Suaramedannews, Medan – Forum Komunikasi Pemuda Republik Sumatera Utara (Forkaper Sumut) sangat menyayangkan kebijakan Pemko Medan memberlakukan parkir gratis manual, konvensional, dan bayar langsung. Pemko Medan seharusnya melakukan evaluasi apa penyebab retribusi kendaraan bermotor tidak mencapai target atau tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemko Medan.
Untuk itu selaku Kadis Perhubungan harus dipanggil oleh Walikota, bahkan dilakukan rapat dengar pendapat oleh DPRD Medan untuk mendengarkan penjelasan langsung dari Kadis Perhubungan Kota Medan bila beliau tidak dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya sebaiknya diganti yang lebih kompeten.
Bukan malah sebaliknya melempar tanggung jawab ke pihak lain bahkan ke jukir (juru parkir). Juru parkir itu tahunya menjaga kendaraan parkir ,mengatur lalu lintas disekitar parkir dan mengutip retribusi, dan selanjutnya menyetor uang parkir ke pihak ketiga yang ditunjuk Pemko Medan.
Hal ini yang membuat Drs.Hotman sinaga selaku ketua Forkaper Sumut sangat kecewa dengan tindakan Pemko ini, dalam hal ini Forkaper Sumut meminta Pemko Medan mengambil solusi pekerjaan apa yang harus dilakukan juru parkir, ketika tidak melakuan tugasnya lagi jangan hanya memutus pencarian orang ,tapi tidak ada solusi, mereka itu punya isteri dan anak yang harus dipenuhi setiap hari. Sebaiknya Pemko Medan memberikan bantuan modal UMKM menempatkan mantan jukir kelapangan kerja ,cleaning cervis ,satpam ,penjaga sekolah ,kantor dan perusahaan.
Para jukir di data dulu baru dibantu dan ditempatkan bekerja.seperti kita ketahui banyaknya mantan jukir manual di Kota Medan ini, bila mereka tidak mendapatkan pekerjaan bisa saja akan menimbulkan kejahatan dan akan menimbulkan kejahatan baru. Untuk itu Forkaper Sumut menghimbau Pemko Medan mengambil solusi agar para mantan jukir dapat bekerja kembali.
Menurut Hotman Sinaga kebijakan yang tidak populer ini jangan dipolitisir, untuk menaikkan tingkat kepuasan pelanggan yang tidak bayar uang parkir lagi, malah menjadi bumerang buat Pemko Medan.(Rel/ Ron)
