STRATEGI BISNIS SYARIAH DI ERA NEW NORMAL

Seluruh dunia usaha kini tengah bersiap untuk ikut menerapkan new normal dalam bisnisnya. Bisnis Syariah  di Tanah Air menyusun strategi untuk memasuki fase kenormalan baru atau new normal dan menghadapi berbagai risiko pelemahan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19

Situasi perekonomian dunia yang semakin tidak menentu, membuat sejumlah kalangan kemudian mempopulerkan suatu istilah baru, yaitu the New normal economy. Bahwa ke depan, siklus krisis yang semakin cepat ini menjadi sesuatu yang “biasa” dihadapi. Inilah kondisi “normal” yang baru, dimana ketidakpastian ekonomi dan ancaman krisis berkepanjangan menjadi suatu pemandangan yang lumrah dan kita dipaksa hidup di bawah kondisi tersebut.

Tentu sebagai orang beriman, kita harus melihat fenomena ini bukan sekedar fenomena ketidakpastian ekonomi biasa. Namun lebih dari itu, ini adalah akibat dari berbagai pelanggaran terhadap larangan Allah SWT yang tertuang dalam ayat-ayat-Nya. Ketika Allah melarang riba, justru kita mempraktikkan ekonomi ribawi. Ketika Islam melarang maysir (spekulasi excessive), justru sistim keuangan kita memfasilitasi aktivitas investasi keuangan berbau maysir. Padahal, ancaman Allah terhadap pelaku dosa riba tidak main-main, yaitu sama dengan meng ajak berperang Allah dan Rasul-Nya (QS 2 : 278- 279).

Karena itu, dalam menyikapi kondisi tersebut, kacamata iman harus kita gunakan. Terlalu banyak penistaan yang kita lakukan terhadap ayat-ayat Alquran di bidang ekonomi. Begitu masuk ranah ekonomi, seolah perintah Allah dianggap angin lalu. Padahal masalah ekonomi ini termasuk yang akan kita pertanggungjawabkan di yaumil akhir kelak.

Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan masyarakat tetapi juga pada sektor ekonomi. Untuk itu, sebagai upaya menangani dampak Covid-19 di masa transisi dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuju tatanan normal baru (new normal) ini, pemerintah berharap bank syariah turut memainkan peran dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Ini merupakan momen tepat bagi bank syariah dan juga lembaga keuangan syariah untuk berperan melakukan upaya pemulihan sehingga perlu disiapkan program-program yang lebih realitis

Bahaya keterpurukan ekonomi sudah sama besarnya dengan ancaman kesehatan pada pandemi Covid-19, sehingga langkah yang dilakukan adalah menghadapi dan menanggulangi dua-duanya,” jelasnya. sebagai upaya menanggulangi dampak ekonomi pemerintah telah melakukan program stimulus dan relaksasi termasuk untuk bank syariah. Bahkan pemerintah telah membuat anggaran yang cukup untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Agar ekonomi dan keuangan dapat kita pulihkan kembali.

Untuk menghadapi era new normal terhadap aktivitas ekonomi dan bisnis syariah di Indonesia, maka beberapa langkah perlu dikakukan.

Pertama, pada tataran individu, hendaknya komitmen untuk berekonomi syariah terus menerus kita tumbuhkan. Komitmen untuk mencari rezeki yang bebas riba, gharar dan maysir harus terus menerus diperkuat. Kalau ini dilakukan secara masif, maka akan menjadi kekuatan sosial yang luar biasa. Ekonomi syariah akan bangkit.

Kedua, menegaskan posisi bisnis-bisnis syariah sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia yang sedang berjuang mengatasi wabah Covid-19. Para pelaku ekonomi dan bisnis syariah harus menunjukkan empati dan solidaritas kepada para pemangku kepentingan. Diantaranya memberi kelonggaran working from home kepada karyawan-karyawan, tetap memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan dalam batas-batas yang memungkinkan dan mendukung kebijakan pemerintah untuk mengurangi potensi penyebaran Covid-19 secara keseluruhan.

Ketiga,  bank syariah harus melakukan inovasi. Memasuki fase new normal, bank tidak dapat menggunakan cara lama dalam menjalankan bisnis termasuk memberikan layanan kepada nasabah. Para pemimpin bank syariah harus cerdas, tidak bisa menggunakan cara yang lama, harus cara yang baru agar bisa beradaptasi karena yang menang bukan yang pintar, tapi yang bisa beradaptasi,

Keempat, yaitu digitalisasi layanan perbankan. digitalisasi perbankan memang telah dilakukan sebelum wabah terjadi, namun saat ini menjadi momentum untuk menguji apakah digital banking milik bank akan dimanfaatkan nasabah atau tidak.

Kelima, pada tataran kelembagaan, hendaknya peningkatan kualitas lembaga lembaga ekonomi dan keuangan syariah harus terus ditingkatkan. Kemampuan lembaga lembaga tersebut dalam memfasilitasi pemenuhan kebutuhan masyarakat, harus ditingkatkan.

Keenam, pada tataran negara, upaya melahirkan beragam regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi syariah, harus terus dilakukan tanpa henti. Keberadaan KNEKS (Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah), mudah mudahan bisa menjadi salah satu jalan penguatan sistem ekonomi dan keuangan syariah di negeri kita.

Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada seorang pun yang banyak melakukan praktek riba kecuali akhir dari urusannya adalah hartanya menjadi sedikit [HR. Ibnu Majah]. Harta menjadi lebih sedikit akibat krisis berkepanjang an dan tiada henti.

Ketujuh, bersiap untuk kemungkinan terburuk serta membuat peta jalan untuk bertahan dan keluar dari dampak penyebaran Covid-19. Pelaku ekonomi dan bisnis syariah tak seharusnya meremehkan dampak wabah Covid-19. Peta jalan untuk bertahan dan keluar dari dampak penyebaran juga sangat penting untuk dibuat. Peta jalan dapat bersifat sederhana ataupun kompleks tergantung pada skala masing-masing bisnis syariah.

kedelapan, bank syariah harus melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM dengan membantu mendigitalisasi segmen usaha ini agar bisa tetap hidup. Bentuk pendampingan dapat dilakukan melalui corporate social responsibility (CSR).

Dari segi sektor rumah tangga, dampak yang ditimbulkan oleh Covid-19 yakni terjadinya penurunan produktivitas serta kehilangan pendapatan, sehingga tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga miskin yang paling rentan terkena dampaknya, serta sektor informal dan sektor UMKM tidak dapat melakukan usahanya sehingga terganggu kemampuan untuk memenuhi kewajiban kredit. Skala ekonomi pedagang level ultra dan mikro sangat dipengaruhi akibat persoalan virus ini. Kebijakan work from home berdampak pada kegiatan barang/jasa yang ditawarkannya.

Sementara itu, dampak pada sektor perdagangan yang paling terlihat yaitu, penurunan produksi, barang langka yang menimbulkan harga meningkat, bahkan tidak menutup kemungkinan menyebabkan inflasi. Kenaikan harga barang yang disertai dengan penghasilan yang menurun merupakan kondisi fatal bagi daya beli masyarakat. Sebagian bahan baku untuk industri di Indonesia sendiri masih di pasok di China yang mengalami kendala produksi akibat karantina di sejumlah daerah untuk membendung penularan Covid-19. Tingkat persebaran informasi yang cepat menimbulkan kepanikan yang dahsyat di masyarakat. Implikasinya membuat perilaku masyarakat berubah. Kepanikan tersebut salah satunya mengakibatkan ketimpangan antara permintaan dan penawaran.

Mengingat bahwa aspek-aspek vital ekonomi yaitu supply, demand, dan supply-chain telah terganggu, maka dampak krisis akan dirasakan secara merata ke seluruh lapisan atau tingkatan masyarakat. Berhubung ketahanan setiap lapisan atau tingkatan tersebut berbeda-beda, maka masyarakat ekonomi golongan menengah ke bawah khususnya mikro dan pekerja informal berpendapatan harian tentu menjadi kelompok yang paling rentan yang akan terkena dampaknya. Dampak sektor riil tersebut kemudian akan menjalar ke sektor keuangan, karena sejumlah besar investee akan mengalami kesulitan pembayaran kepada investornya.

Musibah ini bisa dijadikan titik balik bahwa negara tidak selamanya mampu mengatasi semua masalah sosial dan ekonomi sendirian. Populasi penduduk Indonesia sangat banyak didominasi kategori masyarakat yang berpenghasilan rendah, bekerja di sektor formal dan usaha mikro. Mereka merasa resah dengan pemberlakuan pembatasan aktivitas yang artinya tidak bisa lagi mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup keluarga. Penghasilan masyarakat akan merosot tajam dan menjadi permasalahan baru bagi pemerintahan Indonesia.

Selain itu, ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghambat penyebaran Covid-19, yaitu social distancing dan lockdown. Social distancing adalah mengurangi jumlah aktivitas di luar rumah dan interaksi dengan orang lain (mengurangi kontak tatap muka secara langsung). Langkah ini termasuk menghindari pergi ke tempat-tepat ramai, seperti supermarket, bioskop, tempat kerja, dan lain sebagainya. Dalam kajian teori ilmu ekonomi, social distancing berakibat pada penurunan permintaan agregat dalam perekonomian yang berdampak pada penurunan jumlah produksi.

Kondisi dimana masyarakat yang hanya berdiam diri di rumah (stay at home) lambat laun akan menyebabkan penurunan permintaan secara agregat yang berakibat pada jumlah produksi yang terus menurun. Sedangkan lockdown adalah situasi yang melarang warga untuk masuk ke suatu tempat karena kondisi darurat. Proses penurunan perekonomian yang berantai ini bukan hanya akan menimbulkan guncangan pada fundamental ekonomi riil, melainkan juga merusak kelancaran mekanisme pasar antara permintaan dan penawaran agar dapat berjalan normal dan seimbang.

Seruan untuk pemberlakuan social distancing mempunyai dampak yang tidak sekedar menjauhkan hubungan fisik manusia, namun juga mengganggu perilaku ekonomi masyarakat. Namun, pilihan untuk menerapkan social distancing dinilai lebih baik daripada keputusan untuk lockdown. Wacana lockdown dapat membuat laju perekonomian semakin berat. Tingkat konsumsi melemah, sehingga mempengaruhi beberapa indikator penopang ekonomi. Pasokan bahan pangan dan kebutuhan yang menurun mengakibatkan kenaikan harga. Hal ini akan menimbulkan kelangkaan barang yang akhirnya akan memicu keresahan sosial.

Banyak negara yang sudah mengambil keputusan ekstrem untuk melakukan lockdown dan beberapa kebijakan masif untuk mencegah penyebaran virus ini. Namun, Indonesia hingga saat ini memilih untuk tidak menerapkan lockdown dengan pertimbangan dampak terhadap stabilitas ekonomi negara. Akan tetapi, reaksi pasar atas kondisi tanpa lockdown ternyata tetap mempengaruhi stabilitas ekonomi.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, umat Islam dapat memberikan peran terbaiknya melalui berbagai bentuk atau model filantropi dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah. Peran ini diharapkan dapat mengatasi guncangan ekonomi yang terjadi. Dan seluruh masyarakat, khususnya umat Muslim dapat berkontribusi dalam memulihkan guncangan tersebut.

Dalam hal ini, keuangan sosial Islam memiliki peranan penting dalam mengatasi problematika sosial-ekonomi masyarakat dan membantu  pemerintah mengatasi permasalahan ini. Sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar, maka kita dapat memaksimalkan potensi dana sosial Islam yang dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat, Infaq dan Sedekah (OPZIS), Lembaga Pengelola Wakaf (LPW), dan lembaga keuangan mikro atau Baitul Mal wat Tamwil (BMT).

Peran BMT, yakni untuk memberikan stimulus keuangan, seperti penyaluran pinjaman kebajikan atau qardhul hasan, kelonggaran dalam akad kerjasama (mudharabah) yang bisa membantu masyarakat menjalankan kembali usaha mikro. Dalam terminologi ekonomi/keuangan syariah, qardhul hasan adalah pinjaman yang tidak mengambil manfaat (keuntungan) apapun, namun tetap ditekankan untuk dibayarkan kembali. Produk/skema ini merupakan salah satu produk/skema sistem keuangan syariah yang sangat penting dalam mendukung pemulihan atau menopang perekonomian.

Jika ini semua dapat dilaksanakan, maka akan memberi suasana positif pada masyarakat yang sedang dihadapkan pada permasalahan kesehatan dan ekonomi yang bersamaan. Pada akhirnya, jika program-program di atas khusunya bantuan langsung tunai, zakat, infaq, sedekah, wakaf, atau CSR, baik untuk masyarakat maupun sektor usaha atau UMKM betul-betul digalakkan, maka upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kembali agregat demand dan agregat supply. Kemudian diikuti dengan pembangunan pasar daring yang fokus kepada UMKM yang mempertemukan permintaan dan penawaran, sehingga surplus ekonomi terbentuk kembali dan membantu percepatan pemulihan ekonomi.

Sunarji Harahap

Dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Pengamat Ekonomi dan Pengurus MES SUMUT

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *