SERTIFIKASI HALAL GRATIS BAGI UMK

Pemerintah Merencanakan memberi insentif dengan menggratiskan tarif sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil , rencana ini menggelontorkan anggaran agar UMK bisa bebas biaya atau nol rupiah untuk mengurus sertifikasi produk halal , salah satu syarat pemberian faslitas gratis sertifikasi produk halal, yaitu omzet usaha mikro kecil (UMK) dengan omzet maksimal Rp 1 miliar setiap tahun. tidak ada target mengenai berapa jumlah pelaku usaha yang akan diberikan fasilitas tersebut. fasilitas gratis sertifikasi halal itu diberikan untuk seluruh industri makanan dan minuman mikro dan kecil di Indonesia.

Pemberian insentif ini sejalan dengan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Pasal 44 UU JPH mengatur bahwa biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha. Jika pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Hal ini tentunya mensinkronkan kementerian dan lembaga dalam mempercepat penerapan sertifikasi halal tersebut. Ini karena penerapan sertifikasi halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang seharusnya sudah dimulai pada 17 Oktober 2019, belum terlaksana, ditunda karena persoalan kesiapan. Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) penting untuk menghadapi era industri 4.0. Di mana saat ini semua produk yang dijual ke konsumen diproduksi dengan efektif.
Pemberian sertifikasi halal terhadap pelaku usaha tentu cukup meringankan beban biaya produksi. Biaya untuk mengurus sertifikasi halal cukup besar juga memakan waktu dan tenaga , selain itu, proses administrasi hingga mendapatkan sertifikasi halal juga akan dipermudah. Pelaksanaan UU tersebut konsekuensi utama pada perusahaan makanan dan minuman yang skala kecil sekali, itu bagaimana pelaksanaannya. Selain masalah tarif, prosesnya yang mudah dari registrasi sampai dengan mendapatkan sertifikasi dengan membuat skema dan besaran anggaran subsidi anggaran yang diberikan pemerintah bakal bergantung pada petunjuk teknis yang dibuat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Usaha Mikro Kecil di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) berjumlah sekitar 60juta. Dengan jumlah tersebut, perlu dipikirkan bagaimana skema dan aturan pasti untuk penggratisan sertifikat halal. pemberian sertifikasi halal itu dapat memberikan jaminan kehalalan, sehingga para konsumen tidak ragu-ragu lagi jika mengonsumsi produk makanan dan tentunya pasti lebih positif menghidupkan pergerakan perputaran bisnis.

Sertifikasi halal gratis bagi UMK menjadi kewenangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemenko Perekonomian. BPJPH tidak memiliki kendali atas skema biaya terkait sertifikasi halal, dikarenakan selama ini terdapat beberapa hal yang perlu dipikirkan terkait pembebasan biaya tersebut. Salah satunya mengenai sumber dana untuk menutupi kebutuhan biaya sertifikasi. , jika UMK diberikan fasilitas bebas biaya sertifikasi halal, maka mereka menjadi tidak ragu untuk mendaftar, dimana selama ini, biaya memang menjadi masalah dan kendala bagi pengusaha kecil maupun rumahan untuk bisa mendapatkan sertifikat halal. sertifikasi produk halal selama ini pelaku usaha perlu menyiapkan biaya kurang lebih sekitar Rp 1 juta.

Berdasarkan data terakhir sejak 17 Oktober, sudah ada 2050 pihak yang melakukan kunjungan ke BPJPH untuk mengurus sertifikasi dan bertanya seputar sertifikasi halal, Tercatat, ada 461 perusahaan yang sudah mendaftarkan diri. 413 diantaranya memenuhi syarat sehingga berkas yang diajukan sudah dilanjutkan menuju tahap pemeriksaan oleh Lembaga Periksa Halal (LPH). Setiap minggu itu sekitar 100 sampai 150 pengajuan. . Berdasarkan data Badan Pusat Statistik ada sebanyak 63 juta pelaku UMK.

Alur mendapatkan sertifikat halal berdasarkan UU JPH yaitu pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). BPJPH merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. BPJPH akan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Penetapan LPH dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap. LPH ini bisa didirikan oleh pemerintah dan masyarakat. BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk. Penetapan kehalalan produk menjadi wewenang MUI. Untuk sampai pada penetapan, terlebih dahulu dilakukan Sidang Fatwa Halal.

Berdasarkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Makanan Majelis Ulama Indonesia ( LPPOM MUI) Syarat kehalalan sebuah produk tersebut meliputi:
Tidak mengandung DNA babi dan bahan-bahan yang berasal tradisional dari babi
Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti; bahan yang berasal dari organ tubuh manusia, darah, dan kotoran-kotoran.

Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat islam.
Semua tempat penyimpanan tempat penjualan pengolahan dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk daging babi; jika pernah digunakan untuk daging babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syariat.
Menciptakan ekosistem industri halal, standarisasi proses sertifikasi halal merupakan kebutuhan fundamental yang harus dipenuhi melalui sinergi antar lembaga terkait wajib produk halal. Indonesia akan menjadi role model dunia industri halal. Bangsa Besar adalah bangsa yang bisa menangkap peluang dan tanda zaman serta berpikir jauh ke depan, industri halal tidak sekedar kebutuhan umat Islam, melainkan sudah menjadi trend  global, yang bersifat universal yang tidak hanya booming di masyarakat muslim saja, tetapi sudah menjadi urusan banyak kalangan.  Indonesia memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan melalui industri halal. Selain sebagai negara yang penduduknya 85% seluruhnya muslim tentunya menjadi hal yang sangat menjanjikan bagi indonesia menjadi negara dengan penguasa industri halal di kancah internasional. Indonesia tidak hanya memiliki potensi alam yang bisa dimanfaatkan akan tetapi banyak sekali hal atau aspek yang perlu untuk dikembangkan salah satunya adalah industri halal.

Potensi industri halal di kancah internasional sangatlah besar. Saat ini banyak sekali negara-negara di dunia ini tidak hanya negara muslim melainkan negara non muslim berlomba-lomba mengembangkan potensi industri halal melalui bisnis syariah. Menurut laporan global islamic economy report 2016/2017 nilai belanja makanan dan gaya hidup (food and lifestyle sector expenditure)muslim di sektor halal dunia mencapai US$ 1,9 triliun pada tahun 2015 dan diperkirakan akan naik menjadi US$ 3 triliun pada tahun 2021. Berdasarkan laporan dari global islamic economy report tersebut tentunya hal ini menjadi bahan pertimbangan khusus bagi pemegang kebijakan tertinggi yakni pemerintah untuk bisa lebih membuat kebijakan yang terencana, terstruktur dan tersistem dengan baik. Sehingga nantinya kebijakan tersebut dapat berpengaruh terhadap perkembangan industri halal di indonesia dan dapat menjadi kuat di kancah internasional.

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses Produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. Kebutuhan produk halal tak hanya bagi masyarakat muslim, tetapi kebutuhan masyarakat nonmuslim juga. Jika suatu produk halal, berarti produk tersebut aman dikonsumsi, sehat dan tidak mengandung sumber-sumber penyakit di dalamnya. Hal ini kemudian menyebabkan berbagai produk dan identitas tempat perdagangan di luar negeri semakin banyak mencantumkan label halal. Label halal tersebut pun kini telah menjadi keunggulan dan value added yang ditawarkan kepada konsumen.

Menghadapi bisnis di tahun 2020 ini potensi bisnis halal tersebut pun terus membooming digarap. Bahkan, negara yang mayoritas bukan muslim, seperti Singapura dan Thailand sudah memulai menggarap pusat produk halal di negaranya. Negara-negara tersebut paham betul, bahwa menjual produk makanan bagi konsumen turis dari negara-negara muslim harus identik dengan produk halal. Indonesia semestinya menyadari bahwa menjual produk halal adalah kebutuhan dan kewajiban. Harus muncul paradigma ke depan bahwa sebagian besar produk makanan, bahan makanan, dan jasa tertentu di Indonesia sudah pasti kehalalannya. Apalagi sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia.

Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu pertama perspektif agama yaitu sebagai hukum makanan sehingga konsumen muslim mendapat hak untuk mengkonsumsi makanan sesuai keyakinannya. Ini membawa konsuekensi adanya perlindungan konsumen. Yang kedua adalah perspektif industri. Bagi produsen pangan, konsep halal ini dapat ditangkap sebagai suatu peluang bisnis. Bagi industri pangan yang target konsumennya sebagian besar muslim, maka tentu saja dengan adanya jaminan kehalalan produk akan meningkatkan nilainya yang berupa intangiblevalue.Produk pangan yang kemasannya tercantum label halal akan meningkatkan daya tarik bagi konsumen muslim.

Para pelaku usaha jangan hanya menerapkan prinsip ekonomi dengan meraih keuntungan tanpa memperhatikan kondisi kesehatan konsumen, tetapi Pengusaha haruslah lebih mengedepankan etika bisnis produksi yang etis dengan memberikan produk yang terbaik bagi kesehatan konsumen . Produk halal  baik bagi  pengusaha muslim maupun non muslim untuk berupaya mengembangkan dan meningkatkan produksi produk  halal sehingga mampu berkompetisisi di pasar dunia.Untuk dapat mengambil peran dominan pada market pangan halal dunia, tentunya produk halal Indonesia harus mampu meyakinkan market halal dengan produk yang berkualitas, salah satunya sertifikat halal yang melekat sebagai salah satu indikator kualitas produk dapat memberikan jaminan kualitas halal atas produk dimaksud. Ini akan menjadi kebutuhan akan terwujudnya kesiapan yang handal, tangguh serta ungggul dalam pembangunan dibidang produk halal domestik. Proses pengadaan produk halal harus terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Kebutuhan tersebut salah satunya harus dipenuhi pada sistem suplai dan rantai pasok halal. Misalnya, pengadaan peternakan dan rumah potong hewan yang dijamin halal pada hulu sistem, sistem logistik halal, pada bagian hilir, dan seterusnya.

 

Penulis
Sunarji Harahap, M.M.
Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara / Penulis Mendunia /Pengamat Ekonomi Milenial / Pemerhati Ekonomi Syariah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *