal

Dengan menghapus fatwa MUI sebagai rujukan utama menetapkan produk halal, RUU Omnibus Law menambahkan unsur ormas Islam sebagai tambahan rujukan, selain MUI, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan kementerian/lembaga.Penambahan itu dilakukan dengan merevisi Pasal 7 UU JPH sebagai berikut:

(1.) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:

  1. kementerian dan/atau lembaga terkait;
  2. LPH; dan
  3. MUI.

(2) Selain bekerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJPH dapat bekerja sama dengan Ormas Islam yang berbadan hukum.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

(1) Kerja sama BPJPH dengan MUI dan Ormas Islam yang berbadan hukum dilakukan dalam hal penetapan kehalalan Produk.

(2) Penetapan kehalalan produk diterbitkan MUI dan Ormas Islam yang berbadan hukum dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

 

MUI melihat ada kemungkinan umat Islam dibingungkan dengan standar berbeda dari sekian banyak lembaga yang dibolehkan melakukan sertifikasi halal dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Ini karena akan terdapat potensi beragamnya fatwa halal terhadap satu produk yang sama dari lebih dari satu lembaga fatwa.

Fatwa produk halal bersifat Qada’i artinya final dan binding, karena merupakan penetapan fiqih Qada’i yang hasilnya tidak dimungkinkan lagi dibuka ruang untuk pengujian kembali, tidak boleh lagi terjadi perbedaan pendapat, oleh karenanya fatwa produk halal harus ditetapkan oleh MUI bukan diserahkan kepada ormas-ormas Islam apalagi oleh orang-perseorangan.

Untuk menghindari perbedaan fatwa karena harus bersifat final dan binding, maka sudah tepat bahwa penetapan fatwa atas produk halal dilakukan oleh MUI. Sebagaimana kita ketahui bahwa MUI tempat bernaungnya ormas Islam tempat berhimpunya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, dari Nahdhlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad Al-Islamiyah, Matlaul Anwar dan 59 ormas Islam lainnya hingga Persatuan Umat Islam.

 

  1. Undang-undang UU Cipta Kerja Omnibus Lawterkait halal untuk pengusaha mikro

UU Cipta Kerja menambah pasal 4A yang menyatakan, sertifikasi halal bagi pelaku UMKM didasarkan pada pernyataan pelaku usaha yang sebelumnya dilakukan Proses Produk Halal (PPH). Mekanisme PPH ditetapkan berdasarkan mekanisme halal yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pelaku UMKM juga tidak perlu membayar sertifikasi halal. Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal sebagaimana terdapat UU Cipta Kerja Omnibus Law pasal 44 dimaksud ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, tidak dikenai biaya

Pemberian fasilitas gratis dalam mengurus sertifikasi produk halal khusus diberikan bagi usaha mikro kecil (UMK) sektor makanan dan minuman yang menghasilkan omzet maksimal Rp 1 miliar per tahun. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menghitung proyeksi kebutuhan dana untuk menanggung biaya sertifikasi halal bagi usaha mikro dan kecil (UMK), seperti yang diatur RUU omnibus law Cipta Kerja.Total kebutuhan dana sertifikasi halal UMK ditanggung pemerintah mencapai Rp12,6 triliun. Diperhitungkan data UMK yang menurut Badan Pusat Statistik sebanyak 3,7 juta dikalikan rata-rata biaya sertifikasi halal Rp3,4 juta.

Ketentuan mengenai sertifikasi halal itu telah tertuang dalam RUU Cipta Kerja bab perizinan usaha. RUU menetapkan biaya sertifikasi halal pada UMK adalah gratis karena ditanggung pemerintah, melalui potensi surplus penerimaan dalam sertifikasi halal dari perusahaan menengah besar, yang dikenai biaya Rp5 juta. Jumlah perusahaan menengah besar itu sekitar 66.200 usaha.

  1. Undang-undang UU Cipta Kerja Omnibus Lawmenghapus syarat auditor halal

Sebelumnya UU nomor 33 tahun 2014 ada beberapa syarat untuk auditor halal yaitu wajib beragama Islam, WNI, berwawasan luas terkait kehalalan produk dan syariat agama. Auditor juga wajib berpendidikan minimal S1 bidang bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi, d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan f. memperoleh sertifikat dari MUI. Dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut dihilangkan, hal ini dapat dilihat pada dalam hal permohonan Sertifikasi Halal sebagaimana terdapat UU Cipta Kerja Omnibus Law pasal 44 dimaksud ayat (2) Undang-undang UU Cipta Kerja Omnibus Law menghapus syarat auditor halal

Tugas auditor halal harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi, memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk dan pengetahuan syariah, dengan standar yang telah dimiliki oleh MUI selama lebih dari 30 tahun. Maka dengan dihilangkannya persyaratan menjadi Audtor Halal, maka sangat jelas RUU Cipta Kerja ini telah mendelegitimasi peran dan kewenangan ulama ingat auditor adalah wakil dan saksi dari ulama dalam melakukan proses pemeriksaan produk. Auditor Halal tidak sekedar orang yang memiliki kapasitas keilmuan tetapi dia juga memahami tentang syariah dan telah disumpah sebagai wakil Ulama dalam proses pemeriksaan produk yang dimohonkan Sertifikasi halal.

  1. Undang-undang UU Cipta Kerja Omnibus Lawterkait PPH

Sebelumnya pelaku usaha wajib memisahkan lokasi, tempat, dan alat yang digunakan untuk PPH sesuai UU Jaminan Produk Halal. Jika tidak melaksanakan aturan ini, pengusaha terancam sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau denda. Sanksi ini diubah dalam RUU Cipta menjadi hanya sanksi administratif tanpa dijelaskan lebih detail.

  1. Undang-undang UU Cipta Kerja Omnibus Lawmenentukan lamanya proses verifikasi halal

UU Cipta Kerja pasal 29 menyatakan, Jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal paling lama satu hari kerja. Permohonan sertifikat halal dilengkapi data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk. Permohonan Sertifikat Halal diajukan pengusaha kepada BPJPH.

  1. Undang-undang UU Cipta Kerja Omnibus Lawterkait proses perpanjangan sertifikasi halal

Undang-undang UU Cipta Kerja Omnibus Law mengatur khusus pelaku usaha yang ingin melakukan perpanjangan sertifikasi halal, tanpa mengubah PPH dan komposisi. BPJPH bisa langsung menerbitkan perpanjangan sertifikasi halal tanpa perlu melakukan sidang fatwa halal.

Penulis

Sunarji Harahap, M.M.

Pengamat Ekonomi /Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Sumatera Utara / Pengurus MES Sumut / Pengurus IAEI Sumut

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *