Terkait Masalah e-KTP, Nazaruddin di Periksa KPK

SUARAMEDANNEWS.com, Jakarta – Nazaruddin dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beliau akan diperiksa terkait kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka S (Sugiharto),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di kantornya, Jalan H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (26/9/2016).

Mantan politikus Partai Demokrat ini sudah beberapa kali diperiksa dalam kasus ini. Dia adalah salah satu pihak yang memberikan informasi adanya masalah pada pengadaan e-KTP kepada KPK.

Belum diketahui apa yang dicari KPK dari Nazaruddin pada pemeriksaan kali ini. Namun, diduga kuat dia mengetahui banyak soal aliran dana dalam perkara ini.

“Yang pasti seseorang diperiksa sebagai saksi kerena keterangannya dibutuhkan penyidik,” jelas Priharsa.

Dalam sengkarut proyek e-KTP senilai Rp6 triliun, KPK baru menetapkan satu tersangka, yaitu Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto. Ia ditetapkan sebagai tersangka pada 22 April 2014.

Pada kasus ini, Sugiharto berperan sebagai pejabat pembuat komitmen dalam proyek yang merugikan negara Rp2 triliun lebih itu. Dalam catatan KPK, proyek tersebut tidak memiliki kesesuaian dalam teknologi yang dijanjikan pada kontrak tender dengan yang ada di lapangan.

Sugiharto dijerat Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Namun hingga sekarang, Sugiharto belum ditahan karena sakit.

Ketua KPK Agus Rahardjo menjelaskan, berkas kasus Sugiharto belum di-P21 karena penyidik masih perlu melengkapi berkas perkara. Khususnya, kata dia, soal aliran dana ke pihak lain pada kasus ini.

“Itu si penuntut yang di dalam KPK, teman-teman jaksa, (menanyakan) itu uang segini itu lari ke mana saja,” kata Agus pada 15 September 2016.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sempat menyebut, Ketua Umum Golkar Setya Novanto terlibat dalam kasus ini. Novanto bersama dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, disebut mengatur jalannya proyek e-KTP ini.

Masih berdasarkan keterangan Nazaruddin, Novanto juga kecipratan fee 10 persen dari Paulus selaku pemilik Tannos PT Sandipala Arthaputra yang masuk anggota konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia. Konsorsium ini memenangi tender proyek e-KTP. Setya belum pernah dimintai keterangan hingga sekarang. Dalam berbagai kesempatan Novanto membantah tudingan Nazaruddin.(Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *